Kompas.com - 23/06/2021, 11:07 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno angkat bicara soal kebijakan work from Bali yang menuai kritik di tengah melonjaknya kasus Covid-19.

Ia mengklaim, kebijakan tersebut diambil sudah dengan mempertimbangkan data Covid-19 dan aspek kesehatan serta ekonomi.

"Kemenparekraf mengambil kebijakan berbasis data yang kami miliki maupun masukan dari sisi kesehatan ekonomi dan sektor yang melingkupi parekraf," kata Sandiaga dalam virtual weekly press briefing, Selasa (22/6/2021), seperti dilansir dari Kompas TV.

Kendati demikian, Sandiaga memahami bahwa data terkait Covid-19 bersifat dinamis dan akan terus berubah.

Oleh karenanya, kebijakan yang ia tempuh bakal disesuaikan dengan perubahan data yang ada.

"Data dua minggu lalu dan data hari ini berbeda, dan kebijakan kita akan sangat berbeda. Waktu ambil kebijakan dua minggu lalu dan hari ini harus disesuaikan, dan itu komitmen," ujar Sandiaga.

Baca juga: Penyebab Meningkatnya Kasus Covid-19 di Bali, dari Berlibur hingga Work From Bali

"Kita menyesuaikan mengambil kebijakan berbasis data dan sains ini yang diharapkan mengerti di tengah situasi ini," tuturnya.

Menurut Sandiaga, work from Bali atau work from destination merupakan inovasi untuk menghadapi krisis ekonomi di tengah pandemi.

Namun, ia menyadari bahwa kebijakan itu harus disesuaikan dengan protokol kesehatan pencegahan virus corona.

"Jika dilakukan dengan bingkai protokol kesehatan yang ketat dan disiplin, merupakan salah satu inovasi dan adaptasi di tengah pandemi dan tantangan ekonomi," kata dia.

Sebelumnya diberitakan, kasus positif Covid-19 di Bali terus meningkat dalam hitungan hari. Sekretaris Satgas Covid-19 Provinsi Bali, I Made Rentin mengatakan, peningkatan terjadi karena tingginya intensitas Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) yang berkunjung ke Pulau Dewata.

Para PPDN itu datang ke Bali dengan berbagai macam tujuan, mulai dari berlibur hingga menerapkan program work from Bali.

"Dipengaruhi PPDN, nah didalam PPDN ini ada tujuan wisata, ada kunjungan resmi dari daerah lain, dan ada WFB (work from Bali)," kata Rentin, saat dihubungi, Selasa (22/6/2021).

Baca juga: Bali Akan Jadi Destinasi Paket Wisata Vaksin Covid-19

Kebijakan tersebut pun menuai kritik dari sejumlah pihak. Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahardiansyah menyarankan pemerintah menunda wrok from Bali untuk aparatur sipil negara (ASN) di 7 kementerian yang rencananya akan mulai dilaksanakan pada Juli 2021.

"Menurut saya ini untuk kebijakan WFB itu sebaiknya ditunda dulu pelaksanaannya. Karena sekarang kan Covid-19 sedang outbreak, meledak," kata Trubus kepada Kompas.com, Selasa (22/6/2021).

Trubus juga menyarankan pemerintah melakukan persiapan yang lebih matang terkait WFB selagi menunggu kondisi pandemi Covid-19 di Indonesia membaik, termasuk mematangkan aturan-aturan pelaksanaan yang jelas dan anggaran yang akan digunakan dalam pelaksanaan WFB.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.