Kebijakan Work From Bali Tuai Kritik, Sandiaga Buka Suara

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno angkat bicara soal kebijakan work from Bali yang menuai kritik di tengah melonjaknya kasus Covid-19.

Ia mengklaim, kebijakan tersebut diambil sudah dengan mempertimbangkan data Covid-19 dan aspek kesehatan serta ekonomi.

"Kemenparekraf mengambil kebijakan berbasis data yang kami miliki maupun masukan dari sisi kesehatan ekonomi dan sektor yang melingkupi parekraf," kata Sandiaga dalam virtual weekly press briefing, Selasa (22/6/2021), seperti dilansir dari Kompas TV.

Kendati demikian, Sandiaga memahami bahwa data terkait Covid-19 bersifat dinamis dan akan terus berubah.

Oleh karenanya, kebijakan yang ia tempuh bakal disesuaikan dengan perubahan data yang ada.

"Data dua minggu lalu dan data hari ini berbeda, dan kebijakan kita akan sangat berbeda. Waktu ambil kebijakan dua minggu lalu dan hari ini harus disesuaikan, dan itu komitmen," ujar Sandiaga.

"Kita menyesuaikan mengambil kebijakan berbasis data dan sains ini yang diharapkan mengerti di tengah situasi ini," tuturnya.

Menurut Sandiaga, work from Bali atau work from destination merupakan inovasi untuk menghadapi krisis ekonomi di tengah pandemi.

Namun, ia menyadari bahwa kebijakan itu harus disesuaikan dengan protokol kesehatan pencegahan virus corona.

"Jika dilakukan dengan bingkai protokol kesehatan yang ketat dan disiplin, merupakan salah satu inovasi dan adaptasi di tengah pandemi dan tantangan ekonomi," kata dia.

Sebelumnya diberitakan, kasus positif Covid-19 di Bali terus meningkat dalam hitungan hari. Sekretaris Satgas Covid-19 Provinsi Bali, I Made Rentin mengatakan, peningkatan terjadi karena tingginya intensitas Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) yang berkunjung ke Pulau Dewata.

Para PPDN itu datang ke Bali dengan berbagai macam tujuan, mulai dari berlibur hingga menerapkan program work from Bali.

"Dipengaruhi PPDN, nah didalam PPDN ini ada tujuan wisata, ada kunjungan resmi dari daerah lain, dan ada WFB (work from Bali)," kata Rentin, saat dihubungi, Selasa (22/6/2021).

Kebijakan tersebut pun menuai kritik dari sejumlah pihak. Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahardiansyah menyarankan pemerintah menunda wrok from Bali untuk aparatur sipil negara (ASN) di 7 kementerian yang rencananya akan mulai dilaksanakan pada Juli 2021.

"Menurut saya ini untuk kebijakan WFB itu sebaiknya ditunda dulu pelaksanaannya. Karena sekarang kan Covid-19 sedang outbreak, meledak," kata Trubus kepada Kompas.com, Selasa (22/6/2021).

Trubus juga menyarankan pemerintah melakukan persiapan yang lebih matang terkait WFB selagi menunggu kondisi pandemi Covid-19 di Indonesia membaik, termasuk mematangkan aturan-aturan pelaksanaan yang jelas dan anggaran yang akan digunakan dalam pelaksanaan WFB.