Kompas.com - 22/06/2021, 13:50 WIB
Tenaga Ahli Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Ali Mochtar Ngabalin ketika diwawancara di Universitas Brawijaya (UB) Kota Malang, Sabtu (8/2/2020). KOMPAS.COM/ANDI HARTIKTenaga Ahli Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Ali Mochtar Ngabalin ketika diwawancara di Universitas Brawijaya (UB) Kota Malang, Sabtu (8/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin merespons usulan sejumlah pihak yang meminta pemerintah memberlakukan karantina wilayah ketat atau lockdown menyusul tinggnya lonjakan kasus Covid-19 di Tanah Air.

Ia menyebut bahwa Presiden Joko Widodo dan pemerintah menyambut baik setiap masukan masyarakat, termasuk soal lockdown.

"Sebagai seorang kepala negara beliau memberi apresiasi atas masukan, usulan, karena itu adalah satu niat bersama-sama pemerintah dalam percepatan penanganan penyebaran Covid-19," kata Ngabalin kepada wartawan, Selasa (22/6/2021).

Baca juga: Mensos Risma Sebut Mikro Lockdown Pilihan agar Ekonomi Tetap Jalan

Namun demikian, Ngabalin mengatakan, presiden menilai bahwa sampai saat ini Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro masih menjadi kebijakan yang paling efektif untuk menekan penularan virus corona di Indonesia.

Hal ini disimpulkan setelah kepala negara dan jajarannya mempelajari berbagai opsi penanganan Covid-19, dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi dan politik di Tanah Air.

Pemerintah, kata dia, juga memperhitungkan pengalaman negara-negara lain yang sempat mengalami situasi sangat parah dalam pandemi ini.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"PPKM mikro masih menjadi kebijakan yang paling tepat untuk menghentikan laju penularan Covid-19, hingga ke desa atau langsung ke akar masalah, yaitu komunitas," ujar Ngabalin.

Ngabalin menyebut, jika PPKM mikro diimplementasikan dengan baik di lapangan, laju penyebaran virus corona semestinya dapat terkendali dengan baik.

Lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi belakangan disebabkan karena penerapan PPKM mikro belum menyeluruh dan masih cenderung sporadis di sejumlah tempat.

Oleh karenanya, disarankan kepada seluruh pimpinan daerah untuk mengoptimalkan pelaksanaan PPKM mikro melalui posko penanganan Covid-19 yang telah terbentuk di desa-desa atau kelurahan.

"Fungsi utama posko ini adalah mendorong adanya perubahan perilaku, dimaksudkan agar benar-benar kita semua, masyarakat, bisa disiplin dalam menerapkan 3M yang sering diimbau, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, sedapat mungkin dan harus menghindari kerumunan, jaga jarak," kata Ngabalin.

Posko penanganan Covid-19 di daerah, lanjut Ngabalin, juga diharapkan bisa menguatkan pelaksanaan 3T atau testing, tracing, dan treatment hingga ke tingkat desa.

Ngabalin pun mengimbau agar seluruh pihak bekerja sama dalam penanganan pandemi, tidak hanya pemerintah pusat maupun daerah, tetapi juga masyarakat di seluruh penjuru negeri.

"Sedahysat apapun yang dilakukan oleh pemerintah atau program-program apa saja yang dilakukan pemerintah, kalau tidak mendapat dukungan dari masyarakat, mungkin bisa berjalan, tapi kita membutuhkan waktu yang lambat dalam penanganan Covid-19 ini," ucap dia.

Baca juga: Pemerintah Diminta Pertimbangkan Opsi Lockdown Regional dan Tambah Kapasitas BOR di RS

Adapun usulan lockdown disampaikan sejumlah pihak, salah satunya Ikatan Ahli Kesehatan Indonesia (IAKMI). 

Dewan Pakar IAKMI Hermawan Saputra mengatakan, ada dua opsi yang bisa dilakukan pemerintah.

Pertama, pembatasan sosial berskala besar (PSBB) nasional. Kedua, lockdown regional secara berkala di pulau-pulau besar seperti Jawa, Sumatera, dan Kalimantan.

"Usul yang paling radikal yaitu lockdown regional. Ini bentuk paling logis. Karena seluruh negara yang sudah melewati kasus, tidak ada cara lain," kata Hermawan dalam konferensi pers 'Desakan Emergency Responses: Prioritas Keselamatan Rakyat di Tengah Pandemi' yang diselenggarakan secara daring, Minggu (20/6/2021).



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sidang Perdana Praperadilan Yahya Waloni Digelar Senin Ini

Sidang Perdana Praperadilan Yahya Waloni Digelar Senin Ini

Nasional
Anggota DPR: Nakes dan Fasilitas Kesehatan Adalah Wilayah Sakral, Terlarang Disentuh Konflik

Anggota DPR: Nakes dan Fasilitas Kesehatan Adalah Wilayah Sakral, Terlarang Disentuh Konflik

Nasional
Komisi III Mulai Gelar 'Fit and Proper Test' Calon Hakim Agung Hari Ini

Komisi III Mulai Gelar "Fit and Proper Test" Calon Hakim Agung Hari Ini

Nasional
Komnas HAM: Cegah Siapa Pun Jadi Korban dalam Konflik Kekerasan di Papua

Komnas HAM: Cegah Siapa Pun Jadi Korban dalam Konflik Kekerasan di Papua

Nasional
Hari Terakhir PPKM, Ini Perkembangan Situasi Covid-19 di Indonesia

Hari Terakhir PPKM, Ini Perkembangan Situasi Covid-19 di Indonesia

Nasional
4.190.763 Kasus Covid-19 dan Target 70 Persen Vaksinasi Akhir Tahun

4.190.763 Kasus Covid-19 dan Target 70 Persen Vaksinasi Akhir Tahun

Nasional
Kemenkes Tegaskan Pesan Singkat Berkedok Cek Status Vaksinasi Covid-19 Hoaks

Kemenkes Tegaskan Pesan Singkat Berkedok Cek Status Vaksinasi Covid-19 Hoaks

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pegawai KPK Dipanggil Inspektorat | Permohonan Amnesti untuk Saiful Mahdi

[POPULER NASIONAL] Pegawai KPK Dipanggil Inspektorat | Permohonan Amnesti untuk Saiful Mahdi

Nasional
Jokowi Sigap Saat Jadi Saksi Nikah Influencer, Lepas Tangan soal TWK KPK

Jokowi Sigap Saat Jadi Saksi Nikah Influencer, Lepas Tangan soal TWK KPK

Nasional
LPSK Sayangkan Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece di Rutan Bareskrim Polri

LPSK Sayangkan Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece di Rutan Bareskrim Polri

Nasional
Jokowi Sudah Terima Surat Rekomendasi Komnas HAM dan Ombudsman soal TWK KPK

Jokowi Sudah Terima Surat Rekomendasi Komnas HAM dan Ombudsman soal TWK KPK

Nasional
Perempuan dan Regenerasi Kepemimpinan Nasional 2024

Perempuan dan Regenerasi Kepemimpinan Nasional 2024

Nasional
Indonesia Kembali Terima 1,1 Juta Dosis Vaksin Pfizer

Indonesia Kembali Terima 1,1 Juta Dosis Vaksin Pfizer

Nasional
Ombudsman Beri Rekomendasi TWK KPK ke Presiden Sesuai Perintah UU

Ombudsman Beri Rekomendasi TWK KPK ke Presiden Sesuai Perintah UU

Nasional
UPDATE: 192.413 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 4,76 Persen

UPDATE: 192.413 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 4,76 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.