Kompas.com - 22/06/2021, 13:45 WIB
Ilustrasi DPR TRIBUNNEWS/DANY PERMANA Ilustrasi DPR
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani mengatakan, DPR telah menerima surat presiden (surpres) terkait Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).

Hal itu disampaikan Puan dalam Rapat Paripurna DPR ke-21 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2020-2021 yang digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (22/6/2021).

"Pimpinan dewan telah menerima lima pucuk surat dari Presiden RI, yaitu, satu, (nomor) R21, tanggal 5 Mei 2021 hal Rancangan Undang-Undang tentang perubahan kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan," kata Puan, dikutip dari tayangan akun YouTube DPR RI, Selasa.

Baca juga: Soal PPN Sembako, Komisi XI DPR: Tarik dan Revisi Isi RUU KUP

Puan mengatakan, pimpinan DPR juga telah menerima Surpres Nomor R22 pada 5 Mei 2021 mengenai RUU Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Kemudian, Surpres Nomor R23 tanggal 19 Mei 2021 mengenai permohonan pertimbangan atas pencalonan duta luar biasa dan berkuasa penuh dari negara sahabat untuk Republik Indonesia.

Selanjutnya, Surpres Nomor R25 tanggal 4 Juni 2021 perihal permohonan pertimbangan bagi calon duta besar Republik Indonesia untuk negara sahabat dan organisasi internasional.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Terakhir, Surpres Nomor R26 tanggal 7 Juni 2021 mengenai permohonan pertimbangan atas pencalonan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh dari negara sahabat untuk Republik Indonesia.

"Surat-surat tersebut telah dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR RI dan mekanisme yang berlaku," kata Puan.

Rencana revisi UU KUP menjadi sorotan publik dalam beberapa waktu terakhir karena mengatur pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap sembako.

Baca juga: Polemik PPN Sembako, DPR: Kita Tak Tahu Itu Draf RUU KUP atau Bukan

Hal itu diketahui berdasarkan bocoran draf RUU KUP yang beredar di publik.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Obat Regkirona Diklaim Bisa Turunkan Risiko Kematian Pasien Covid-19 hingga 72 Persen

Obat Regkirona Diklaim Bisa Turunkan Risiko Kematian Pasien Covid-19 hingga 72 Persen

Nasional
Dorong Produktivitas Milenial, Kemnaker Gelar Ngopi Daring Nasional

Dorong Produktivitas Milenial, Kemnaker Gelar Ngopi Daring Nasional

Nasional
Kemensos Salurkan 95 Persen Bansos Tunai di DKI Jakarta

Kemensos Salurkan 95 Persen Bansos Tunai di DKI Jakarta

Nasional
Jokowi Kirim 5.000 Paket Bansos ke Sorong Usai Warga Geruduk Kantor Dinsos

Jokowi Kirim 5.000 Paket Bansos ke Sorong Usai Warga Geruduk Kantor Dinsos

Nasional
Sariamin Ismail, Pujangga Perempuan Pertama Indonesia Pemilik Banyak Nama Samaran yang Jadi Google Doodle 31 Juli 2021

Sariamin Ismail, Pujangga Perempuan Pertama Indonesia Pemilik Banyak Nama Samaran yang Jadi Google Doodle 31 Juli 2021

Nasional
Ketua DPR Minta Vaksinasi Covid-19 Merata di Seluruh Indonesia

Ketua DPR Minta Vaksinasi Covid-19 Merata di Seluruh Indonesia

Nasional
Mahfud: Permasalahan Bansos Sudah Lama Terjadi, Baru Terasa Saat Pandemi

Mahfud: Permasalahan Bansos Sudah Lama Terjadi, Baru Terasa Saat Pandemi

Nasional
Jubir PAN Minta Kader Penggugat Zulkifli Hasan Rp 100 Miliar Introspeksi Diri

Jubir PAN Minta Kader Penggugat Zulkifli Hasan Rp 100 Miliar Introspeksi Diri

Nasional
UPDATE 31 Juli: Ada 278.618 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 31 Juli: Ada 278.618 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
Rakornas Virtual, PPP Umumkan Pembentukan Relawan Vaksin Covid-19

Rakornas Virtual, PPP Umumkan Pembentukan Relawan Vaksin Covid-19

Nasional
UPDATE: Sebaran 1.808 Kasus Kematian Covid-19, Jawa Timur Tertinggi

UPDATE: Sebaran 1.808 Kasus Kematian Covid-19, Jawa Timur Tertinggi

Nasional
Di Rakornas, Ketum PPP Minta Seluruh Kader Salurkan Bansos hingga Fasilitasi Warga Positif Covid-19

Di Rakornas, Ketum PPP Minta Seluruh Kader Salurkan Bansos hingga Fasilitasi Warga Positif Covid-19

Nasional
UPDATE 31 Juli: Jawa Tengah Tertinggi Penambahan Kasus Baru Covid-19

UPDATE 31 Juli: Jawa Tengah Tertinggi Penambahan Kasus Baru Covid-19

Nasional
UPDATE: Ada 545.447 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Ada 545.447 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 31 Juli: Tambah 39.372, Pasien Sembuh dari Covid-19 Capai 2.770.092 Orang

UPDATE 31 Juli: Tambah 39.372, Pasien Sembuh dari Covid-19 Capai 2.770.092 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X