Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua Komisi X: Imbauan Kemendikbud Ristek Tidak Relevan dengan Capaian Vaksinasi

Kompas.com - 21/06/2021, 15:19 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi X Syaiful Huda mengkritik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) yang dinilai hanya mengimbau tanpa melihat realita yang ada di lapangan, terkhusus mengenai rencana pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas pada Juli 2021.

Menurutnya, Kemendikbud Ristek lebih banyak mengimbau dan sosialisasi terkait PTM terbatas, tetapi persyaratan mutlak utama yaitu vaksinasi guru dan tenaga pendidik masih jauh dari sasaran.

"Imbauan Kemendikbud Ristek itu kadang enggak relevan dengan capaian vaksinasi guru dan tenaga pendidikan," kata Huda saat dihubungi Kompas.com, Senin (21/6/2021).

Tak sekadar berbicara, Huda mengungkap alasan mengapa dirinya mengkritik Kemendikbud Ristek terkait vaksinasi guru dan tenaga pendidik.

Sebab, ia melihat saat ini progres vaksinasi terhadap dua kelompok itu masih jauh dari target, sedangkan sosialisasi PTM terbatas terus dilakukan.

Baca juga: Pimpinan Komisi X: Tak Masalah PTM Terbatas Dilaksanakan di Zona Hijau, di Luar Zona Itu Sebaiknya Jangan

"Saya menyayangkan bagaimana soal vaksinasi guru dan tenaga pendidik, belum terpenuhi. Itu baru 1,5 juta dari 5,6 juta targetnya. Padahal, vaksinasi guru dan tenaga pendidik itu menjadi syarat mutlak diadakan PTM terbatas," jelasnya.

Angka capaian vaksinasi tersebut, menurut Huda belum sampai 50 persen dari target guru dan tenaga pendidik yang ingin divaksinasi.

Ia mengatakan, jika melihat angka itu, artinya progres vaksinasi guru dan tenaga pendidik baru mencapai 20 persen.

"Jadi, ini melenceng dari target sebenarnya. Imbauan Kemendikbud Ristek untuk kekeuh buka PTM itu enggak relevan dengan progres vaksinasi guru dan tenaga pendidik yang baru mencapai 20 persen," tegas Huda.

Berkaca dari kendala-kendala itu, politisi PKB ini pun pesimistis PTM terbatas secara masif akan dilakukan.

Ia sendiri menyarankan agar PTM terbatas sebaiknya ditunda sementara waktu, mengingat adanya lonjakan kasus Covid-19 di sejumlah daerah.

Baca juga: Kenaikan Kasus Covid-19 Tinggi, Ketua Komisi X Sarankan PTM Terbatas di Pulau Jawa dan Zona Merah Ditunda

"Saya kira, apakah tetap terjadi PTM secara masif dan serentak? Jawabannya hampir pasti tidak. Karena vaksinasi saja baru mencapai 1,5 juta guru dan tenaga pendidik," tutur Huda.

Diketahui bersama, pemerintah melalui Kemendikbud Ristek membuka opsi PTM terbatas yang akan diselenggarakan mulai Juli 2021.

Namun, belakangan kasus Covid-19 di Indonesia kembali meningkat pasca-liburan Lebaran 2021.

Hal ini memunculkan desakan sejumlah pihak untuk menunda penyelenggaraan PTM terbatas agar penularan virus corona tidak terjadi di lingkungan sekolah.

Menanggapi hal itu, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim menyebutkan, pemerintah daerah (pemda) menjalankan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dan pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas akan ditunda.

"Pengecualiannya adalah jika pemda setempat memberlakukan PPKM, maka PTM terbatas ditunda," kata Nadiem dalam siaran persnya, Jumat (18/6/2021).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com