Soal Work From Bali, Menteri PANRB Serahkan ke Kementerian/Lembaga Masing-masing

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan kebijakan work from Bali (WFB) atau bekerja dari Bali akan dimulai secara bertahap pada Juli 2021 atau kuartal ketiga (Q3).

Merespons hal itu, Menteri Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo menyerahkan kepada kementerian/lembaga pemerintah untuk membuat keputusan terkait WFB.

“Kita serahkan ke masing-masing kementrian lembaga instansi pemerintah,” kata Tjahjo saat dihubungi, Jumat (18/6/2021).

Baca juga: Sandiaga Uno: BUMN Sudah Mulai Work From Bali

Menurut Tjahjo, setiap instansi pemerintah bisa melakukan keegiatan kerja dari daerah mana pun dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Namun, ia mengingatkan, daerah tersebut harus aman atau memiliki tingkat penyebaran Covid-19 yang sangat rendah.

“Mau di daerah wisata mana termasuk mau rapat kerja, sepanjang daerah tersebut bukan zona merah, dan wajib terapkan disiplin protokol kesehatan dan ikuti aturan pemda setempat,” ucap dia.

“Misal Juli nanti Kemenpan RB akan rakor eselon 1 dan 2 serta melibatkan LAN, BKN, KASN, ANRI, rencana di kota budaya Solo,” kata dia. 

Baca juga: Mau Work From Bali? Ini Kisaran Budget yang Perlu Disiapkan

Work from Bali (WFB) adalah program dari pemerintah yang mengajak masyarakat untuk kerja dari Bali.

Rencananya, mulai Juli 2021 atau kuartal ketiga tahun ini, kebijakan WFB akan dimulai secara bertahap.

Keputusan itu disampaikan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno dalam Weekly Press Briefing pada Senin (7/6/2021).

“Kebijakan ini terus kita persiapkan, rencananya di kuartal ketiga akan kita luncurkan secara bertahap,” tutur dia di Gedung Sapta Pesona, Jakarta, mengutip Kompas.com, Senin.

Baca juga: Koster Berharap Cakupan Work From Bali Diperluas ke Semua Kementerian

Kebijakan WFB difasilitasi negara di kawasan Nusa Dua untuk sekitar 25 persen aparatur sipil negara (ASN) di bawah koordinasi Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves).

Kemenko Marves mengomandoi tujuh kementerian, salah satunya Kemenparekraf.

Kebijakan WFB ini diharapkan dapat memulihkan sektor pariwisata dan perekonomian Bali yang lumpuh akibat pandemi Covid-19.

“Kita berharap dengan adanya program ini akan mencapai tingkat breakeven antara 30 persen sampai 40 persen. Harapan kita ekonomi di Bali di kuartal kedua (Q2) dan kuartal ketiga (Q3) bisa bangkit dari zona terkontraksi dalam jadi zona positif dan hijau,” ujar Sandiaga.