Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

46 Anggota dan Staf DPR Covid-19, Cak Imin Dorong Rapat DPR Digelar Virtual

Kompas.com - 18/06/2021, 11:44 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar meminta kepada Kesetjenan DPR agar mengetatkan protokol kesehatan (prokes) di lingkungan Gedung DPR/MPR/DPD.

Salah satunya aturan rapat lebih banyak digelar secara virtual karena kapasitas ruangan dibatasi 25 persen dari kapasitas normal.

Hal tersebut menurutnya diperlukan setelah 46 anggota DPR dan staf terkonfirmasi positif Covid-19.

"Pihak kesetjenan DPR harus memperketat protokol kesehatan di lingkungan Parlemen. Yang di ruangan cukup 25 persen saja. Sisanya rapat dilakukan secara virtual," kata Muhaimin dalam keterangannya, Jumat (18/6/2021).

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menilai tak masalah apabila kapasitas ruangan dibatasi sehingga peserta lebih banyak mengikuti rapat melalui virtual.

Untuk itu, dia menyampaikan agar rapat kerja DPR dengan Pemerintah dilakukan secara virtual di tengah meningkatnya kasus Covid-19 di lingkungan kompleks Parlemen.

Baca juga: Kasus Covid-19 Meningkat Tajam, Anggota DPR Minta Pemerintah Tutup Lokasi yang Berpotensi Ciptakan Kerumunan

"Rapat virtual tidak mengurangi esensi dari rapat itu sendiri," nilai Muhaimin.

Selain itu, ia meminta kepada Kesetjenan agar melakukan tes swab dan tracing terhadap pihak-pihak yang berhubungan dengan anggota terkonfirmasi Covid-19.

Hal itu agar mempermudah penelusuran kontak penyebaran Covid-19 di lingkungan DPR.

"Semua yang berhubungan dengan anggota yang terkonfirmasi positif harus di-swab, termasuk ASN dan OB,” tutur dia.

Pria yang akrab disapa Cak Imin ini berpesan kepada seluruh anggota DPR, Kesetjenan termasuk tenaga ahli agar selalu menaati protokol kesehatan.

Terutama, kaitannya dengan vaksinasi Covid-19. Menurut dia, protokol kesehatan harus tetap dilakukan meski sudah divaksinasi.

“Meski sudah divaksin, kita tetap mematuhi prokes, sehingga tak tertular virus covid," kata dia.

Sebelumnya, diketahui bahwa sebanyak 46 orang yang sehari-hari bekerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta terpapar Covid-19.

Baca juga: Kasus Covid-19 Melonjak, Anggota DPR Minta Pemerintah Kaji Pemberlakuan Lockdown

Berdasarkan data Kesetjenan, mereka yang terpapar terdiri dari 11 anggota DPR, 11 tenaga ahli, 7 orang pengamanan dalam dan TV Parlemen, serta 17 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Meningkatnya kasus Covid-19 di DPR seiring pula dengan peningkatan kasus Covid-19 di Indonesia dalam beberapa waktu terakhir.

Kasus terkonfirmasi positif virus corona di Indonesia kembali meningkat setelah pemerintah melaporkan pada Kamis (17/6/2021) tercatat penambahan kasus sebanyak 12.624 orang.

Dengan demikian, kasus positif Covid-19 di Indonesia saat ini totalnya mencapai 1.950.276 orang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com