Kompas.com - 18/06/2021, 10:17 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Netty Prasetiyani meminta pemerintah mengkaji kemungkinan pemberlakuan lockdown total guna mengendalikan lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi belakangan.

Ia membeberkan beberapa pertimbangan, yakni ancaman Covid-19 yang semakin nyata, ditambah mutasi virus yang terkonfirmasi di Indonesia.

“Ancaman COVID-19 ini nyata dan makin masif. Varian baru telah dikonfirmasi masuk ke Indonesia. Pemerintah perlu memikirkan kemungkinan memberlakukan  lockdown total guna mengendalikan lonjakan kasus," kata Netty dalam keterangannya, Jumat (18/6/2021).

Baca juga: Kasus Covid-19 Meningkat, Pemerintah Diminta Pertimbangkan Lockdown dan Percepat Vaksinasi

Politisi PKS ini meminta pemerintah waspada dan bergerak cepat mengatasi lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi  di sejumlah daerah.

Netty menekankan pentingnya 3T (testing, tracing, treatment) dan penegakan protokol kesehatan.

"Jika diukur per kota atau kabupaten, saya yakin banyak daerah yang kapasitas tesnya masih di bawah standar global.  Padahal testing dan tracing ini sangat penting untuk menekan potensi penularan," kata dia.

Menurut dia, lonjakan kasus ini harus jadi alarm bagi pemerintah untuk waspada dan segera bergerak cepat melakukan langkah antisipasi dengan  meningkatkan testing. 

"Jangan sampai kita baru gelagapan setelah semakin banyak  daerah zona merah," ucapnya.

Baca juga: Menpan-RB Akui Ada Usulan untuk Lockdown Kantor Pemerintahan

Selain itu, ia juga meminta pemerintah memastikan fasilitas kesehatan siap dalam merespons lonjakan kasus di berbagai daerah.

Netty berharap, kapasitas rumah sakit mencukupi, terutama di daerah zona merah.

"Rumah sakit di daerah yang bukan zona merah juga harus disiapkan untuk membantu menangani pasien. Tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy ratio (BOR) di setiap daerah harus terus dimonitor," kata dia.

Netty juga mengingatkan pemerintah untuk memperhatikan ketersediaan dokter, tenaga kesehatan, dan petugas pendukung lainnya.

Baca juga: Kasus Covid-19 di Kompleks Parlemen Merebak, DPR Batasi Kehadiran Rapat dan Tiadakan Kunker

Hal itu termasuk petugas pengurusan jenazah dan petugas pembuangan limbah medis.

"Kita tidak ingin menambah masalah ikutan akibat kurang antisipatif. Misalnya, saat terjadi lonjakan di Kudus, di sana kekurangan petugas pengubur jenazah sehingga terjadi antrean jenazah yang belum dikubur," tutur dia.

"Begitu juga dengan kesiapan  petugas yang menangani limbah medis agar jangan tercecer di sembarang tempat," ucap Netty.

Selain ketersediaan dokter dan tenaga kesehatan, ia juga meminta pemerintah memikirkan jam kerja dan APD tenaga kesehatan.

Ia menekankan, jangan sampai tenaga kesehatan bekerja melampaui kemampuan dan menggunakan alat perlindungan diri yang tidak standar.

Terakhir, tambah Netty, pemerintah harus lebih ketat dalam mengawasi penerapan protokol kesehatan di tempat umum.

Hal ini dilakukan agar jangan sampai masyarakat mengalami pandemic fatigue (kelelahan akan pandemi).

"Masyarakat dapat mengalami kelelahan akan pandemi akibat ketidakpastian kapan berakhirnya, sehingga mulai tidak mematuhi protokol pencegahan penyebaran virus corona," kata dia.

"Sosialisasi dan edukasi masif kepada masyarakat harus terus dilakukan," tutur dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gelombang Desakan Supaya Hakim Agung Sudrajad Terlibat Suap Dihukum Berat

Gelombang Desakan Supaya Hakim Agung Sudrajad Terlibat Suap Dihukum Berat

Nasional
Puan: PDI-P dan PKB Sama-sama 'Partai Wong Sendal Jepit, Wong Cilik'

Puan: PDI-P dan PKB Sama-sama "Partai Wong Sendal Jepit, Wong Cilik"

Nasional
LPSK soal Putri Candrawathi: UU TPKS Bukan untuk Korban 'Fake'

LPSK soal Putri Candrawathi: UU TPKS Bukan untuk Korban "Fake"

Nasional
Tafsir UU Perlindungan Data Pribadi yang Perlu Diketahui

Tafsir UU Perlindungan Data Pribadi yang Perlu Diketahui

Nasional
Cak Imin: Minimal Saya jadi Wapres, PKB Kalah Gede Sama PDI-P

Cak Imin: Minimal Saya jadi Wapres, PKB Kalah Gede Sama PDI-P

Nasional
Kata Puan soal Dewan Kolonel yang Mendukungnya Vs Dewan Kopral Pendukung Ganjar untuk Pilpres 2024

Kata Puan soal Dewan Kolonel yang Mendukungnya Vs Dewan Kopral Pendukung Ganjar untuk Pilpres 2024

Nasional
MAKI Ungkap 25 Riwayat Perjalanan Luar Negeri Lukas Enembe, Diduga Sebagian Besar untuk Judi

MAKI Ungkap 25 Riwayat Perjalanan Luar Negeri Lukas Enembe, Diduga Sebagian Besar untuk Judi

Nasional
Kriteria Cawapres Puan Maharani Jika Maju sebagai Capres 2024

Kriteria Cawapres Puan Maharani Jika Maju sebagai Capres 2024

Nasional
Status 'Wanita Emas' Sebagai Ketum di Partai Republik Satu Masih Sah, Meski jadi Tersangka Kejagung

Status "Wanita Emas" Sebagai Ketum di Partai Republik Satu Masih Sah, Meski jadi Tersangka Kejagung

Nasional
Dapat Kejutan Ulang Tahun, Cak Imin Doakan Dirinya jadi Wapres-Puan Presiden

Dapat Kejutan Ulang Tahun, Cak Imin Doakan Dirinya jadi Wapres-Puan Presiden

Nasional
KPU Tetap Verifikasi Partai Republik Satu, Meski 'Wanita Emas' jadi Tersangka

KPU Tetap Verifikasi Partai Republik Satu, Meski "Wanita Emas" jadi Tersangka

Nasional
Makan Pecel Bareng Cak Imin, Puan: Kesukaannya Sama, Jangan-jangan Cocok

Makan Pecel Bareng Cak Imin, Puan: Kesukaannya Sama, Jangan-jangan Cocok

Nasional
MAKI Sentil Gubernur Papua Berjudi Saat Rakyat Sedang Kesusahan

MAKI Sentil Gubernur Papua Berjudi Saat Rakyat Sedang Kesusahan

Nasional
MAKI Minta KPK Lacak Sumber Dana Setoran Rp 560 Miliar Lukas Enembe ke Kasino Judi

MAKI Minta KPK Lacak Sumber Dana Setoran Rp 560 Miliar Lukas Enembe ke Kasino Judi

Nasional
MAKI Duga Setoran Lukas Enembe Rp 560 Miliar ke Kasino Judi Bukan dari Uang Pribadi

MAKI Duga Setoran Lukas Enembe Rp 560 Miliar ke Kasino Judi Bukan dari Uang Pribadi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.