Kompas.com - 18/06/2021, 10:17 WIB
Warga melintasi mural  bertema COVID-19 di Bandung, Jawa Barat, Selasa (1/6/2021). Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan Provinsi Jawa Barat siaga satu COVID-19 akibat melonjaknya kasus positif COVID-19 pascakebocoran arus mudik dan libur Lebaran 2021. ANTARA FOTO/Novrian Arbi/rwa. ANTARA FOTO/NOVRIAN ARBIWarga melintasi mural bertema COVID-19 di Bandung, Jawa Barat, Selasa (1/6/2021). Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan Provinsi Jawa Barat siaga satu COVID-19 akibat melonjaknya kasus positif COVID-19 pascakebocoran arus mudik dan libur Lebaran 2021. ANTARA FOTO/Novrian Arbi/rwa.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Netty Prasetiyani meminta pemerintah mengkaji kemungkinan pemberlakuan lockdown total guna mengendalikan lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi belakangan.

Ia membeberkan beberapa pertimbangan, yakni ancaman Covid-19 yang semakin nyata, ditambah mutasi virus yang terkonfirmasi di Indonesia.

“Ancaman COVID-19 ini nyata dan makin masif. Varian baru telah dikonfirmasi masuk ke Indonesia. Pemerintah perlu memikirkan kemungkinan memberlakukan  lockdown total guna mengendalikan lonjakan kasus," kata Netty dalam keterangannya, Jumat (18/6/2021).

Baca juga: Kasus Covid-19 Meningkat, Pemerintah Diminta Pertimbangkan Lockdown dan Percepat Vaksinasi

Politisi PKS ini meminta pemerintah waspada dan bergerak cepat mengatasi lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi  di sejumlah daerah.

Netty menekankan pentingnya 3T (testing, tracing, treatment) dan penegakan protokol kesehatan.

"Jika diukur per kota atau kabupaten, saya yakin banyak daerah yang kapasitas tesnya masih di bawah standar global.  Padahal testing dan tracing ini sangat penting untuk menekan potensi penularan," kata dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut dia, lonjakan kasus ini harus jadi alarm bagi pemerintah untuk waspada dan segera bergerak cepat melakukan langkah antisipasi dengan  meningkatkan testing. 

"Jangan sampai kita baru gelagapan setelah semakin banyak  daerah zona merah," ucapnya.

Baca juga: Menpan-RB Akui Ada Usulan untuk Lockdown Kantor Pemerintahan

Selain itu, ia juga meminta pemerintah memastikan fasilitas kesehatan siap dalam merespons lonjakan kasus di berbagai daerah.

Netty berharap, kapasitas rumah sakit mencukupi, terutama di daerah zona merah.

"Rumah sakit di daerah yang bukan zona merah juga harus disiapkan untuk membantu menangani pasien. Tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy ratio (BOR) di setiap daerah harus terus dimonitor," kata dia.

Netty juga mengingatkan pemerintah untuk memperhatikan ketersediaan dokter, tenaga kesehatan, dan petugas pendukung lainnya.

Baca juga: Kasus Covid-19 di Kompleks Parlemen Merebak, DPR Batasi Kehadiran Rapat dan Tiadakan Kunker

Hal itu termasuk petugas pengurusan jenazah dan petugas pembuangan limbah medis.

"Kita tidak ingin menambah masalah ikutan akibat kurang antisipatif. Misalnya, saat terjadi lonjakan di Kudus, di sana kekurangan petugas pengubur jenazah sehingga terjadi antrean jenazah yang belum dikubur," tutur dia.

"Begitu juga dengan kesiapan  petugas yang menangani limbah medis agar jangan tercecer di sembarang tempat," ucap Netty.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemendikbud Ristek Tegaskan Asesmen Nasional Tak Digunakan untuk Menilai Individu Murid

Kemendikbud Ristek Tegaskan Asesmen Nasional Tak Digunakan untuk Menilai Individu Murid

Nasional
TNI AU Minta Maaf dan Tahan 2 Prajuritnya yang Lakukan Kekerasan ke Warga di Merauke

TNI AU Minta Maaf dan Tahan 2 Prajuritnya yang Lakukan Kekerasan ke Warga di Merauke

Nasional
Dugaan Pelanggaran Etik dalam Proses TWK Tak Cukup Bukti, KPK: Dewas Sudah Periksa 42 Bukti

Dugaan Pelanggaran Etik dalam Proses TWK Tak Cukup Bukti, KPK: Dewas Sudah Periksa 42 Bukti

Nasional
Jubir Pemerintah Ingatkan Tetap Disiplin Protokol Kesehatan meski Sudah Divaksinasi

Jubir Pemerintah Ingatkan Tetap Disiplin Protokol Kesehatan meski Sudah Divaksinasi

Nasional
PDI-P Luncurkan Kendaraan Bantuan untuk Tangani Pandemi dan Jaga Lingkungan

PDI-P Luncurkan Kendaraan Bantuan untuk Tangani Pandemi dan Jaga Lingkungan

Nasional
TNI AU Minta Maaf Atas Insiden Kekerasan yang Dilakukan Oknum Prajuritnya ke Seorang Warga Merauke

TNI AU Minta Maaf Atas Insiden Kekerasan yang Dilakukan Oknum Prajuritnya ke Seorang Warga Merauke

Nasional
Kronologi Warga di Merauke Diperlakukan Tak Manusiawi oleh Oknum Prajurit TNI AU

Kronologi Warga di Merauke Diperlakukan Tak Manusiawi oleh Oknum Prajurit TNI AU

Nasional
Satgas: Jika Pembukaan Berbagai Sektor Meningkatkan Kasus Covid-19, Maka Perlu Kembali Dibatasi

Satgas: Jika Pembukaan Berbagai Sektor Meningkatkan Kasus Covid-19, Maka Perlu Kembali Dibatasi

Nasional
Ketua DPR Minta Pemerintah Cegah Luar Pulau Jawa-Bali Jadi Episentrum Baru Covid-19

Ketua DPR Minta Pemerintah Cegah Luar Pulau Jawa-Bali Jadi Episentrum Baru Covid-19

Nasional
TNI AU Tahan Prajurit yang Lakukan Kekerasan Terhadap Warga di Merauke

TNI AU Tahan Prajurit yang Lakukan Kekerasan Terhadap Warga di Merauke

Nasional
Laporkan Dugaan Etik Pimpinan KPK, Pegawai Siapkan Informasi dan Data Tambahan Termasuk Hasil Temuan Ombudsman

Laporkan Dugaan Etik Pimpinan KPK, Pegawai Siapkan Informasi dan Data Tambahan Termasuk Hasil Temuan Ombudsman

Nasional
Kemenkes Sebut Semua Vaksin Covid-19 Efektif Lawan Varian Delta

Kemenkes Sebut Semua Vaksin Covid-19 Efektif Lawan Varian Delta

Nasional
MAKI Minta Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Dinonaktifkan Sementara

MAKI Minta Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Dinonaktifkan Sementara

Nasional
Kemendikbud Ristek: Pelaksanaan Asesmen Nasional Disesuaikan Kondisi Pandemi

Kemendikbud Ristek: Pelaksanaan Asesmen Nasional Disesuaikan Kondisi Pandemi

Nasional
Malaadministrasi Proses TWK, KPK Punya Waktu 30 Hari Tindak Lanjuti Temuan Ombudsman

Malaadministrasi Proses TWK, KPK Punya Waktu 30 Hari Tindak Lanjuti Temuan Ombudsman

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X