Kasus Covid-19 Meningkat Tajam, Anggota DPR Minta Pemerintah Tutup Lokasi yang Berpotensi Ciptakan Kerumunan

Kompas.com - 18/06/2021, 11:02 WIB
Petugas kebersihan menyemprotkan cairan disinfektan di area Pasar Asem Reges, Jakarta Barat, Selasa (21/7/2020). Pengelola Pasar Asem Reges menutup sementara pasar tersebut dari Senin (20/7) hingga Rabu (22/7) menyusul satu orang pedagang terkonfirmasi positif COVID-19 berdasarkan hasil tes usap (swab test). ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDIPetugas kebersihan menyemprotkan cairan disinfektan di area Pasar Asem Reges, Jakarta Barat, Selasa (21/7/2020). Pengelola Pasar Asem Reges menutup sementara pasar tersebut dari Senin (20/7) hingga Rabu (22/7) menyusul satu orang pedagang terkonfirmasi positif COVID-19 berdasarkan hasil tes usap (swab test).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDI-P Rahmad Handoyo meminta pemerintah pusat membuat aturan ketat yang diturunkan kepada pemerintah daerah, salah satunya adalah menutup lokasi yang berpotensi menimbulkan kerumunan.

Hal itu ia sampaikan dalam rangka upaya pengendalian kasus Covid-19 yang beberapa waktu terakhir mengalami lonjakan tajam.

"Tutup apapun segala potensi yang berpotensi memunculkan kerumunan. Pemerintah pusat buat aturan ketat yang pemerintah daerah harus jalankan bersama rakyat," kata Rahmad dalam keterangannya kepada Kompas.com, Jumat (18/6/2021).

Rahmad mengingatkan, tak hanya pemerintah, masyarakat harus menjadi aktor utama untuk menjaga lingkungannya dengan tegas dan keras terkait protokol kesehatan.

Masyarakat, kata dia, seharusnya mampu saling mengingatkan satu sama lain jika ada warga yang abai akan protokol kesehatan.

Baca juga: Kasus Covid-19 Melonjak, Pegawai Kementerian BUMN Kembali WFH

"Kita kembalikan ke kita semua. Pengendalian Covid-19 ini mau kita kendalikan? Ya harus konsekuen. Taat dan patuh serta disiplin semuanya," ujarnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Rahmad mengingatkan agar pemerintah kembali menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) hingga skala mikro.

Dalam penerapannya, ia meminta agar setiap pemerintah daerah, pemerintah desa, dan rakyat harus menjadi aktor utama yang dengan tegas membumikan PPKM mikro.

"Pilihannya hanya jalankan PPKM dengan tegas, atau bangsa ini terancam ledakan yang lebih besar lagi? Dan Bed Occupancy Ratio (BOR) Rumah Sakit kita tidak mampu lagi menerima pasien?," tanya Rahmad.

Politisi PDI-P itu berpandangan, lonjakan kasus Covid-19 sebenarnya masih bisa dikendalikan.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aturan Baru Pelaku Perjalanan Dalam Negeri Saat PPKM Level 4 Dirilis, Ini Ketentuannya

Aturan Baru Pelaku Perjalanan Dalam Negeri Saat PPKM Level 4 Dirilis, Ini Ketentuannya

Nasional
Kunjungan ke Kaltim, Menko PMK Imbau Perusahaan Besar Bantu Kebutuhan Oksigen Lewat CSR

Kunjungan ke Kaltim, Menko PMK Imbau Perusahaan Besar Bantu Kebutuhan Oksigen Lewat CSR

Nasional
Mahfud Ajak Kerja Sama Ormas Keagamaan Tekan Kasus Covid-19

Mahfud Ajak Kerja Sama Ormas Keagamaan Tekan Kasus Covid-19

Nasional
Mendagri Minta Kepala Daerah Terjun Langsung Salurkan Bansos ke Warga

Mendagri Minta Kepala Daerah Terjun Langsung Salurkan Bansos ke Warga

Nasional
Wapres Minta Ulama Jaga Keselamatan Negara dari Potensi Ketidakpercayaan Masyarakat

Wapres Minta Ulama Jaga Keselamatan Negara dari Potensi Ketidakpercayaan Masyarakat

Nasional
Cerita Budiman Sudjatmiko Dituding Jadi Dalang Kerusuhan 27 Juli 1996

Cerita Budiman Sudjatmiko Dituding Jadi Dalang Kerusuhan 27 Juli 1996

Nasional
Ini Alasan Hakim Memvonis Bebas Mandor Renovasi Gedung Kejagung

Ini Alasan Hakim Memvonis Bebas Mandor Renovasi Gedung Kejagung

Nasional
Soal Aturan Makan 20 Menit, Tito: Terdengar Lucu, tetapi Beberapa Negara Sudah Berlakukan

Soal Aturan Makan 20 Menit, Tito: Terdengar Lucu, tetapi Beberapa Negara Sudah Berlakukan

Nasional
25 Tahun Kudatuli: Peristiwa Mencekam di Kantor PDI

25 Tahun Kudatuli: Peristiwa Mencekam di Kantor PDI

Nasional
Karut-marut Pencairan Insentif Tenaga Kesehatan di Tengah Pandemi

Karut-marut Pencairan Insentif Tenaga Kesehatan di Tengah Pandemi

Nasional
Terbitkan Surat Edaran, KPK Minta Industri Jasa Keuangan Kendalikan Gratifikasi

Terbitkan Surat Edaran, KPK Minta Industri Jasa Keuangan Kendalikan Gratifikasi

Nasional
Angka Kematian Tinggi, Menkes Ingatkan Pentingnya Ukur Saturasi Oksigen Pasien Covid-19

Angka Kematian Tinggi, Menkes Ingatkan Pentingnya Ukur Saturasi Oksigen Pasien Covid-19

Nasional
Perjalanan PDI Perjuangan: dari Kudatuli, Oposisi, Dominasi, hingga Pandemi

Perjalanan PDI Perjuangan: dari Kudatuli, Oposisi, Dominasi, hingga Pandemi

Nasional
Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Disebut Pernah Hubungi M Syahrial Terkait Kasus Jual Beli Jabatan

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Disebut Pernah Hubungi M Syahrial Terkait Kasus Jual Beli Jabatan

Nasional
[POPULER NASIONAL] Puan: Fotokopi KTP untuk Vaksin Jangan Disalahgunakan | Kasus Covid-19 Bertambah 28.228

[POPULER NASIONAL] Puan: Fotokopi KTP untuk Vaksin Jangan Disalahgunakan | Kasus Covid-19 Bertambah 28.228

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X