Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kasus Covid-19 Meningkat Tajam, Anggota DPR Minta Pemerintah Tutup Lokasi yang Berpotensi Ciptakan Kerumunan

Kompas.com - 18/06/2021, 11:02 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDI-P Rahmad Handoyo meminta pemerintah pusat membuat aturan ketat yang diturunkan kepada pemerintah daerah, salah satunya adalah menutup lokasi yang berpotensi menimbulkan kerumunan.

Hal itu ia sampaikan dalam rangka upaya pengendalian kasus Covid-19 yang beberapa waktu terakhir mengalami lonjakan tajam.

"Tutup apapun segala potensi yang berpotensi memunculkan kerumunan. Pemerintah pusat buat aturan ketat yang pemerintah daerah harus jalankan bersama rakyat," kata Rahmad dalam keterangannya kepada Kompas.com, Jumat (18/6/2021).

Rahmad mengingatkan, tak hanya pemerintah, masyarakat harus menjadi aktor utama untuk menjaga lingkungannya dengan tegas dan keras terkait protokol kesehatan.

Masyarakat, kata dia, seharusnya mampu saling mengingatkan satu sama lain jika ada warga yang abai akan protokol kesehatan.

Baca juga: Kasus Covid-19 Melonjak, Pegawai Kementerian BUMN Kembali WFH

"Kita kembalikan ke kita semua. Pengendalian Covid-19 ini mau kita kendalikan? Ya harus konsekuen. Taat dan patuh serta disiplin semuanya," ujarnya.

Rahmad mengingatkan agar pemerintah kembali menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) hingga skala mikro.

Dalam penerapannya, ia meminta agar setiap pemerintah daerah, pemerintah desa, dan rakyat harus menjadi aktor utama yang dengan tegas membumikan PPKM mikro.

"Pilihannya hanya jalankan PPKM dengan tegas, atau bangsa ini terancam ledakan yang lebih besar lagi? Dan Bed Occupancy Ratio (BOR) Rumah Sakit kita tidak mampu lagi menerima pasien?," tanya Rahmad.

Politisi PDI-P itu berpandangan, lonjakan kasus Covid-19 sebenarnya masih bisa dikendalikan.

Namun, menurutnya hal tersebut akan terjadi apabila PPKM benar-benar dilakukan seluruh pihak.

Ia pun mengingatkan bahwa keberhasilan PPKM merupakan usaha bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah hingga masyarakat.

Baca juga: UPDATE: Total 5.007 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, Tambah 1 di Taiwan

"Ingat, PPKM berhasil bukan karena pemerinta pusat saja, namun wajib kita bersama pemerintah daerah sampai desa RT/RW bersama bumikan PPKM skala mikro. Yakin kita bisa kendalikan Covid-19," harap Rahmad.

"Untuk itu, perlu bumikan lagi protokol kesehatan dan tingkatkan kesadaran menjalankan protokol kesehatan. Inilah yang membuat kita bersama-sama selamatkan keluarga, selamatkan lingkungan, dan selamatkan semuanya," tambah dia.

Diberitakan sebelumnya, kasus baru Covid-19 kembali melewati angka 10.000 pasien per hari, setelah empat bulan yang lalu mengalami penurunan kasus yang cukup signifikan.

Padahal, pada empat bulan lalu, kasus Covid-19 di Indonesia rata-rata mencapai angka 5.000-6.000 kasus baru per hari.

Namun, hingga Kamis (17/6/2021) data dari Satgas Penanganan Covid-19 melaporkan, terjadi penambahan 12.624 kasus terkonfirmasi positif Covid-19 dalam 24 jam terakhir.

Dengan demikian, total kasus Covid-19 di Indonesia mencapai 1.950.276 kasus sejak kasus perdana diumumkan pada 2 Maret 2020.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com