Kasus Covid-19 Melonjak, Anggota DPR Minta Pemerintah Kaji Pemberlakuan Lockdown

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Netty Prasetiyani meminta pemerintah mengkaji kemungkinan pemberlakuan lockdown total guna mengendalikan lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi belakangan.

Ia membeberkan beberapa pertimbangan, yakni ancaman Covid-19 yang semakin nyata, ditambah mutasi virus yang terkonfirmasi di Indonesia.

“Ancaman COVID-19 ini nyata dan makin masif. Varian baru telah dikonfirmasi masuk ke Indonesia. Pemerintah perlu memikirkan kemungkinan memberlakukan  lockdown total guna mengendalikan lonjakan kasus," kata Netty dalam keterangannya, Jumat (18/6/2021).

Baca juga: Kasus Covid-19 Meningkat, Pemerintah Diminta Pertimbangkan Lockdown dan Percepat Vaksinasi

Politisi PKS ini meminta pemerintah waspada dan bergerak cepat mengatasi lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi  di sejumlah daerah.

Netty menekankan pentingnya 3T (testing, tracing, treatment) dan penegakan protokol kesehatan.

"Jika diukur per kota atau kabupaten, saya yakin banyak daerah yang kapasitas tesnya masih di bawah standar global.  Padahal testing dan tracing ini sangat penting untuk menekan potensi penularan," kata dia.

Menurut dia, lonjakan kasus ini harus jadi alarm bagi pemerintah untuk waspada dan segera bergerak cepat melakukan langkah antisipasi dengan  meningkatkan testing. 

"Jangan sampai kita baru gelagapan setelah semakin banyak  daerah zona merah," ucapnya.

Baca juga: Menpan-RB Akui Ada Usulan untuk Lockdown Kantor Pemerintahan

Selain itu, ia juga meminta pemerintah memastikan fasilitas kesehatan siap dalam merespons lonjakan kasus di berbagai daerah.

Netty berharap, kapasitas rumah sakit mencukupi, terutama di daerah zona merah.

"Rumah sakit di daerah yang bukan zona merah juga harus disiapkan untuk membantu menangani pasien. Tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy ratio (BOR) di setiap daerah harus terus dimonitor," kata dia.

Netty juga mengingatkan pemerintah untuk memperhatikan ketersediaan dokter, tenaga kesehatan, dan petugas pendukung lainnya.

Baca juga: Kasus Covid-19 di Kompleks Parlemen Merebak, DPR Batasi Kehadiran Rapat dan Tiadakan Kunker

Hal itu termasuk petugas pengurusan jenazah dan petugas pembuangan limbah medis.

"Kita tidak ingin menambah masalah ikutan akibat kurang antisipatif. Misalnya, saat terjadi lonjakan di Kudus, di sana kekurangan petugas pengubur jenazah sehingga terjadi antrean jenazah yang belum dikubur," tutur dia.

"Begitu juga dengan kesiapan  petugas yang menangani limbah medis agar jangan tercecer di sembarang tempat," ucap Netty.