Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 17/06/2021, 20:02 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR Melki Laka Lena meminta pemerintah memperbanyak testing dan pelacakan atau tracing menyusul lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi belakangan ini.

Berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Kamis (17/6/2021), terdapat penambahan 12.624 kasus positif.

"Perbanyak testing dan tracing, sehingga peta sebaran Covid-19 tergambarkan," kata Melki saat dihubungi Kompas.com, Kamis.

Baca juga: Kasus Baru Covid-19 Kembali Lewati 10.000 Setelah Landai 4 Bulan Terakhir

Kemudian ia juga meminta pemerintah memperkuat kapasitas testing, tracing, dan treatment hingga ke tingkat terbawah yaitu RT, RW, dusun atau kampung.

Menurutnya, di setiap wilayah tersebut harus ada fasilitas testing, tracing dan isolasi mandiri pasien positif baik itu kategori ringan maupun orang tanpa gejala (OTG).

"Ketiga, perkuat konsolidasi tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan tingkat pertama (Puskesmas dan Klinik), RS rujukan Covid-19 maupun isolasi terpusat di level kecamatan atau kabupaten," ujarnya.

Ia menilai, saat ini, antara kabupaten dan kecamatan perlu membagi tugas serta tanggung jawab untuk menangani lonjakan kasus di daerah daerah.

Selanjutnya, Melki meminta agar setiap pemerintah daerah dan pengelola rumah sakit saling mendukung satu sama lain dalam pengadaan tenaga pendukung.

Melki berpandangan, hal ini perlu dilakukan untuk mengantisipasi adanya daerah tertentu yang mengalami zona merah akibat lonjakan kasus.

"Antar-daerah atau antar-RS perlu saling dukung. Hal ini bisa dilakukan bersama asosiasi kesehatan setempat juga sekolah kesehatan untuk menyiapkan tenaga pendukung," kata dia.

Baca juga: 12.624 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 33 Provinsi, DKI Catat 4.144 Kasus

Berikutnya, Melki meminta pelaksanaan protokol kesehatan (prokes) diperketat di semua daerah.

Ia juga mendesak agar pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro diperketat.

"Pelaksanaan prokes ketat di semua daerah dan PPKM skala mikro level RT, RW, dusun kampung, desa, kelurahan kembali dilakukan secara lebih disiplin dan tanpa kompromi dalam beberapa waktu ke depan," tegasnya.

Terakhir, politisi Golkar ini meminta agar fasilitas dan transportasi publik dibatasi secara ketat guna mengurangi keramaian.

Menurut dia, hal itu juga untuk mengurangi berkumpulnya banyak orang dalam waktu yang lama.

"Selain itu pertemuan dan acara dalam bentuk daring agar diutamakan daripada tatap muka," kata Melki.

Baca juga: Covid-19 di Jakarta Meledak Lagi, Ada 4.144 Kasus Baru Hari Ini, Kedua Tertinggi sejak Pandemi

Diketahui, kasus baru Covid-19 kembali melewati angka 10.000 pasien per hari, setelah empat bulan yang lalu mengalami penurunan kasus yang cukup signifikan.

Kasus Covid-19 di Indonesia rata-rata mencapai angka 5.000-6.000 kasus baru per hari pada empat bulan yang lalu.

Namun, hingga Kamis (17/6/2021) data dari Satgas Penanganan Covid-19 melaporkan, terjadi penambahan 12.624 kasus terkonfirmasi positif Covid-19 dalam 24 jam terakhir.

Dengan demikian, total kasus Covid-19 di Indonesia mencapai 1.950.276 kasus sejak kasus perdana diumumkan pada 2 Maret 2020.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Muhaimin Usul Hapus Jabatan Gubernur karena Biaya Politik Tinggi, Ketua Komisi II: Dari Mananya?

Muhaimin Usul Hapus Jabatan Gubernur karena Biaya Politik Tinggi, Ketua Komisi II: Dari Mananya?

Nasional
GKI Sidoarjo Sediakan Tempat Istirahat dan 'Nobar' Puncak Resepsi Satu Abad NU

GKI Sidoarjo Sediakan Tempat Istirahat dan "Nobar" Puncak Resepsi Satu Abad NU

Nasional
KPK Koordinasi dengan Komnas HAM, Pastikan Pemenuhan Hak Lukas Enembe

KPK Koordinasi dengan Komnas HAM, Pastikan Pemenuhan Hak Lukas Enembe

Nasional
Dengarkan Tuntutan Jaksa, Surya Darmadi: Saya Gila, Saya Setengah Gila

Dengarkan Tuntutan Jaksa, Surya Darmadi: Saya Gila, Saya Setengah Gila

Nasional
Dewan Pers: Presiden Jokowi Berkomitmen Terbitkan Perpres 'Media Sustainability'

Dewan Pers: Presiden Jokowi Berkomitmen Terbitkan Perpres "Media Sustainability"

Nasional
Ketua Komisi II: Belum Ada Kondisi yang Haruskan Menunda Pemilu

Ketua Komisi II: Belum Ada Kondisi yang Haruskan Menunda Pemilu

Nasional
Dituntut Seumur Hidup, Surya Darmadi: Kalau Megakoruptor, Saya Enggak Pulang dari Taiwan

Dituntut Seumur Hidup, Surya Darmadi: Kalau Megakoruptor, Saya Enggak Pulang dari Taiwan

Nasional
UPDATE 6 Februari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 169 dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.731.304

UPDATE 6 Februari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 169 dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.731.304

Nasional
Skema Power Wheeling RUU EBET Tuai Kritik, Komisi VII Sebut Punya Jalan Tengahnya

Skema Power Wheeling RUU EBET Tuai Kritik, Komisi VII Sebut Punya Jalan Tengahnya

Nasional
Saat Muhammadiyah Siapkan 2.000 Nasi Bungkus, 3.000 Bakso, dan Layanan Gratis untuk Satu Abad NU

Saat Muhammadiyah Siapkan 2.000 Nasi Bungkus, 3.000 Bakso, dan Layanan Gratis untuk Satu Abad NU

Nasional
Alat Pendeteksi Tsunami Disebut Mati, Wapres: Penting untuk Diperbaiki

Alat Pendeteksi Tsunami Disebut Mati, Wapres: Penting untuk Diperbaiki

Nasional
Komisi II Heran Muhaimin Ingin Hapus Jabatan Gubernur tapi PKB Setuju 4 Provinsi Baru Papua

Komisi II Heran Muhaimin Ingin Hapus Jabatan Gubernur tapi PKB Setuju 4 Provinsi Baru Papua

Nasional
Surya Darmadi: Cari 100 Pelaku, Utang Negara Rp 7.700 Triliun Lunas

Surya Darmadi: Cari 100 Pelaku, Utang Negara Rp 7.700 Triliun Lunas

Nasional
Demokrat Ungkap Isi Pertemuan AHY-Surya Paloh

Demokrat Ungkap Isi Pertemuan AHY-Surya Paloh

Nasional
Hasyim Asy'ari Pastikan Anggota KPU RI Siap Hadiri Sidang DKPP Terkait Kasus Ucapan 'Dirumahsakitkan'

Hasyim Asy'ari Pastikan Anggota KPU RI Siap Hadiri Sidang DKPP Terkait Kasus Ucapan "Dirumahsakitkan"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.