Kasus Baru Covid-19 Kembali Lewati 10.000, Pemerintah Diminta Perbanyak Testing dan Tracing

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR Melki Laka Lena meminta pemerintah memperbanyak testing dan pelacakan atau tracing menyusul lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi belakangan ini.

Berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Kamis (17/6/2021), terdapat penambahan 12.624 kasus positif.

"Perbanyak testing dan tracing, sehingga peta sebaran Covid-19 tergambarkan," kata Melki saat dihubungi Kompas.com, Kamis.

Baca juga: Kasus Baru Covid-19 Kembali Lewati 10.000 Setelah Landai 4 Bulan Terakhir

Kemudian ia juga meminta pemerintah memperkuat kapasitas testing, tracing, dan treatment hingga ke tingkat terbawah yaitu RT, RW, dusun atau kampung.

Menurutnya, di setiap wilayah tersebut harus ada fasilitas testing, tracing dan isolasi mandiri pasien positif baik itu kategori ringan maupun orang tanpa gejala (OTG).

"Ketiga, perkuat konsolidasi tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan tingkat pertama (Puskesmas dan Klinik), RS rujukan Covid-19 maupun isolasi terpusat di level kecamatan atau kabupaten," ujarnya.

Ia menilai, saat ini, antara kabupaten dan kecamatan perlu membagi tugas serta tanggung jawab untuk menangani lonjakan kasus di daerah daerah.

Selanjutnya, Melki meminta agar setiap pemerintah daerah dan pengelola rumah sakit saling mendukung satu sama lain dalam pengadaan tenaga pendukung.

Melki berpandangan, hal ini perlu dilakukan untuk mengantisipasi adanya daerah tertentu yang mengalami zona merah akibat lonjakan kasus.

"Antar-daerah atau antar-RS perlu saling dukung. Hal ini bisa dilakukan bersama asosiasi kesehatan setempat juga sekolah kesehatan untuk menyiapkan tenaga pendukung," kata dia.

Baca juga: 12.624 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 33 Provinsi, DKI Catat 4.144 Kasus

Berikutnya, Melki meminta pelaksanaan protokol kesehatan (prokes) diperketat di semua daerah.

Ia juga mendesak agar pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro diperketat.

"Pelaksanaan prokes ketat di semua daerah dan PPKM skala mikro level RT, RW, dusun kampung, desa, kelurahan kembali dilakukan secara lebih disiplin dan tanpa kompromi dalam beberapa waktu ke depan," tegasnya.

Terakhir, politisi Golkar ini meminta agar fasilitas dan transportasi publik dibatasi secara ketat guna mengurangi keramaian.

Menurut dia, hal itu juga untuk mengurangi berkumpulnya banyak orang dalam waktu yang lama.