Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 17/06/2021, 20:02 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR Melki Laka Lena meminta pemerintah memperbanyak testing dan pelacakan atau tracing menyusul lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi belakangan ini.

Berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Kamis (17/6/2021), terdapat penambahan 12.624 kasus positif.

"Perbanyak testing dan tracing, sehingga peta sebaran Covid-19 tergambarkan," kata Melki saat dihubungi Kompas.com, Kamis.

Baca juga: Kasus Baru Covid-19 Kembali Lewati 10.000 Setelah Landai 4 Bulan Terakhir

Kemudian ia juga meminta pemerintah memperkuat kapasitas testing, tracing, dan treatment hingga ke tingkat terbawah yaitu RT, RW, dusun atau kampung.

Menurutnya, di setiap wilayah tersebut harus ada fasilitas testing, tracing dan isolasi mandiri pasien positif baik itu kategori ringan maupun orang tanpa gejala (OTG).

"Ketiga, perkuat konsolidasi tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan tingkat pertama (Puskesmas dan Klinik), RS rujukan Covid-19 maupun isolasi terpusat di level kecamatan atau kabupaten," ujarnya.

Ia menilai, saat ini, antara kabupaten dan kecamatan perlu membagi tugas serta tanggung jawab untuk menangani lonjakan kasus di daerah daerah.

Selanjutnya, Melki meminta agar setiap pemerintah daerah dan pengelola rumah sakit saling mendukung satu sama lain dalam pengadaan tenaga pendukung.

Melki berpandangan, hal ini perlu dilakukan untuk mengantisipasi adanya daerah tertentu yang mengalami zona merah akibat lonjakan kasus.

"Antar-daerah atau antar-RS perlu saling dukung. Hal ini bisa dilakukan bersama asosiasi kesehatan setempat juga sekolah kesehatan untuk menyiapkan tenaga pendukung," kata dia.

Baca juga: 12.624 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 33 Provinsi, DKI Catat 4.144 Kasus

Berikutnya, Melki meminta pelaksanaan protokol kesehatan (prokes) diperketat di semua daerah.

Ia juga mendesak agar pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro diperketat.

"Pelaksanaan prokes ketat di semua daerah dan PPKM skala mikro level RT, RW, dusun kampung, desa, kelurahan kembali dilakukan secara lebih disiplin dan tanpa kompromi dalam beberapa waktu ke depan," tegasnya.

Terakhir, politisi Golkar ini meminta agar fasilitas dan transportasi publik dibatasi secara ketat guna mengurangi keramaian.

Menurut dia, hal itu juga untuk mengurangi berkumpulnya banyak orang dalam waktu yang lama.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari 'Dapil Neraka' Jakarta II

Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari "Dapil Neraka" Jakarta II

Nasional
Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Nasional
Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Nasional
Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Nasional
Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Nasional
Tanggal 21 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
AHY Siap Sediakan Lahan untuk 14 PSN Baru, Statusnya Harus 'Clean and Clear'

AHY Siap Sediakan Lahan untuk 14 PSN Baru, Statusnya Harus "Clean and Clear"

Nasional
Prabowo-Gibran Menang di Papua Barat Daya, Provinsi Terbaru Hasil Pemekaran

Prabowo-Gibran Menang di Papua Barat Daya, Provinsi Terbaru Hasil Pemekaran

Nasional
Baleg dan Pemerintah Sepakat RUU DKJ Dibawa Ke Paripurna, Hanya Fraksi PKS Menolak

Baleg dan Pemerintah Sepakat RUU DKJ Dibawa Ke Paripurna, Hanya Fraksi PKS Menolak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com