Pansus Usulkan Pembahasan RUU Otsus Papua Tak Terbatas pada Dua Pasal

Kompas.com - 17/06/2021, 18:13 WIB
Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI-P Komarudin Watubun di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2020). KOMPAS.com/TSARINA MAHARANI Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI-P Komarudin Watubun di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua Komarudin Watubun mengatakan, banyak anggota pansus banyak yang mengusulkan agar pembahasan tidak hanya fokus pada dua pasal, yaitu Pasal 34 mengenai dana otsus dan Pasal 76 terkait pemekaran wilayah.

Sebab, menurutnya pembahasan mengenai RUU Otsus harus juga melihat perkembangan yang terjadi selama ini di Papua.

"Pertanyaan teman-teman tadi, ada usulan banyak perkembangan yang terjadi yang menuntut tidak saja dua (pasal) itu tapi juga aspirasi yang berkembang," kata Komarudin dalam rapat kerja Pansus dengan Menteri Dalam Negeri, Menkeu, dan Menkumham, Kamis (17/6/2021).

Baca juga: Menkeu dan Menkumham Tak Hadiri Rapat, Pansus Otsus Papua Minta Pemerintah Serius

Komarudin meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyampaikan pandangan dan menjawab terkait usulan tersebut.

Ia pun bertanya kepada Mendagri Tito Karnavian yang hadir dalam rapat terkait pandangan pemerintah soal dua pasal RUU Otsus.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Nah, pandangan pemerintah seperti apa terhadap perkembangan itu. Apakah dua pasal ini harus harga mati atau kita buka ruang untuk (aspirasi) itu?" tanya Komarudin.

Sebelumnya, Politisi PDI-P itu mengingatkan pemerintah bahwa dalam revisi UU Otsus Papua harus mengutamakan percepatan tujuan otsus yaitu prinsip kesejahteraan.

Menurutnya, jika hal itu dilakukan tentu Fraksi-Fraksi akan membicarakan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dengan membawa semangat kekeluargaan.

Menjawab pertanyaan Komarudin, Tito berpandangan bahwa pemerintah pada dasarnya pokok revisi UU Otsus Papua hanya pada dua pasal.

"Mengenai dana Otsus. Nah, dana ini dari pemerintah dilanjutkan 20 tahun dan kemudian ditambah besarannya dari 2 persen menjadi 2,25 persen Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional. Namun perlu diatur juga lebih rinci mengenai tata kelola keuangan tersebut," ujar Tito.

Baca juga: 20 Tahun Otsus Papua, Mendagri: APBD Besar, tapi Tak Berdampak Signifikan untuk Masyarakat Asli

Sementara itu, terkait Pasal 76 tentang Pemekaran Wilayah bertujuan memberikan ruang kepada pemerintah pusat dengan mendengarkan aspirasi dari otoritas di Papua seperti DPRP, MPRP, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan semua stakeholder masyarakat.

Menurutnya, ruang aspirasi perlu diberikan karena memang ada permasalahan di Papua.

Sehingga, atas dasar itu, Tito menegaskan bahwa pemerintah tak menutup kemungkinan dibukanya pasal-pasal lain untuk direvisi guna mempercepat pembangunan di Papua.

"Jadi kami kira, tidak menutup kemungkinan dibuka pasal-pasal lain sepanjang itu adalah dalam rangka percepatan pembangunan Papua," kata Tito.

Namun, ia mengingatkan agar pasal-pasal dalam UU Otsus Papua yang berhubungan politik dan pemerintahan tidak direvisi.

Sebab, ia menilai, apabila pasal-pasal itu juga ikut direvisi akan menimbulkan persoalan yang berlarut-larut.

Baca juga: MPR Harap Revisi UU Otsus Papua Beri Solusi Alternatif, Masyarakat Terima Manfaat

Dalam rapat internal di DPR, Selasa (30/3/2021), Komarudin mengungkapkan keinginan masyarakat Papua agar implementasi Otsus Papua hendaknya dievaluasi secara menyeluruh.

Menurutnya, masyarakat Papua tidak hanya menginginkan besaran dana otsus dan pemekaran wilayah, tetapi terkait pula masih adanya dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

"Kan bukan hanya soal itu, namun ada soal pelanggaran HAM. Namun itu aspirasi, dalam negara demokrasi boleh-boleh saja namun semua nanti melalui pembahasan di pansus dan sikap serta fraksi akan melihat urgensinya," kata Komarudin seperti dikutip Antara, Selasa.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wacana Penunjukan TNI-Polri Jadi Pj Gubernur, Kemendagri: Kami Belum Bahas

Wacana Penunjukan TNI-Polri Jadi Pj Gubernur, Kemendagri: Kami Belum Bahas

Nasional
Bayi 10 Bulan Dicat Silver dan Diajak Mengemis, Mensos: Sudah Kami Bawa ke Balai Dinsos

Bayi 10 Bulan Dicat Silver dan Diajak Mengemis, Mensos: Sudah Kami Bawa ke Balai Dinsos

Nasional
Jokowi: Sambut Pandemi Ini Sebagai Endemi, karena Covid-19 Takkan Hilang dalam Waktu Lama

Jokowi: Sambut Pandemi Ini Sebagai Endemi, karena Covid-19 Takkan Hilang dalam Waktu Lama

Nasional
Nilai Integritas KPK Dinilai Sudah Hilang, Kepercayaan Publik Jadi Merosot

Nilai Integritas KPK Dinilai Sudah Hilang, Kepercayaan Publik Jadi Merosot

Nasional
Menko PMK Pastikan Pemerintah Beri Beasiswa Siswa dan Mahasiswa Atlet PON Berprestasi

Menko PMK Pastikan Pemerintah Beri Beasiswa Siswa dan Mahasiswa Atlet PON Berprestasi

Nasional
Mahasiswa Demo KPK, Stafsus Mensetneg: Yang Ingin Berkerumun Enggak Sayang Nakes, Keluarga dan Diri Sendiri

Mahasiswa Demo KPK, Stafsus Mensetneg: Yang Ingin Berkerumun Enggak Sayang Nakes, Keluarga dan Diri Sendiri

Nasional
Gedung Merah Putih Didemo Mahasiswa, Ini Tanggapan KPK

Gedung Merah Putih Didemo Mahasiswa, Ini Tanggapan KPK

Nasional
Kepuasan Atas Kinerja Jokowi Turun, Stafsus Mensesneg: Alhamdulillah Masih Mendekati 60 Persen

Kepuasan Atas Kinerja Jokowi Turun, Stafsus Mensesneg: Alhamdulillah Masih Mendekati 60 Persen

Nasional
7 Kader Elite Golkar Terjerat Kasus Korupsi dalam 5 Tahun Terakhir

7 Kader Elite Golkar Terjerat Kasus Korupsi dalam 5 Tahun Terakhir

Nasional
Soal Pengganti Azis Syamsuddin, Golkar: Doakan Selesai Senin Sore, Paling Telat Selasa

Soal Pengganti Azis Syamsuddin, Golkar: Doakan Selesai Senin Sore, Paling Telat Selasa

Nasional
Bareskrim Bongkar Pabrik Obat Keras Ilegal di Yogyakarta, 4 Orang Jadi Tersangka

Bareskrim Bongkar Pabrik Obat Keras Ilegal di Yogyakarta, 4 Orang Jadi Tersangka

Nasional
SBY: Mungkin Hukum Bisa Dibeli, tapi Tidak untuk Keadilan

SBY: Mungkin Hukum Bisa Dibeli, tapi Tidak untuk Keadilan

Nasional
Mahasiswa Gelar Aksi di Gedung KPK, Firli Bahuri Pimpin Rakor di Jambi

Mahasiswa Gelar Aksi di Gedung KPK, Firli Bahuri Pimpin Rakor di Jambi

Nasional
Sekjen Lodewijk F Paulus Dipertimbangkan Golkar Gantikan Azis Syamsuddin

Sekjen Lodewijk F Paulus Dipertimbangkan Golkar Gantikan Azis Syamsuddin

Nasional
Menkes Pastikan Venue PON di Papua Dilakukan 'Fogging' Antisipasi Malaria

Menkes Pastikan Venue PON di Papua Dilakukan "Fogging" Antisipasi Malaria

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.