Anggota dan Staf Positif Covid-19, Komisi VII DPR Tiadakan Rapat secara Fisik

Kompas.com - 17/06/2021, 18:01 WIB
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (kiri) bersama Sekjen DPP PAN Eddy Soeparno. Dokumentasi Partai Amanat Nasional (PAN) Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (kiri) bersama Sekjen DPP PAN Eddy Soeparno.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi VII DPR menunda semua kegiatan rapat secara selama satu pekan ke depan setelah ada anggota dan staf komisi yang positif Covid-19.

"Memang ada anggota dan staf yang positif, kita putuskan untuk meniadakan kegiatan rapat fisik sampai dengan tanggal 24 Juni," kata Wakil Ketua Komisi VII Eddy Soeparno saat dikonfirmasi, Kamis (17/6/2021).

Baca juga: Kasus Covid-19 di DPR Meningkat, Dasco Ungkap Kemungkinan Pembatasan Kegiatan Mulai Pekan Depan

Namun, Eddy enggan mengungkap secara detail jumlah anggota dan staf yang terpapar Covid-19.

"Lebih dari satu," ujar politisi PAN tersebut.

Sebelumnya, Komisi I dan Komisi VIII DPR juga telah menunda rapat secara fisik karena adanya sejumlah orang yang terpapar Covid-19.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sementara, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengungkapkan, pada Kamis ini terdapat 11 anggota DPR yang positif Covid-19.

"Dari yang tercatat sampai hari ini, anggota DPR ada 11 orang (terpapar Covid-19)," kata Indra di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/6/2021), dikutip dari Tribunnews.com.

Baca juga: Komisi I dan VIII DPR Tiadakan Rapat Setelah Anggota Terpapar Covid-19

Selain 11 anggota DPR, Indra menyebut ada 35 orang lainnya yang beraktivitas di Kompleks Parlemen yang terpapar Covid-19, yakni 11 orang tenaga ahli, 7 orang petugas pamdal dan TV Parlemen, serta 17 orang pegawai negeri sipil.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, ada kemungkinan DPR membatasi kegiatan di Kompleks Parlemen mulai pekan depan imbas merebaknya kasus Covid-19 di sana.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu mengatakan, kemungkinan itu akan dibahas dalam Badan Musyawarah (Bamus) yang rencananya akan mengagendakan pertemuan pada hari ini.

Menurutnya, Bamus akan memantau perkembangan situasi Covid-19 di DPR menyusul kabar terpaparnya sejumlah anggota dan pimpinan komisi, serta staf dari virus corona.

"Hari ini akan ada Bamus, dan kita sudah pantau perkembangan situasi Covid-19 di DPR RI. Ada beberapa komisi yang sudah melakukan 'lockdown', sehingga nanti di dalam Bamus mungkin akan diputuskan langkah ke depan," jelasnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wawancara Calon Hakim Agung: Dialog untuk Atasi Radikalisme hingga Vonis Siti Fadillah Supari

Wawancara Calon Hakim Agung: Dialog untuk Atasi Radikalisme hingga Vonis Siti Fadillah Supari

Nasional
KPK Tuding Ombudsman Campuri Urusan Internalnya

KPK Tuding Ombudsman Campuri Urusan Internalnya

Nasional
Keberatan dengan Ombudsman, KPK Tegaskan Tak Bisa Diintervensi Lembaga Apa Pun

Keberatan dengan Ombudsman, KPK Tegaskan Tak Bisa Diintervensi Lembaga Apa Pun

Nasional
Mengaku Tak Tahu Konsekuensi Tolak LAHP, KPK: Tanyakan ke Ombudsman

Mengaku Tak Tahu Konsekuensi Tolak LAHP, KPK: Tanyakan ke Ombudsman

Nasional
Satgas: Menurut WHO, Melawan Covid-19 Harus Tahu di Mana Kasus Positif Berada

Satgas: Menurut WHO, Melawan Covid-19 Harus Tahu di Mana Kasus Positif Berada

Nasional
KPK Nilai Ombudsman Tak Logis Sebut BKN Tak Kompeten Selenggarakan TWK

KPK Nilai Ombudsman Tak Logis Sebut BKN Tak Kompeten Selenggarakan TWK

Nasional
KPK Keberatan Dinyatakan Lakukan Malaadministrasi, Ini Respons Ombudsman

KPK Keberatan Dinyatakan Lakukan Malaadministrasi, Ini Respons Ombudsman

Nasional
3,56 Juta Kasus Covid-19 dan Pentingnya Pemerataan Vaksinasi

3,56 Juta Kasus Covid-19 dan Pentingnya Pemerataan Vaksinasi

Nasional
KPK Keberatan dan Tuding Ombudsman Lakukan Malaadministrasi

KPK Keberatan dan Tuding Ombudsman Lakukan Malaadministrasi

Nasional
Satgas Tegaskan Warga yang Belum Punya NIK Bisa Ikut Vaksinasi Covid-19

Satgas Tegaskan Warga yang Belum Punya NIK Bisa Ikut Vaksinasi Covid-19

Nasional
Tolak Tindak Lanjuti LAHP Ombudsman, KPK Nyatakan SK Pembebastugasan Pegawai Belum Dicabut

Tolak Tindak Lanjuti LAHP Ombudsman, KPK Nyatakan SK Pembebastugasan Pegawai Belum Dicabut

Nasional
Luhut: Saya Minta Semua Sabar, Kita Cari Jalan Ekonomi Bisa Pulih Kembali

Luhut: Saya Minta Semua Sabar, Kita Cari Jalan Ekonomi Bisa Pulih Kembali

Nasional
Betulkah Ada Tindak Pidana pada Tes Wawasan Kebangsaan KPK?

Betulkah Ada Tindak Pidana pada Tes Wawasan Kebangsaan KPK?

Nasional
Novel Baswedan Sebut Sikap Pimpinan KPK Memalukan karena Tolak Rekomendasi Ombudsman soal TWK

Novel Baswedan Sebut Sikap Pimpinan KPK Memalukan karena Tolak Rekomendasi Ombudsman soal TWK

Nasional
[POPULER NASIONAL] Kuasa Hukum Rizieq soal Vonis Dikuatkan di Tingkat Banding: Kami Syukuri | Tingginya Kematian Covid-19 dan Vaksinasi yang Rendah

[POPULER NASIONAL] Kuasa Hukum Rizieq soal Vonis Dikuatkan di Tingkat Banding: Kami Syukuri | Tingginya Kematian Covid-19 dan Vaksinasi yang Rendah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X