Kompas.com - 17/06/2021, 18:13 WIB
Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI-P Komarudin Watubun di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2020). KOMPAS.com/TSARINA MAHARANI Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI-P Komarudin Watubun di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua Komarudin Watubun mengatakan, banyak anggota pansus banyak yang mengusulkan agar pembahasan tidak hanya fokus pada dua pasal, yaitu Pasal 34 mengenai dana otsus dan Pasal 76 terkait pemekaran wilayah.

Sebab, menurutnya pembahasan mengenai RUU Otsus harus juga melihat perkembangan yang terjadi selama ini di Papua.

"Pertanyaan teman-teman tadi, ada usulan banyak perkembangan yang terjadi yang menuntut tidak saja dua (pasal) itu tapi juga aspirasi yang berkembang," kata Komarudin dalam rapat kerja Pansus dengan Menteri Dalam Negeri, Menkeu, dan Menkumham, Kamis (17/6/2021).

Baca juga: Menkeu dan Menkumham Tak Hadiri Rapat, Pansus Otsus Papua Minta Pemerintah Serius

Komarudin meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyampaikan pandangan dan menjawab terkait usulan tersebut.

Ia pun bertanya kepada Mendagri Tito Karnavian yang hadir dalam rapat terkait pandangan pemerintah soal dua pasal RUU Otsus.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Nah, pandangan pemerintah seperti apa terhadap perkembangan itu. Apakah dua pasal ini harus harga mati atau kita buka ruang untuk (aspirasi) itu?" tanya Komarudin.

Sebelumnya, Politisi PDI-P itu mengingatkan pemerintah bahwa dalam revisi UU Otsus Papua harus mengutamakan percepatan tujuan otsus yaitu prinsip kesejahteraan.

Menurutnya, jika hal itu dilakukan tentu Fraksi-Fraksi akan membicarakan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dengan membawa semangat kekeluargaan.

Menjawab pertanyaan Komarudin, Tito berpandangan bahwa pemerintah pada dasarnya pokok revisi UU Otsus Papua hanya pada dua pasal.

"Mengenai dana Otsus. Nah, dana ini dari pemerintah dilanjutkan 20 tahun dan kemudian ditambah besarannya dari 2 persen menjadi 2,25 persen Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional. Namun perlu diatur juga lebih rinci mengenai tata kelola keuangan tersebut," ujar Tito.

Baca juga: 20 Tahun Otsus Papua, Mendagri: APBD Besar, tapi Tak Berdampak Signifikan untuk Masyarakat Asli

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.