Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Megawati, Prabowo, dan Airlangga Dinilai Akan Jadi "King Maker" dan "Queen Maker" pada Pilpres 2024

Kompas.com - 17/06/2021, 18:03 WIB
Ardito Ramadhan,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak LSI Denny JA menilai, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto akan menjadi sosok king maker atau queen maker pada Pemilihan Presiden 2024.

Peneliti LSI Denny JA Adjie Alfaraby beralasan, PDI-P, Gerindra, dan Golkar memiliki perolehan suara yang cukup besar sebagai modal untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024.

"Mengapa ada tiga tokoh ini yang kita sebut sebagai king atau queen maker 2024, karena pertama mereka sudah kantongi minimal 3/4 tiket atau tiket penuh," kata Adjie dalam konferensi pers, Kamis (17/6/2021).

Baca juga: Megawati: Ada yang Bilang Saya Memuji Diri Sendiri...

Adjie menyampaikan, berdasarkan aturan perundang-undangan, syarat pencalonan presiden memiliki 20 persen kursi di DPR atau setara dengan 115 kursi.

Dengan syarat tersebut, PDI-P yang memiliki 128 kursi di parlemen dapat mengusung capres dan cawapresnya sendiri, sedangkan Golkar dan Gerindra yang masing-masing memiliki 85 dan 78 kursi hanya perlu berkoalisi dengan satu partai untuk dapat mengusung calon presiden.

Adjie juga mengatakan, Megawati sebagai queen maker diprediksi tidak akan mencalonkan diri sebagai calon presiden atau wakil presiden pada Pilpres 2024.

"Kita lihat queen maker Megawati Soekarnoputri saat ini kita lihat kecenderungannya adalah cenderung menjadi tokoh bangsa atau ibu bangsa, artinya kecil kemungkinan atau tidak terlihat intensi dari Ibu Mega untuk maju sebagai capres ataupun cawapres lagi," kata Adjie.

Sementara itu, berbeda dengan Megawati, Airlangga dinilai memiliki potensi menjadi capres maupun cawapres meski tingkat elektabilitasnya masih terbilang rendah hingga saat ini.

Baca juga: Survei LSI Denny JA: Elektabilitas Prabowo Tertinggi

Namun, Adjie mengatakan, elektabilitas rendah tidak menjadi persoalan besar bila nantinya Airlangga memilih untuk maju sebagai calon wakil presiden.

"Untuk posisi cawapres terkadang pertimbangan dalam koalisi atau pertimbangan seorang capres tidak hanya berkaitan dengan elektabilitas, ada pertimbangan-pertimbangan lain," ujar dia.

Menurut Adjie, hal itu terbukti ketika Ma'ruf Amin dipilih sebagai calon wakil preisden mendampingi Joko Widodo pada Pilpres 2019 meski elektabilitas Ma'ruf saat itu masih rendah.

Sementara itu, Adjie menilai, Prabowo berpeluang besar untuk kembali mencalonkan diri sebagai presiden pada Pilpres 2024 karena Gerindra hanya butuh berkoalisi dengan satu partai dan tingkat elektabilitas Prabowo pun terbilang tinggi.

Baca juga: Survei SMRC: Prabowo Subianto Terpilih Jadi Presiden jika Pemilihan Digelar Hari Ini

Menurut Adjie, peluang Prabowo untuk maju sebagai cawapres justru kecil karena Menteri Pertahanan itu telah dua kali maju sebagai calon presiden.

"Kalau call-nya adalah cawapres, itu adalah Prabowo 12 tahun yang lalu ketika Pemilu 2009 itu beliau sebagai cawapres. Namun, di 2014 dan 2019 Prabowo sudah menjadi calon presiden sehingga sulit kita bayangkan kalau kemudian Prabowo bersedia untuk jadi cawapres," kata Adjie.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hakim Fahzal Hendri Pimpin Sidang Dugaan Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh

Hakim Fahzal Hendri Pimpin Sidang Dugaan Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh

Nasional
Hakim MK Saldi Isra Sindir Pemohon Gugatan Pileg Tidak Hadir: Kita Nyanyi Gugur Bunga

Hakim MK Saldi Isra Sindir Pemohon Gugatan Pileg Tidak Hadir: Kita Nyanyi Gugur Bunga

Nasional
Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Nasional
Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Nasional
Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Nasional
Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Nasional
Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Nasional
Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Nasional
Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Nasional
Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Nasional
Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Nasional
Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Nasional
Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com