Kompas.com - 17/06/2021, 16:58 WIB
Menhan Prabowo Subianto bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/6/2021). Rapat tersebut beragendakan pembahasan anggaran dan rencana pembelian alat utama sistem persenjataan atau alutsista yang menelan anggaran hingga Rp1.750 triliun. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/NZ. 
ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJAMenhan Prabowo Subianto bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/6/2021). Rapat tersebut beragendakan pembahasan anggaran dan rencana pembelian alat utama sistem persenjataan atau alutsista yang menelan anggaran hingga Rp1.750 triliun. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/NZ.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei LSI Denny JA menunjukkan, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menduduki peringkat pertama daftar elektabilitas calon presiden dengan angka 23,5 persen.

"Terlihat bahwa per hari ini, capres veteran ya Pak Prabowo Subianto, karena dua kali menjadi capres, saat ini memiliki elektabilitas yang paling tinggi di angka 23,5 persen," kata peneliti LSI Denny JA Adji Alfaraby dalam konferensi pers, Kamis (17/6/2021).

Adji menuturkan, di bawah Prabowo terdapat nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan elektabilitas 15,5 persen dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan elektabilitas 13,8 persen.

"Memang ada kecenderungan hampir sama dengan bebera lembaga survei yang lain bahwa top three dari capres saat ini memang nama-namanya adalah tiga nama, Prabowo, Ganjar, dan Anies Baswedan," ujar Adjie.

Baca juga: Hallyu dan Harapan di Pilpres 2024

Selanjutnya, ada nama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno (7,6 persen), Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (5,3 persen), Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yushoyono (3,8 persen).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Lalu, Ketua DPR Puan Maharani (2 persen), Menteri BUMN Erick Thohir (1,9 persen), dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (0,1 persen).

"Sisanya yang belum menjawab di angka 26,5 persen," ujar Adjie.

Adjie mengatakan, urutan di atas merupakan hasil survei simulasi 9 nama calon presiden.

Berdasarkan hasil survei itu, Adjie menyebut, hingga kini belum ada capres 'premium' atau capres dengan elektabilitas di atas 25 persen.

Menurut Adjie, tokoh dengan elektabilitas di atas 25 persen menunjukkan bahwa tokoh tersebut dapat menjadi kandidat yang kuat untuk dicalonkan presiden.

Baca juga: KPU Mulai Susun Regulasi untuk Pemilu 2024

"Karena kalau kita lihat, kita hitung secara matematis, kemungkinan paling banyak capres di 2024 adalah empat capres, paling banyak. Dari empat capres, kalau kita simulasi 100 persen berarti minimal 25 persen, jadi kita ambil threshold 25 persen," ujar Adjie.

Adapun survei ini menggunakan metode multistage random sampling dengan jumlah responden sebanyak 1.200 orang dan margin of error kurang lebih 2,9 persen.

Survei dilakukan dengan teknik wawancara tatap muka responden menggunakan kuesionar dalam kurun waktu 27 Mei 2021 hingga 4 Juni 2021.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wawancara Calon Hakim Agung: Dialog untuk Atasi Radikalisme hingga Vonis Siti Fadillah Supari

Wawancara Calon Hakim Agung: Dialog untuk Atasi Radikalisme hingga Vonis Siti Fadillah Supari

Nasional
KPK Tuding Ombudsman Campuri Urusan Internalnya

KPK Tuding Ombudsman Campuri Urusan Internalnya

Nasional
Keberatan dengan Ombudsman, KPK Tegaskan Tak Bisa Diintervensi Lembaga Apa Pun

Keberatan dengan Ombudsman, KPK Tegaskan Tak Bisa Diintervensi Lembaga Apa Pun

Nasional
Mengaku Tak Tahu Konsekuensi Tolak LAHP, KPK: Tanyakan ke Ombudsman

Mengaku Tak Tahu Konsekuensi Tolak LAHP, KPK: Tanyakan ke Ombudsman

Nasional
Satgas: Menurut WHO, Melawan Covid-19 Harus Tahu di Mana Kasus Positif Berada

Satgas: Menurut WHO, Melawan Covid-19 Harus Tahu di Mana Kasus Positif Berada

Nasional
KPK Nilai Ombudsman Tak Logis Sebut BKN Tak Kompeten Selenggarakan TWK

KPK Nilai Ombudsman Tak Logis Sebut BKN Tak Kompeten Selenggarakan TWK

Nasional
KPK Keberatan Dinyatakan Lakukan Malaadministrasi, Ini Respons Ombudsman

KPK Keberatan Dinyatakan Lakukan Malaadministrasi, Ini Respons Ombudsman

Nasional
3,56 Juta Kasus Covid-19 dan Pentingnya Pemerataan Vaksinasi

3,56 Juta Kasus Covid-19 dan Pentingnya Pemerataan Vaksinasi

Nasional
KPK Keberatan dan Tuding Ombudsman Lakukan Malaadministrasi

KPK Keberatan dan Tuding Ombudsman Lakukan Malaadministrasi

Nasional
Satgas Tegaskan Warga yang Belum Punya NIK Bisa Ikut Vaksinasi Covid-19

Satgas Tegaskan Warga yang Belum Punya NIK Bisa Ikut Vaksinasi Covid-19

Nasional
Tolak Tindak Lanjuti LAHP Ombudsman, KPK Nyatakan SK Pembebastugasan Pegawai Belum Dicabut

Tolak Tindak Lanjuti LAHP Ombudsman, KPK Nyatakan SK Pembebastugasan Pegawai Belum Dicabut

Nasional
Luhut: Saya Minta Semua Sabar, Kita Cari Jalan Ekonomi Bisa Pulih Kembali

Luhut: Saya Minta Semua Sabar, Kita Cari Jalan Ekonomi Bisa Pulih Kembali

Nasional
Betulkah Ada Tindak Pidana pada Tes Wawasan Kebangsaan KPK?

Betulkah Ada Tindak Pidana pada Tes Wawasan Kebangsaan KPK?

Nasional
Novel Baswedan Sebut Sikap Pimpinan KPK Memalukan karena Tolak Rekomendasi Ombudsman soal TWK

Novel Baswedan Sebut Sikap Pimpinan KPK Memalukan karena Tolak Rekomendasi Ombudsman soal TWK

Nasional
[POPULER NASIONAL] Kuasa Hukum Rizieq soal Vonis Dikuatkan di Tingkat Banding: Kami Syukuri | Tingginya Kematian Covid-19 dan Vaksinasi yang Rendah

[POPULER NASIONAL] Kuasa Hukum Rizieq soal Vonis Dikuatkan di Tingkat Banding: Kami Syukuri | Tingginya Kematian Covid-19 dan Vaksinasi yang Rendah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X