Anies: Pajak Jakarta Digunakan untuk Lindungi Warga dari Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan pajak yang diraup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta digunakan untuk melindungi setiap warga ibu kota dari penyebaran Covid-19.

"Sumber daya yang dimiliki lewat pajak warga Jakarta digunakan sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya untuk melindungi setiap jiwa raga yang ada di kota ini," ujar Anies dalam webinar "Kebijakan Pemerintah Daerah, Peluang, Tantangan, dam Kepemimpinan di Masa dan Pasca-Pandemi Covid-19" yang digelar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kamis (17/6/2021).

Anies mengatakan, setelah Badan Kesehatan Dunia (WHO) mendeklarasikan pandemi Covid-19 pada 11 Maret 2020, ada 32 rumah sakit umum daerah (RSUD) DKI di Jakarta yang digunakan untuk penanganan pasien Covid-19.

Baca juga: Saat Pemprov DKI Ngotot Uji Coba Sekolah Tatap Muka Tetap Berjalan di Tengah Fase Genting Covid-19

Anies merinci, dari 32 RSUD tersebut, 13 RSUD beroperasi untuk menangani pasien Covid-19 100 persen.

Sementara itu, 19 RSUD lainnya hanya menangani pasien Covid-19 sebanyak 60 persen.

Ada juga 106 rumah sakit lainnya yang telah beroperasi khusus untuk menangani Covid-19.

Selain itu, Anies mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus menggenjot kemampuan testing dan tracing.

Menurut dia, upaya tersebut telah menampakan hasil dengan rendahnya case fatality rate untuk wilayah ibu kota.

"Sampai sekarang case fatality rate di Jakarta itu di bawah 1,5 persen," kata Anies.

Baca juga: Wisma Atlet Semakin Penuh, DKI Buka Kembali Isolasi Terkendali di Ragunan dan TMII

Ia menilai, rendahnya case fatality rate di Jakarta tak lepas dari faktor deteksi cepat yang dilakukan petugas dalam menghadapi Covid-19.

Alhasil, deteksi cepat tersebut dapat mengindarkan angka kematian yang lebih tinggi.

"Kenapa rendah? karena deteksinya cepat, tertanganinya awal, sehingga bisa terhindarkan tingkat kematian yang tinggi," kata dia.