Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Edhy Prabowo Berharap Hakim Tipikor Berikan Vonis Bebas

Kompas.com - 16/06/2021, 20:49 WIB
Tatang Guritno,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo berharap majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) memberikan vonis bebas terhadap dirinya.

Edhy merupakan terdakwa kasus dugaan korupsi izin budidaya lobster dan ekspor benih bening lobster (BBL).

“Saya berharap dari hasil kesaksian 70 lebih (saksi) yang dihadirkan di sini majelis hakim bisa membebaskan saya,” kata Edhy di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (16/6/2021), dikutip dari Tribunnews.com.

Baca juga: Kasus Edhy Prabowo, KPK Diminta Segera Panggil Azis Syamsuddin dan Fahri Hamzah

Edhy juga berharap hakim mempertimbangkan dua hal yang telah ia lakukan ketika menjadi menteri.

“Membangun komunikasi dengan nelayan, pembudidaya ikan, petambak, dan seluruh stakeholder perikanan. Kedua adalah membangun sektor perikanan budi daya,” pungkas dia.

Namun Edhy menyebut siap bertanggung jawab dan mengikuti semua proses hukum yang berjalan.

Politisi Partai Gerindra itu mengaku akan menjalani proses hukum sebagai tanggung jawab moral.

“Tapi saya tak akan lari dari tanggung jawab, makanya saya hadir di sini,” tutur dia.

Baca juga: Kata Fahri Hamzah soal Namanya Muncul dalam Sidang Edhy Prabowo

Adapun jaksa mendakwa Edhy menerima suap terkait izin ekspor BBL sebesar Rp 25,7 miliar.

Suap itu diterima Edhy dari sejumlah perusahaan pengekspor BBL. Jaksa menduga uang itu diberikan untuk mempercepat pemberian izin ekspor BBL.

Dalam perkara ini Edhy ditetapkan sebagai terdakwa bersama lima orang lainnya yaitu kedua staf khususnya Andreau Misanta Pribadi, dan Safri.

Kemudian terdakwa berikutnya adalah Sekretaris Pribadi (Sespri) Amirul Mukminin, Sespri istri Edhy Prabowo Iis Rosita Deewi yaitu Ainul Faqih, dan pemilik PT Aero Cipta Kargo (ACK) Siswadhi Pranoto Loe.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com