Lebih dari 28.000 Perusahaan Daftar Vaksinasi Gotong Royong, Bagaimana yang Belum Daftar?

Kompas.com - 16/06/2021, 20:10 WIB
Petugas kesehatan melakukan skrining kesehatan sebelum penyuntikkan vaksin COVID-19 Sinopharm di PT Gajah Tunggal Tbk, Jatiuwung, Kota Tangerang, Banten, Senin (24/5/2021). Sebanyak 1.000 karyawan di perusahaan tersebut mengikuti vaksinasi dari total target  sebanyak 5.000 karyawan pada program Vaksinasi Gotong Royong guna mendukung program percepatan vaksinasi nasional. ANTARA FOTO/Fauzan/hp. ANTARA FOTO/FAUZANPetugas kesehatan melakukan skrining kesehatan sebelum penyuntikkan vaksin COVID-19 Sinopharm di PT Gajah Tunggal Tbk, Jatiuwung, Kota Tangerang, Banten, Senin (24/5/2021). Sebanyak 1.000 karyawan di perusahaan tersebut mengikuti vaksinasi dari total target sebanyak 5.000 karyawan pada program Vaksinasi Gotong Royong guna mendukung program percepatan vaksinasi nasional. ANTARA FOTO/Fauzan/hp.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Shinta Widjaja Kamdani mengatakan, lebih dari 28.000 perusahaan sudah mendaftar program Vaksinasi Gotong Royong melalui Kadin.

"Sampai hari ini yang sudah daftar di Kadin itu sudah lebih dari 28.000 perusahaan dengan hampir 10,5 juta peserta," kata Shinta dalam diskusi secara virtual bertajuk Siap Jaga Indonesia dengan Vaksinasi Gotong Royong, Rabu (16/6/2021).

Baca juga: Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong Gratis untuk Karyawan, jika Dipungut Biaya Segera Lapor

Shinta mengatakan, hingga saat ini masih banyak perusahaan yang ingin mengikuti Vaksinasi Gotong Royong, meski Kadin telah menutup pendaftaran pada akhir Mei lalu.

Oleh karenanya, kata Shinta, pihaknya berdiskusi dengan PT Bio Farma untuk membuka pendaftaran bagi perusahaan dengan status waiting list.

"Jadi memang akan dibuka waiting list, tetapi sementara masih dalam evaluasi," ujarnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain itu, Shinta mengungkapkan, pada vaksinasi tahap pertama yang lalu, pihaknya mendapatkan 330.000 dosis vaksin dari total 500.000 dosis vaksin Sinopharm lantaran harus berbagi dengan perusahaan BUMN.

"Kemudian alokasi kedua juga demikian kita harus siap nanti berapa yang akan diperoleh oleh swasta," ucapnya.

Baca juga: Kemenkes Tegaskan Vaksin Covid-19 untuk Vaksin Program Tak Bisa untuk Vaksinasi Gotong Royong

Shinta juga menekankan, vaksinasi tersebut tidak bersifat wajib bagi seluruh perusahaan.

Ia mengatakan, bagi perusahaan yang terdampak pandemi Covid-19 sehingga tak mampu mengikuti Vaksinasi Gotong Royong, dapat mengikuti program vaksinasi pemerintah.

"Bahwa ini terbuka untuk semua jenis perusahaan tetapi ini tidak mandatory, perusahaan yang saat ini sangat terdampak imbas Covid-19 tidak bisa memiliki kemampuan untuk mengikuti yang gotong royong silahkan saja mengikuti vaksinasi yang gratis," tuturnya.

Lebih lanjut, Shinta meminta seluruh perusahaan yang sudah mengikuti Vaksinasi Gotong Royong untuk bersabar menunggu giliran.

"Semua harus bersabar dan kita harus menyadari suplai tidak mudah ya, pemerintah terus berusaha mencari suplai sebanyak-banyaknya dalam waktu yang singkat, itu pun tidak mudah," pungkasnya.

Kompas.com Berita Vaksinasi

Kita bisa akhiri pandemi Covid-19 jika kita bersatu melawannya. Sejarah membuktikan, vaksin beberapa kali telah menyelamatkan dunia dari pandemi.

Vaksin adalah salah satu temuan berharga dunia sains. Jangan ragu dan jangan takut ikut vaksinasi. Cek update vaksinasi.

Mari bantu tenaga kesehatan dan sesama kita yang terkena Covid-19. Klik di sini untuk donasi via Kitabisa.

Kita peduli, pandemi berakhir!



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ombudsman Nilai Kebijakan Investasi dalam UU Cipta Kerja Belum Bisa Diimplementasikan

Ombudsman Nilai Kebijakan Investasi dalam UU Cipta Kerja Belum Bisa Diimplementasikan

Nasional
Jangan Sampai Kekurangan Stok Vaksin Hambat Target Vaksinasi Covid-19

Jangan Sampai Kekurangan Stok Vaksin Hambat Target Vaksinasi Covid-19

Nasional
KPK Eksekusi 2 Eks Politisi PPP yang Terjerat Kasus Suap DAK Labuhanbatu Utara ke Lapas

KPK Eksekusi 2 Eks Politisi PPP yang Terjerat Kasus Suap DAK Labuhanbatu Utara ke Lapas

Nasional
Kisah Sumbangan Rp 2 Triliun dari Akidi Tio dan Kecerobohan Para Pejabat...

Kisah Sumbangan Rp 2 Triliun dari Akidi Tio dan Kecerobohan Para Pejabat...

Nasional
Capai Target Vaksinasi, Anggota Komisi IX Dorong Percepatan Vaksin Merah Putih

Capai Target Vaksinasi, Anggota Komisi IX Dorong Percepatan Vaksin Merah Putih

Nasional
Tanggal Merah Tahun Baru Islam Digeser dari 10 Jadi 11 Agustus, Maulid Nabi dari 19 Jadi 20 Oktober

Tanggal Merah Tahun Baru Islam Digeser dari 10 Jadi 11 Agustus, Maulid Nabi dari 19 Jadi 20 Oktober

Nasional
Perjalanan 100.000 Angka Kematian Covid-19 RI, 16 Hari Terakhir Bertambah 25.000

Perjalanan 100.000 Angka Kematian Covid-19 RI, 16 Hari Terakhir Bertambah 25.000

Nasional
WNA Vaksin Pakai NIK Warga Bekasi, Politisi PKS: Perlu Koordinasi Kemendagri dan Kemenkes

WNA Vaksin Pakai NIK Warga Bekasi, Politisi PKS: Perlu Koordinasi Kemendagri dan Kemenkes

Nasional
Pernah Tangani Kasus Bom Bali, Calon Hakim Agung Nilai Perlu Dialog Atasi Radikalisme

Pernah Tangani Kasus Bom Bali, Calon Hakim Agung Nilai Perlu Dialog Atasi Radikalisme

Nasional
Sidang MK, Saksi Ahli Nilai Pembentukan UU Cipta Kerja Tak Partisipatif dan Tak Transparan

Sidang MK, Saksi Ahli Nilai Pembentukan UU Cipta Kerja Tak Partisipatif dan Tak Transparan

Nasional
Seleksi Hakim Agung, Masalah Jaminan Keamanan Hakim Jadi Sorotan

Seleksi Hakim Agung, Masalah Jaminan Keamanan Hakim Jadi Sorotan

Nasional
Pemerintah Diminta Cairkan Bantuan Subsidi Upah Pekan Ini

Pemerintah Diminta Cairkan Bantuan Subsidi Upah Pekan Ini

Nasional
Tanggapi BKN, Ombudsman: LAHP soal TWK Bukan Dijawab dengan Dokumen, tetapi Dijalankan

Tanggapi BKN, Ombudsman: LAHP soal TWK Bukan Dijawab dengan Dokumen, tetapi Dijalankan

Nasional
Kasus Kematian Akibat Covid-19 Lebih 1.000 Kasus dalam 2 Minggu, Epidemiolog: Keterlambatan Deteksi Kasus

Kasus Kematian Akibat Covid-19 Lebih 1.000 Kasus dalam 2 Minggu, Epidemiolog: Keterlambatan Deteksi Kasus

Nasional
KPK Periksa 11 Saksi Kasus Suap Terkait Pengesahan RAPBD Jambi

KPK Periksa 11 Saksi Kasus Suap Terkait Pengesahan RAPBD Jambi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X