Salin Artikel

Edhy Prabowo Berharap Hakim Tipikor Berikan Vonis Bebas

JAKARTA, KOMPAS.com – Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo berharap majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) memberikan vonis bebas terhadap dirinya.

Edhy merupakan terdakwa kasus dugaan korupsi izin budidaya lobster dan ekspor benih bening lobster (BBL).

“Saya berharap dari hasil kesaksian 70 lebih (saksi) yang dihadirkan di sini majelis hakim bisa membebaskan saya,” kata Edhy di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (16/6/2021), dikutip dari Tribunnews.com.

Edhy juga berharap hakim mempertimbangkan dua hal yang telah ia lakukan ketika menjadi menteri.

“Membangun komunikasi dengan nelayan, pembudidaya ikan, petambak, dan seluruh stakeholder perikanan. Kedua adalah membangun sektor perikanan budi daya,” pungkas dia.

Namun Edhy menyebut siap bertanggung jawab dan mengikuti semua proses hukum yang berjalan.

Politisi Partai Gerindra itu mengaku akan menjalani proses hukum sebagai tanggung jawab moral.

“Tapi saya tak akan lari dari tanggung jawab, makanya saya hadir di sini,” tutur dia.

Adapun jaksa mendakwa Edhy menerima suap terkait izin ekspor BBL sebesar Rp 25,7 miliar.

Suap itu diterima Edhy dari sejumlah perusahaan pengekspor BBL. Jaksa menduga uang itu diberikan untuk mempercepat pemberian izin ekspor BBL.

Dalam perkara ini Edhy ditetapkan sebagai terdakwa bersama lima orang lainnya yaitu kedua staf khususnya Andreau Misanta Pribadi, dan Safri.

Kemudian terdakwa berikutnya adalah Sekretaris Pribadi (Sespri) Amirul Mukminin, Sespri istri Edhy Prabowo Iis Rosita Deewi yaitu Ainul Faqih, dan pemilik PT Aero Cipta Kargo (ACK) Siswadhi Pranoto Loe.

https://nasional.kompas.com/read/2021/06/16/20491491/edhy-prabowo-berharap-hakim-tipikor-berikan-vonis-bebas

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dasco Sebut Rapimnas Gerindra hanya Akan Umumkan Capres

Dasco Sebut Rapimnas Gerindra hanya Akan Umumkan Capres

Nasional
Kemensos Bakal Panggil Pimpinan ACT Terkait Dugaan Penyelewengan Dana Sosial

Kemensos Bakal Panggil Pimpinan ACT Terkait Dugaan Penyelewengan Dana Sosial

Nasional
Sederet Pengetatan Aturan: Vaksin Booster Jadi Syarat Bepergian hingga WFO Kembali Dibatasi

Sederet Pengetatan Aturan: Vaksin Booster Jadi Syarat Bepergian hingga WFO Kembali Dibatasi

Nasional
Kapolri: Polisi Bukan Sekedar Profesi tapi Sebuah Jalan untuk Mengabdi

Kapolri: Polisi Bukan Sekedar Profesi tapi Sebuah Jalan untuk Mengabdi

Nasional
Batal Sore Ini, Pelantikan Mayjen (Purn) Achmad Marzuki Jadi Pj Gubernur Digelar Besok di DPR Aceh

Batal Sore Ini, Pelantikan Mayjen (Purn) Achmad Marzuki Jadi Pj Gubernur Digelar Besok di DPR Aceh

Nasional
PPKM Diperpanjang, Ini Aturan Kegiatan 'Event' Olahraga

PPKM Diperpanjang, Ini Aturan Kegiatan "Event" Olahraga

Nasional
Jabodetabek PPKM Level 2, Kapasitas Resepsi Pernikahan 50 Persen

Jabodetabek PPKM Level 2, Kapasitas Resepsi Pernikahan 50 Persen

Nasional
Mencuat Petisi Desak Jokowi dan DPR Buka Draf Terbaru RKUHP

Mencuat Petisi Desak Jokowi dan DPR Buka Draf Terbaru RKUHP

Nasional
Jokowi Anugerahkan Bintang Bhayangkara Nararya Tiga Personel Polisi di HUT Ke-76 Bhayangkara

Jokowi Anugerahkan Bintang Bhayangkara Nararya Tiga Personel Polisi di HUT Ke-76 Bhayangkara

Nasional
Bareskrim Serahkan Doni Salmanan ke Kejari Bale Bandung

Bareskrim Serahkan Doni Salmanan ke Kejari Bale Bandung

Nasional
PPKM Diperpanjang, Pemerintah Tambah Pintu Masuk Perjalanan Luar Negeri

PPKM Diperpanjang, Pemerintah Tambah Pintu Masuk Perjalanan Luar Negeri

Nasional
Lili Pintauli Sedang di Bali, Dewas KPK Tunda Sidang Etik

Lili Pintauli Sedang di Bali, Dewas KPK Tunda Sidang Etik

Nasional
Singgung Dampak Pemilu 2019, Kapolri: Polarisasi Tak Boleh Terjadi Lagi

Singgung Dampak Pemilu 2019, Kapolri: Polarisasi Tak Boleh Terjadi Lagi

Nasional
Seluruh Anggota Dewas KPK Jadi Majelis Sidang Etik Lili Pintauli

Seluruh Anggota Dewas KPK Jadi Majelis Sidang Etik Lili Pintauli

Nasional
Jokowi ke Polri: Jadikan Penegakan Hukum sebagai Upaya Terakhir

Jokowi ke Polri: Jadikan Penegakan Hukum sebagai Upaya Terakhir

Nasional
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.