Kompas.com - 16/06/2021, 20:49 WIB
Terdakwa kasus suap izin ekspor benih lobster tahun 2020 Edhy Prabowo (kiri) menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (8/6/2021). Agenda sidang lanjutan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut adalah mendengarkan sejumlah keterangan saksi. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/wsj. ANTARA FOTO/ASPRILLA DWI ADHATerdakwa kasus suap izin ekspor benih lobster tahun 2020 Edhy Prabowo (kiri) menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (8/6/2021). Agenda sidang lanjutan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut adalah mendengarkan sejumlah keterangan saksi. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/wsj.

JAKARTA, KOMPAS.com – Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo berharap majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) memberikan vonis bebas terhadap dirinya.

Edhy merupakan terdakwa kasus dugaan korupsi izin budidaya lobster dan ekspor benih bening lobster (BBL).

“Saya berharap dari hasil kesaksian 70 lebih (saksi) yang dihadirkan di sini majelis hakim bisa membebaskan saya,” kata Edhy di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (16/6/2021), dikutip dari Tribunnews.com.

Baca juga: Kasus Edhy Prabowo, KPK Diminta Segera Panggil Azis Syamsuddin dan Fahri Hamzah

Edhy juga berharap hakim mempertimbangkan dua hal yang telah ia lakukan ketika menjadi menteri.

“Membangun komunikasi dengan nelayan, pembudidaya ikan, petambak, dan seluruh stakeholder perikanan. Kedua adalah membangun sektor perikanan budi daya,” pungkas dia.

Namun Edhy menyebut siap bertanggung jawab dan mengikuti semua proses hukum yang berjalan.

Politisi Partai Gerindra itu mengaku akan menjalani proses hukum sebagai tanggung jawab moral.

“Tapi saya tak akan lari dari tanggung jawab, makanya saya hadir di sini,” tutur dia.

Baca juga: Kata Fahri Hamzah soal Namanya Muncul dalam Sidang Edhy Prabowo

Adapun jaksa mendakwa Edhy menerima suap terkait izin ekspor BBL sebesar Rp 25,7 miliar.

Suap itu diterima Edhy dari sejumlah perusahaan pengekspor BBL. Jaksa menduga uang itu diberikan untuk mempercepat pemberian izin ekspor BBL.

Dalam perkara ini Edhy ditetapkan sebagai terdakwa bersama lima orang lainnya yaitu kedua staf khususnya Andreau Misanta Pribadi, dan Safri.

Kemudian terdakwa berikutnya adalah Sekretaris Pribadi (Sespri) Amirul Mukminin, Sespri istri Edhy Prabowo Iis Rosita Deewi yaitu Ainul Faqih, dan pemilik PT Aero Cipta Kargo (ACK) Siswadhi Pranoto Loe.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jaksa Agung: Lin Che Wei Direkrut Tanpa Kontrak Tertentu, tetapi Ikut Ambil Kebijakan di Kemendag

Jaksa Agung: Lin Che Wei Direkrut Tanpa Kontrak Tertentu, tetapi Ikut Ambil Kebijakan di Kemendag

Nasional
Diperiksa Penyidik KLHK di KPK, Terbit: Saya Dititpkan Orang Utan

Diperiksa Penyidik KLHK di KPK, Terbit: Saya Dititpkan Orang Utan

Nasional
Aturan Perjalanan Dalam Negeri Terbaru, Tak Perlu Tes Covid-19 jika Sudah Vaksinasi Lengkap

Aturan Perjalanan Dalam Negeri Terbaru, Tak Perlu Tes Covid-19 jika Sudah Vaksinasi Lengkap

Nasional
Kemenkominfo Ingin Konsep Harmoni Angklung Jadi Inspirasi Perumusan Kebijakan Digital DEWG G20

Kemenkominfo Ingin Konsep Harmoni Angklung Jadi Inspirasi Perumusan Kebijakan Digital DEWG G20

Nasional
Dompet Dhuafa Sebut Akan Terus Berupaya Kembangkan “RS Qatar Charity”

Dompet Dhuafa Sebut Akan Terus Berupaya Kembangkan “RS Qatar Charity”

Nasional
Soal Pengusiran Perempuan di Cianjur karena Poliandri, Menteri PPPA: Jangan Main Hakim Sendiri

Soal Pengusiran Perempuan di Cianjur karena Poliandri, Menteri PPPA: Jangan Main Hakim Sendiri

Nasional
Kerugian Negara Terkait Kasus Minyak Goreng Masih Dihitung

Kerugian Negara Terkait Kasus Minyak Goreng Masih Dihitung

Nasional
Duduk Perkara UAS Ditolak Masuk Singapura

Duduk Perkara UAS Ditolak Masuk Singapura

Nasional
Epidemiolog Nilai Status Kedaruratan Pandemi Covid-19 Dicabut Paling Cepat Akhir 2022

Epidemiolog Nilai Status Kedaruratan Pandemi Covid-19 Dicabut Paling Cepat Akhir 2022

Nasional
Pesawat Malaysia yang Ditahan TNI AU karena Masuk Tanpa Izin Sudah Boleh Lanjutkan Penerbangan

Pesawat Malaysia yang Ditahan TNI AU karena Masuk Tanpa Izin Sudah Boleh Lanjutkan Penerbangan

Nasional
Epidemiolog soal Aturan Lepas Masker: 'Timing' Belum Tepat

Epidemiolog soal Aturan Lepas Masker: "Timing" Belum Tepat

Nasional
Lin Che Wei Diduga Berperan seperti Makelar dalam Kasus Izin Ekspor CPO

Lin Che Wei Diduga Berperan seperti Makelar dalam Kasus Izin Ekspor CPO

Nasional
Menhan Prabowo: Singapura Negara Sahabat dan Mitra Strategis

Menhan Prabowo: Singapura Negara Sahabat dan Mitra Strategis

Nasional
Ma'ruf Amin Bertemu Wapres Zimbabwe, Harap Peningkatan Kerja Sama

Ma'ruf Amin Bertemu Wapres Zimbabwe, Harap Peningkatan Kerja Sama

Nasional
Pakar Keberatan Kebijakan Lepas Masker, Sebut Masih Ada Ancaman Penyakit Lain

Pakar Keberatan Kebijakan Lepas Masker, Sebut Masih Ada Ancaman Penyakit Lain

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.