Jokowi Diminta Koreksi Kebijakan Relokasi GKI Yasmin, KSP: Hormati Kesepakatan yang Dicapai

Kompas.com - 16/06/2021, 16:30 WIB
Deputi V Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodhawardani di Jakarta, Kamis (17/3/2016) KOMPAS.com/NABILLA TASHANDRADeputi V Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodhawardani di Jakarta, Kamis (17/3/2016)

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP), Jaleswari Pramodhawardani menyebut bahwa sengketa pendirian Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin di Kota Bogor, Jawa Barat, sudah mencapai titik penyelesaian.

Pemerintah Kota Bogor telah menyerahkan hibah lahan untuk pendirian tempat ibadah kepada GKI Pengadilan Bogor sebagai induk GKI Yasmin, 13 Juni 2021 kemarin. Oleh karenanya, Jaleswari meminta seluruh pihak menghormati kesepakatan tersebut.

"Kesepakatan yang telah dicapai dalam penyelesaian  sengketa antarpihak yang berkepentingan patut dihormati dan diapresiasi," kata Jaleswari melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (16/6/2021).

Baca juga: Pengurus GKI Yasmin Berharap Jokowi Koreksi Kebijakan Wali Kota Bogor soal Relokasi Gereja

Jaleswari mengatakan, sengketa GKI Yasmin telah berlangsung sangat lama yakni hingga 15 tahun.

Ia menyebut, proses penyelesaian sengketa itu tidak mudah dan bukan hanya menguras energi para pihak yang bersengketa, tetapi juga para pegiat HAM, pemerintah daerah, hingga pemerintah pusat.

Penyelesaian melalui jalur litigasi, kata dia, tidak membawa hasil yang maksimal seperti kasus-kasus sengketa lainnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Oleh karenanya, telah ditempuh jalan mediasi yang panjang dengan melibatkan para pemangku kepentingan.

"Cara mediasi merupakan pendekatan nonlitigatif yang efektif dalam resolusi konflik sosial karena menghasilkan kesepakatan sehingga semua pihak menjadi pemenang," terang Jaleswari.

Baca juga: Polemik GKI Yasmin yang Belum Tuntas...

Menurut Jaleswari, relokasi atau hibah lahan merupakan solusi yang menggembirakan dalam sengketa GKI Yasmin. Penyelesaian ini pun mendapat dukungan dari sejumlah pihak seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bogor dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Bogor.

Jaleswari berharap, penyelesaian sengketa ini jadi momentum penguatan toleransi dan hidup berdampingan antarkelompok sosial. Hal ini penting untuk memperkuat sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Hal ini juga akan menguatkan kembali kehidupan beragama di Kota Bogor yang toleran," kata dia.

Saat ditanya lebih lanjut tentang masih adanya pengurus GKI Yasmin yang meminta agar Presiden Joko Widodo mengoreksi kebijakan relokasi gereja, Jaleswari tak memberikan tanggapan.

Sebelumnya diberitakan, Pengurus GKI Yasmin, Bona Sigalingging, berharap Presiden Jokowi mengoreksi kebijakan Wali Kota Bogor Bima Arya soal relokasi atau hibah lahan dalam penyelesaian polemik penyegelan tempat ibadah.

Bona menilai, kebijakan merelokasi gereja justru semakin memperkuat diskriminasi dan intoleransi. Selain itu, kebijakan Bima Arya dianggap tidak sejalan dengan putusan Mahkamah Agung dan rekomendasi Ombudsman RI.

“Kepada Presiden Joko Widodo, kami kembali berharap, koreksilah kepala daerah yang gagal mematuhi hukum dan konstitusi seperti Nawacita Bapak Presiden,” kata Bona dalam konferensi pers, Selasa (15/6/2021).

Baca juga: Gereja Direlokasi, Pengurus GKI Yasmin: Apa Gunanya Putusan Pengadilan?

Kasus penyegelan tempat ibadah yang terjadi sejak belasan tahun silam ini bermula dari penolakan kelompok tertentu mengenai keberadaan gereja.

Wali Kota Bogor saat itu, Diani Budiarto, memerintahkan Satpol PP Kota Bogor untuk melakukan penyegelan. Gereja yang disegel terletak di Jalan KH Abdullah bin NUh Kav 31, Taman Yasmin, Bogor.

Setelah itu, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) memenangkan pihak GKI Yasmin dalam sengketa terebut.

Bahkan, MA juga menolak PK yang diajukan Pemkot Bogor dan menyatakan bahwa IMB milik GKI Yasmin sah, melalui keputusan Nomor 127 PK/TUN/2009 tanggal 9 Desember 2010.

Namun, Diani justru mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Nomor 645.45-137 Tahun 2011 tentang Pencabutan IMB GKI Yasmin pada 11 Maret 2011.

Alasan Diani tidak mau mematuhi putusan MA tersebut karena adanya dugaan pemalsuan tanda tangan terkait permohonan IMB.

Merespons hal tersebut, Ombudsman RI mengeluarkan rekomendasi dengan nomor 0011/REK/0259.2010/BS-15/VII/2011 pada 8 Juli 2011, yang juga menyatakan sahnya IMB GKI Yasmin.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Minta Pemerintah Gerak Cepat Respons Dampak Erupsi Semeru, Pimpinan DPR: Segera Buat Posko Darurat

Minta Pemerintah Gerak Cepat Respons Dampak Erupsi Semeru, Pimpinan DPR: Segera Buat Posko Darurat

Nasional
Pemda Diminta Segera Kaji Meletusnya Semeru untuk Tentukan Status Darurat

Pemda Diminta Segera Kaji Meletusnya Semeru untuk Tentukan Status Darurat

Nasional
Kepala BNPB ke Lumajang Minggu Pagi Tinjau Penanganan Dampak Erupsi Gunung Semeru

Kepala BNPB ke Lumajang Minggu Pagi Tinjau Penanganan Dampak Erupsi Gunung Semeru

Nasional
Evakuasi Pengungsi Semeru Terhambat Debu Tebal, Kendaraan 4X4 Susah Bergerak

Evakuasi Pengungsi Semeru Terhambat Debu Tebal, Kendaraan 4X4 Susah Bergerak

Nasional
Wapres Harap ICMI Bantu Pemerintah Tangani Pandemi Covid-19

Wapres Harap ICMI Bantu Pemerintah Tangani Pandemi Covid-19

Nasional
Minta Bantuan Evakuasi 8 Warga Terdampak Erupsi Semeru, Wabup Lumajang: Kasihan Keluarganya Menangis Semua...

Minta Bantuan Evakuasi 8 Warga Terdampak Erupsi Semeru, Wabup Lumajang: Kasihan Keluarganya Menangis Semua...

Nasional
Erupsi Semeru, 8 Penambang Terjebak Lahar Panas dan 2 Orang Hilang

Erupsi Semeru, 8 Penambang Terjebak Lahar Panas dan 2 Orang Hilang

Nasional
Jembatan Gladagperak Putus akibat Erupsi Semeru, Lumajang Harapkan Bantuan Pemkab Malang

Jembatan Gladagperak Putus akibat Erupsi Semeru, Lumajang Harapkan Bantuan Pemkab Malang

Nasional
Kementerian ESDM Sebut Gunung Semeru Kini Level Waspada

Kementerian ESDM Sebut Gunung Semeru Kini Level Waspada

Nasional
Dampak Erupsi Gunung Semeru, 1 Orang Meninggal dan Hampir Semua Rumah di Curah Kobokan Hancur

Dampak Erupsi Gunung Semeru, 1 Orang Meninggal dan Hampir Semua Rumah di Curah Kobokan Hancur

Nasional
Komisi III DPR Minta Kapolri Usut Oknumnya yang Lakukan Pemerkosaan di Mojokerto

Komisi III DPR Minta Kapolri Usut Oknumnya yang Lakukan Pemerkosaan di Mojokerto

Nasional
Erupsi Gunung Semeru, BNPB Imbau 4 Hal ini Kepada Masyarakat

Erupsi Gunung Semeru, BNPB Imbau 4 Hal ini Kepada Masyarakat

Nasional
UPDATE 4 Desember: Pemerintah Periksa 292.682 Spesimen Covid-19, Positivity Rate Capai 0,13 Persen

UPDATE 4 Desember: Pemerintah Periksa 292.682 Spesimen Covid-19, Positivity Rate Capai 0,13 Persen

Nasional
UPDATE 4 Desember: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 47,49 Persen dari Target Herd Immunity

UPDATE 4 Desember: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 47,49 Persen dari Target Herd Immunity

Nasional
Jokowi Perintahkan Kepala BNPB Berangkat ke Lumajang untuk Pastikan Penanganan Dampak Erupsi Gunung Semeru

Jokowi Perintahkan Kepala BNPB Berangkat ke Lumajang untuk Pastikan Penanganan Dampak Erupsi Gunung Semeru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.