Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Anggap Langkah Jokowi yang Minta Relawan Tak Buru-buru Tentukan Sikap Terkait Pilpres 2024 Sudah Tepat

Kompas.com - 15/06/2021, 10:28 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat menilai, langkah yang dipilih Presiden Joko Widodo untuk meminta relawan yang tergabung dalam Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi tak terburu-buru menentukan sikap terkait Pemilu 2024, sudah tepat.

Pasalnya, Demokrat berpandangan bahwa saat ini yang seharusnya menjadi fokus bersama adalah penanganan krisis kesehatan dan krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19.

"Presiden Joko Widodo sudah memilih langkah tepat. Fokus pada penanganan krisis kesehatan dan krisis ekonomi yang kita hadapi saat ini," kata Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra saat dihubungi Kompas.com, Selasa (15/6/2021).

Menurut Herzaky, akan kurang elok dan kurang pas apabila Presiden Jokowi ikut membahas dan terlibat aktif dalam persiapan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Sebab, Jokowi dinilai masih punya tanggung jawab besar untuk bersama rakyat menghadapi pandemi.

"Rakyat memilih beliau untuk mengurus negara ini, mengurus rakyat, untuk periode kedua 2019-2024. Bukan untuk ikut-ikutan memikirkan Pilpres 2024 yang masih tiga tahun lagi," ujarnya.

Baca juga: Antara Relawan Jokowi, Ganjar Pranowo, PDI-P, dan Pilpres 2024

Terlebih, lanjut dia, masa tugas Jokowi sebagai Presiden RI masih cukup panjang yaitu tersisa tiga tahun.

Oleh karena itu, Herzaky berpendapat bahwa sebaiknya tidak ada yang menarik Jokowi untuk kepentingan politik praktis 2024.

"Biarkan beliau menyelesaikan masa jabatannya dengan baik dulu hingga 2024," tuturnya.

Kendati demikian, Partai Demorkat menyadari bahwa angin Pilpres 2024 bertiup cukup kencang ke berbagai lini.

Menurut Herzaky, saat ini seakan hampir tak ada ruang yang tidak terkena demam Pilpres 2024 yang terlalu dini.

Atas hal tersebut, ia berpesan agar ruang untuk membahas Pilpres 2024 di masyarakat, tak dihalang-halangi atau dibatasi.

"Tentunya, kita tidak bisa menghalang-halangi jika ada rakyat atau elemen masyarakat yang membahas Pilpres 2024. Namanya aspirasi publik, dalam iklim demokrasi, sah-sah saja," kata dia.

"Jangan malah karena tidak sesuai dengan maunya kita, kemudian malah dihalang-halangi. Jadi, ruang untuk membahas Pilpres 2024, jangan malah dibatasi," sambung Herzaky.

Baca juga: Soal Dukungan Relawan, Pengamat Prediksi Ihwal Calon dari PDI-P dan Munculnya Kuda Hitam

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta relawan yang tergabung dalam Seknas Jokowi tak terburu-buru menentukan sikap terkait Pilpres 2024.

Jika waktunya sudah tepat, kata Jokowi, ia akan angkat bicara soal hal itu.

Hal tersebut ia sampaikan dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Seknas Jokowi yang digelar Sabtu (12/6/2021).

"Nanti pada saatnya, saya akan berbicara. Saya akan menyampaikan ke mana kapal besar relawan Jokowi ini kemudinya akan kita arahkan," kata Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P di Periode Kedua Jokowi

Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P di Periode Kedua Jokowi

Nasional
Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

Nasional
Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

Nasional
Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Nasional
Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Nasional
PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com