Antisipasi Mafia Alutsista, Prabowo Akan Negosiasi Langsung dengan Produsen

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto memilih bernegosiasi langsung dengan negara produsen untuk mengantisipasi campur tangan mafia terkait pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista).

Bagi Prabowo, keterlibatannya dalam negosiasi akan menjadi sistem setiap Indonesia akan melakukan pengadaan alutsista.

"Kita mau tertibkan, mau minimalkan (potensi keterlibatan mafia). Caranya bagaimana, ya kita susun suatu sistem. Sistemnya apa? Jadi sekarang banyak yang saya lakukan, saya negoisasi langsung dengan produsen," ujar Prabowo, dikutip dari kanal Youtube Deddy Corbuzier, Minggu (13/6/2021).

Baca juga: Al Araf: Bukan Hal Baru kalau Pak Prabowo Sebut Alutsista Kita Kritis

Prabowo mengatakan, dengan cara tersebut, ia juga bisa mengetahui berapa harga alutsista yang dibidik. Prabowo sendiri tak menutup mata adanya mafia alutsista.

Karena itu, sebisa mungkin ia meminimalisasi keterlibatan mafia agar alutsista yang diincar bisa terealisasi.

Cara lain yang dilakukan Prabowo dalam mengantisipasi keterlibatan mafia adalah dengan menggandeng Kejaksaan Agung, Badan Pengawasan Keungan dan Pembangunan (BPKP), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Menurut Prabowo, keterlibatan ketiga instansi tersebut untuk memeriksa semua kontrak sebelum kontrak tersebut efektif dengan negara produsen.

"Jadi kontrak itu kan ada beberapa tahap, jadi ada kontrak awal, habis itu ada kondisi-kondisi yang harus dipenuhi. Dalam perjalanan ini saya akan minta Kejaksaan, BPKP, dan BPK," ucap Prabowo.

Baca juga: Ini 8 Prioritas Investasi Pertahanan Prabowo dalam Pengadaan Alutsista Rp 1.700 Triliun

Kementerian Pertahanan (Kemenhan) berencana membeli alutsista dengan anggaran Rp 1.700 triliun.

Rencana pengadaan alutsista senilai Rp 1.700 triliun tertuang dalam dokumen Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2020-2024.

Berdasarkan rancangan tersebut, pengadaan alutsista ini bisa dilakukan dengan skema peminjaan dana asing alias utang.

Belakangan, Kemenhan membantah nilai pengadaan alutsista itu dan pembahasan rancangan tersebut belum final.