Anggota DPR: Pemerintah Harusnya Pikirkan Ketersediaan Pangan Tercukupi

Kompas.com - 12/06/2021, 21:56 WIB
Seorang warga membawa bahan pokok berupa minyak, beras dan gula saat operasi pasar stok pangan di Pasar Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (19/3/2020). Perum Bulog bekerja sama dengan Sugar Group Companies menggelar kegiatan operasi pasar pangan dalam rangka menjamin ketersediaan bahan pangan pokok, serta menjaga stabilitas harga ditengah kekhawatiran masyarakat akibat pandemi virus Corona atau Covid-19. Operasi pasar stok pangan akan berlangsung selama seminggu di beberapa pasar untuk wilayah DKI Jakarta dan Banten. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGSeorang warga membawa bahan pokok berupa minyak, beras dan gula saat operasi pasar stok pangan di Pasar Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (19/3/2020). Perum Bulog bekerja sama dengan Sugar Group Companies menggelar kegiatan operasi pasar pangan dalam rangka menjamin ketersediaan bahan pangan pokok, serta menjaga stabilitas harga ditengah kekhawatiran masyarakat akibat pandemi virus Corona atau Covid-19. Operasi pasar stok pangan akan berlangsung selama seminggu di beberapa pasar untuk wilayah DKI Jakarta dan Banten.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Byarwati mengatakan, wacana pemerintah yang akan mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap sembako sangat tidak logis terjadi di masa pandemi.

Sebab, ia melihat bahwa seharusnya pemerintah lebih berpikir mengenai bagaimana ketersediaan pangan masyarakat tercukupi di tengah pandemi.

"Wacana yang sangat tidak logis di mana seharusnya di masa pandemi, pemerintah memikirkan bagaimana ketersediaan pangan yang cukup untuk masyarakat, sehingga masyarakat kita menjadi memiliki gizi yang sehat, harga yang terjangkau, dan bukan justru mengenakan pajak bagi sembako," kata Anis dalam diskusi virtual Polemik MNC Trijaya "Publik Teriak, Sembako Dipajak" Sabtu (12/6/2021).

Baca juga: Polemik PPN Sembako, DPR: Kita Tak Tahu Itu Draf RUU KUP atau Bukan

Anis juga menilai, mengenakan pajak terhadap sembako bahkan tidak pantas meski hanya sekadar menjadi wacana.

Pasalnya, ia menekankan bahwa sembako tidak termasuk barang-barang yang dikenakan pajak karena meliputi hajat hidup orang banyak.

Adapun hal tersebut diatur dalam UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 4A Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN yang menuliskan "barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak dikecualikan dari PPN".

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Tapi kemudian barang-barang yang dikecualikan itu dicabut dari pengecualian itu. Sangat tidak logis, apalagi di masa pandemi sekarang ini," ucapnya.

Baca juga: Stafsus Menkeu: Wacana PPN Sembako Hanya Bagian Kecil dari RUU KUP yang Dipotong

Di sisi lain, ia mengaku heran wacana tersebut digulirkan di tengah berbagai masalah yang dihadapi bangsa.

Anis pun menyinggung berbagai masalah yang dialami bangsa mulai dari kesejahteraan dan kesehatan.

"Makanya mewacanakan ini tuh enggak pantes banget. Apalagi kalau memang itu ada di draf RUU KUP," kata dia..

Untuk itu, Anis mengatakan bahwa dirinya dan Komisi XI akan mencermati seperti apa usulan pemerintah terkait wacana tersebut.

Baca juga: Anggota DPR: PPN Sembako Jadi Wacana Saja Tak Pantas, apalagi RUU

Menurut dia, apabila wacana mengenakan pajak sembako itu terkait reformasi perpajakan, DPR sepakat bahwa sistem perpajakan memang perlu direformasi.

"Tapi tidak boleh lupa, bahwa prinsip dari reformasi perpajakan itu harus menjunjung tinggi prinsip keadilan," ucap Anis.

Anis mengingatkan pemerintah bahwa wacana terkait mengenakan pajak tersebut tidak bisa diimplementasikan sebelum ada persetujuan di DPR. Dalam arti, tidak akan menjadi UU sampai DPR pada akhirnya mengetuk palu.

"Tapi sekali lagi, mewacanakan itu saja enggak pantes," tutur dia.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mulai PTM Lagi, Pemerintah Siapkan Akomodasi Layak bagi Murid Penyandang Disabilitas

Mulai PTM Lagi, Pemerintah Siapkan Akomodasi Layak bagi Murid Penyandang Disabilitas

Nasional
Golkar Bakal Umumkan Pimpinan DPR Pengganti Azis Syamsuddin Selasa Depan

Golkar Bakal Umumkan Pimpinan DPR Pengganti Azis Syamsuddin Selasa Depan

Nasional
Menteri PPPA Sebut Perempuan Berperan Penting Pulihkan Ekonomi akibat Pandemi Covid-19

Menteri PPPA Sebut Perempuan Berperan Penting Pulihkan Ekonomi akibat Pandemi Covid-19

Nasional
Mantan Anak Buah Edhy Prabowo Dieksekusi ke Lapas Kelas I Surabaya

Mantan Anak Buah Edhy Prabowo Dieksekusi ke Lapas Kelas I Surabaya

Nasional
Menko PMK Minta Bangka Belitung Dapat Perhatian Lebih Soal Penanganan Covid-19

Menko PMK Minta Bangka Belitung Dapat Perhatian Lebih Soal Penanganan Covid-19

Nasional
PON XX Papua, BNPB Akan Bagikan 1.000 Masker Setiap Hari

PON XX Papua, BNPB Akan Bagikan 1.000 Masker Setiap Hari

Nasional
4,2 Juta Kasus Covid-19 di Indonesia dan Antisipasi Lonjakan Kasus di PON Papua

4,2 Juta Kasus Covid-19 di Indonesia dan Antisipasi Lonjakan Kasus di PON Papua

Nasional
Mengenang Salim Kancil, Aktivis yang Dibunuh karena Menolak Tambang Pasir

Mengenang Salim Kancil, Aktivis yang Dibunuh karena Menolak Tambang Pasir

Nasional
[POPULER NASIONAL] KPK Tahan Azis Syamsuddin | Profil Azis Syamsuddin

[POPULER NASIONAL] KPK Tahan Azis Syamsuddin | Profil Azis Syamsuddin

Nasional
Ganjil-genap Margonda Depok Tak Berlaku untuk Roda 2, Ini Penjelasan Dishub

Ganjil-genap Margonda Depok Tak Berlaku untuk Roda 2, Ini Penjelasan Dishub

Nasional
Tinjau Vaksinasi di Tanah Sereal, Ketua DPR Ajak Warga Gotong Royong Terapkan Prokes

Tinjau Vaksinasi di Tanah Sereal, Ketua DPR Ajak Warga Gotong Royong Terapkan Prokes

Nasional
Jokowi Sampaikan Ucapan Selamat Ulang Tahun ke-61 untuk Karangtaruna

Jokowi Sampaikan Ucapan Selamat Ulang Tahun ke-61 untuk Karangtaruna

Nasional
Alex Noerdin dan Azis Syamsuddin Tersangka Korupsi, Golkar: Kami Prihatin...

Alex Noerdin dan Azis Syamsuddin Tersangka Korupsi, Golkar: Kami Prihatin...

Nasional
Mendag: Aplikasi PeduliLindungi Segera Diuji Coba di 6 Pasar Rakyat

Mendag: Aplikasi PeduliLindungi Segera Diuji Coba di 6 Pasar Rakyat

Nasional
Stafsus Presiden: Pembangunan Jalan Trans Papua Capai 3.446 Kilometer

Stafsus Presiden: Pembangunan Jalan Trans Papua Capai 3.446 Kilometer

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.