Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Megawati Mengaku Pernah Minta Jokowi Tambah Personel TNI-Polri

Kompas.com - 11/06/2021, 23:54 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Ke-lima RI Megawati Soekarnoputri mengaku pernah meminta Presiden Joko Widodo menambah personel TNI-Polri di Indonesia.

Ketum PDI Perjuangan (PDI-P) ini meminta Jokowi tidak perlu pusing dengan anggaran belanja apabila menambah personel TNI-Polri.

“Saya bilang pada Pak Jokowi begini, ‘Bapak, bapak itu musti nambahi yang Namanya, baik TNI kita maupun polisi kita’. ‘Maksud ibu?, ‘Jumlah anggotanya’. ‘Loh bu’. ‘Sudah jangan mikirin belanja anggaran dulu’,” kata Megawati saat menyampaikan orasi ilmiah di Universitas Pertahanan (Unhan) RI, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Jumat (11/6/2021).

Baca juga: Dikukuhkan sebagai Profesor Kehormatan Unhan, Megawati Bicara soal Kepemimpinan Strategis

Dalam kesempatan itu, Megawati pun memberikan saran kepada Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan menuntaskan konflik di Papua.

Menurut dia, salah satu kesulitan aparat untuk menghadapi kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua, karena mereka lebih mengenal medan.

“Saya bilang di sini ada Pak BIN ya, Pak Budi Gunawan, 'Piye toh yo, yang namanya urusan Papua itu, menurut saya loh, itu kan mereka yang tuan rumah toh, tahu jalan-jalan tikus’,” ucap dia.

Oleh karena itu, Megawati menyarankan Kepala BIN untuk menyiapkan strategi perang gerilya terkait penanganan konflik di Papua.

“Itu yang saya bilang, sangat perlu strategi yang namanya strategi perang gerilya. Naik pohon bisa, opo bisa, saya tahu, yang apalagi yang di pegunungan itu,” tuturnya.

Megawati Soekarnoputri telah dikukuhkan menjadi Profesor Kehormatan Ilmu Pertahanan Bidang Kepemimpinan Strategik pada Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan RI.

Pengukuhan dilakukan oleh Ketua Senat Universitas Pertahanan (Unhan) RI, Laksamana Madya TNI Amarulla Octavian di Kampus Unhan, Sentul, Bogor, Jumat (11/6/2021).

Baca juga: Megawati: Ada yang Bilang Saya Memuji Diri Sendiri...

Penetapan Profesor Kehormatan terhadap Megawati tersebut tertuang dalam surat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nomor 33271/MPK.A/KP.05.00/2021.

Sejumlah pejabat hadir dalam acara pengukuhan tersebut, antara lain Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim dan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini.

Ada pula Ketua DPR Puan Maharani, Ketua MPR Bambang Soesatyo, hingga Kepala BIN Budi Gunawan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com