Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hasto Sebut Megawati Akan Putuskan Capres dengan Melihat Kehendak Rakyat

Kompas.com - 11/06/2021, 20:31 WIB
Ardito Ramadhan,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri akan menentukan calon presiden dan wakil presiden yang diusung pada Pilpres 2024 dengan memperhatikan kehendak rakyat.

Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto seusai acara pengukuhan gelar profesor kehormatan dari Universitas Pertahanan untuk Megawati, Jumat (11/6/2021).

"Kehendak rakyat itulah yang akan dibaca oleh Bu Megawati yang punya hak prerogatif dan ini pun di dalam memohon terang dari Tuhan yang Maha Kuasa agar memberikan suatu inspirasi terhadap pemimpin ke depan guna membawa kejayaan bangsa ini," kata Hasto, dikutip dari keterangan tertulis, Jumat.

Baca juga: Megawati: Kepemimpinan Strategik Tidak Bisa Berdiri atas Dasar Pencitraan

Hasto mengatakan, Megawati akan mengumumkan calon presiden dan wakil presiden yang diusung oleh PDI-P pada momentum yang tepat.

Ia menuturkan, Megawati merupakan model pemimpin strategik yang memikirkan masa depan dengan menyiapkan sosok-sosok pemimpin untuk masa datang.

"Kalau kita lihat kepemimpinan strategik ibu Megawati Soekarnoputri, memang punya orientasi menyiapkan kader-kader pemimpin tidak hanya bagi 2024 yang akan datang, tetapi bagi kelangsungan bangsa dan negara ini dengan jati diri bangsa itu," ujar Hasto.

Baca juga: Megawati Resmi Dikukuhkan Jadi Profesor Kehormatan di Unhan RI

Menurut Hasto, hal itu telah dibuktikan pada 2014 lalu ketika Megawati mengusung Joko Widodo sebagai calon presiden.

Ia mengatakan, Jokowi adalah sosok yang berproses dari bawah, mulai dari wali kota, gubernur, hingga akhirnya menjadi presiden.

"Nah karakter kepemimpinan dari bawah inilah yang terus didorong, pemimpin yang memahami hati dan kehendak dari rakyat itu sebagai fungsi yang dijalankan oleh partaii politik seperti PDI Perjuangan," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pasca-bentrokan Brimob dan TNI AL di Sorong, Pangkoarmada III Pastikan Tindak Tegas Para Pelaku

Pasca-bentrokan Brimob dan TNI AL di Sorong, Pangkoarmada III Pastikan Tindak Tegas Para Pelaku

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Sebut Keterangan 4 Menteri di Sidang MK Tak Menjawab Fakta Politisasi Bansos

Kubu Ganjar-Mahfud Sebut Keterangan 4 Menteri di Sidang MK Tak Menjawab Fakta Politisasi Bansos

Nasional
PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo, Golkar: Nanti Dibahas di Internal KIM

PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo, Golkar: Nanti Dibahas di Internal KIM

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, Kubu Ganjar-Mahfud Tegaskan Tetap pada Petitum Awal

Serahkan Kesimpulan ke MK, Kubu Ganjar-Mahfud Tegaskan Tetap pada Petitum Awal

Nasional
Tim Ganjar-Mahfud Serahkan Kesimpulan ke MK, Sebut 5 Pelanggaran yang Haruskan Pilpres Diulang

Tim Ganjar-Mahfud Serahkan Kesimpulan ke MK, Sebut 5 Pelanggaran yang Haruskan Pilpres Diulang

Nasional
3 Cara Isi Saldo JakCard

3 Cara Isi Saldo JakCard

Nasional
Waspadai Dampak Perang Israel-Iran, Said Minta Pemerintah Lakukan 5 Langkah Strategis Ini

Waspadai Dampak Perang Israel-Iran, Said Minta Pemerintah Lakukan 5 Langkah Strategis Ini

Nasional
Mahasiswa Hukum Empat Kampus Serahkan 'Amici Curiae', Minta MK Batalkan Hasil Pemilu

Mahasiswa Hukum Empat Kampus Serahkan "Amici Curiae", Minta MK Batalkan Hasil Pemilu

Nasional
MA Tolak Kasasi Bambang Kayun

MA Tolak Kasasi Bambang Kayun

Nasional
Polri: Puncak Arus Balik Sudah Terlewati, 30 Persen Pemudik Belum Kembali ke Jakarta

Polri: Puncak Arus Balik Sudah Terlewati, 30 Persen Pemudik Belum Kembali ke Jakarta

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, Bawaslu Jawab Dalil soal Pendaftaran Gibran dan Politisasi Bansos

Serahkan Kesimpulan ke MK, Bawaslu Jawab Dalil soal Pendaftaran Gibran dan Politisasi Bansos

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 M

Jadi Tersangka KPK, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 M

Nasional
KPK Cegah Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor ke Luar Negeri

KPK Cegah Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor ke Luar Negeri

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan Dua Eks Anak Buah Gus Muhdlor

KPK Perpanjang Masa Penahanan Dua Eks Anak Buah Gus Muhdlor

Nasional
Gelar Peninjauan di Pelabuhan Panjang dan Bakauheni, Jasa Raharja Pastikan Kelancaran Arus Balik di Wilayah Lampung

Gelar Peninjauan di Pelabuhan Panjang dan Bakauheni, Jasa Raharja Pastikan Kelancaran Arus Balik di Wilayah Lampung

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com