KPK Jebloskan Wali Kota Nonaktif Tasikmalaya ke Lapas Sukamiskin

Kompas.com - 11/06/2021, 22:28 WIB
Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman. KOMPAS.COM/IRWAN NUGRAHAWali Kota Tasikmalaya Budi Budiman.
Penulis Irfan Kamil
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeksekusi Wali Kota nonaktif Tasikmalaya, Budi Budiman ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat pada Jumat (11/6/2021).

Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, eksekusi itu dilakukan setelah adanya putusan tingkat banding di Pengadilan Tinggi (PT) Bandung Nomor:4/TIPIKOR/2021/PT BDG tertanggal 5 Mei 2021.

Eksekusi ini dipimpin jaksa KPK Andry Prihandono. :

Baca juga: Pesan Terakhir Wali Kota Tasikmalaya untuk Warganya Sebelum Ditahan KPK

"Melaksanakan putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Banding dengan terpidana Budi Budiman dengan cara memasukkan ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin untuk menjalani pidana penjara selama 1,5 tahun dikurangi selama berada dalam tahanan," kata Ali dalam keterangan tertulis Jumat.

Selain dipenjara 1,5 tahun, Budi juga diwajibkan membayar denda Rp 200 juta subsider kurungan dua bulan. 

Dikutip dari Antara, Budi dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan menyuap pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Yaya Purnomo dan Rifa Surya sebesar Rp 700 juta.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Uang diberikan Budi Budiman terkait jasa Yaya dan Rifa mengurus pencairan anggaran Dana Insentif Daerah (DID)) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 dan Dana Alokasi Khusus (DAK) APBD 2018 untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tasikmalaya.

Dalam putusan tingkat pertama, Budi Budiman divonis 1 tahun penjara ditambah denda Rp 200 juta subsider 2 bulan kurungan, atas putusan tingkat pertama itu KPK lalu mengajukan banding.

Pengadilan Tinggi (PT) Bandung selanjutnya pada 4 Mei 2021 memutuskan untuk menerima banding jaksa penuntut umum KPK dan memperberat vonis Budi Budiman menjadi 1,5 tahun penjara.

Disisi lain, Ali menambahkan, Jaksa eksekusi KPK tersebut juga mengeksekusi pengusaha bernama Sutikno yang telah divonis 2,5 tahun penjara.

Baca juga: Wali Kota Tasikmalaya: Biarlah Saya Ditahan KPK, tapi...

Sutikno terbukti menyuap Bupati Cirebon periode 2014 -2019 Sunjaya Purwadisastra untuk memudahkan izin pembangunan kawasan industri PT Kings Property Indonesia.

"Pada hari yang sama dilakukan eksekusi putusan Pengadilan Tipikor pada PN Bandung Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN. BDG tanggal 25 Mei 2021 dengan cara memasukkan terpidana Sutikno ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin untuk menjalani pidana penjara selama 2,5 tahun dikurangi selama berada dalam tahanan," tambah Ali.

Sutikno juga diwajibkan membayar denda sejumlah Rp 250 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mayoritas Langgar Imigrasi, 145 WNI Dipulangkan dari Malaysia

Mayoritas Langgar Imigrasi, 145 WNI Dipulangkan dari Malaysia

Nasional
Rekor 20.574 Kasus Baru Covid-19, Pimpinan Komisi IX Minta Pembatasan Diperketat

Rekor 20.574 Kasus Baru Covid-19, Pimpinan Komisi IX Minta Pembatasan Diperketat

Nasional
IDI Minta Pemerintah Segera Lakukan Vaksinasi Covid-19 untuk Anak-anak

IDI Minta Pemerintah Segera Lakukan Vaksinasi Covid-19 untuk Anak-anak

Nasional
Jokowi Sebut PPKM dan Lockdown Substansinya Sama, Berikut Sejumlah Aturannya yang Berbeda

Jokowi Sebut PPKM dan Lockdown Substansinya Sama, Berikut Sejumlah Aturannya yang Berbeda

Nasional
Kapolri dan Panglima TNI Sidak Pos PPKM Mikro di Jakarta

Kapolri dan Panglima TNI Sidak Pos PPKM Mikro di Jakarta

Nasional
3.456 Kamar dari 27 Asrama Haji di Indonesia Disiapkan Jadi Ruang Isolasi Covid-19

3.456 Kamar dari 27 Asrama Haji di Indonesia Disiapkan Jadi Ruang Isolasi Covid-19

Nasional
Dalam 4 Hari, Indonesia Catat 3 Kali Rekor Kasus Baru Covid-19

Dalam 4 Hari, Indonesia Catat 3 Kali Rekor Kasus Baru Covid-19

Nasional
Ketua Pansus Nilai Kunci Pembahasan UU Otsus Papua Ada di Pasal tentang Kewenangan Pemprov

Ketua Pansus Nilai Kunci Pembahasan UU Otsus Papua Ada di Pasal tentang Kewenangan Pemprov

Nasional
Komisi X DPR Rekomendasikan Sementara Tak Ada PTM di Pulau Jawa

Komisi X DPR Rekomendasikan Sementara Tak Ada PTM di Pulau Jawa

Nasional
Kasus Covid-19 Meningkat, KPK Batasi Kehadiran Fisik Pegawai Maksimal 25 Persen

Kasus Covid-19 Meningkat, KPK Batasi Kehadiran Fisik Pegawai Maksimal 25 Persen

Nasional
Kekerasan Seksual Makin Meresahkan, Komnas Perempuan Ingin RUU PKS Segera Disahkan

Kekerasan Seksual Makin Meresahkan, Komnas Perempuan Ingin RUU PKS Segera Disahkan

Nasional
UPDATE 24 Juni: Kasus Suspek Covid-19 Ada 126.696 Orang

UPDATE 24 Juni: Kasus Suspek Covid-19 Ada 126.696 Orang

Nasional
UPDATE: 20.574 Kasus Covid-19 dalam Sehari, Rekor Tertinggi Selama Pandemi

UPDATE: 20.574 Kasus Covid-19 dalam Sehari, Rekor Tertinggi Selama Pandemi

Nasional
Kemenperin Jamin Tabung Oksigen Medis Cukup Hadapi Lonjakan Kasus Covid-19

Kemenperin Jamin Tabung Oksigen Medis Cukup Hadapi Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
UPDATE 24 Juni: Bertambah 355 Pasien Covid-19 Meninggal Kini 55.949 Orang

UPDATE 24 Juni: Bertambah 355 Pasien Covid-19 Meninggal Kini 55.949 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X