Jokowi Puji Pemerintahan Megawati, Sebut UU KPK Kebijakan Strategis

Kompas.com - 11/06/2021, 16:53 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyampaikan selamat atas pengukuhan Megawati Soekarnoputri sebagai Profesor Kehormatan Ilmu Pertahanan untuk Bidang Kepemimpinan Strategis Universitas Pertahanan (Unhan) Republik Indonesia.

Dalam pidato sambutannya secara virtual, Jumat (11/6/2021), Jokowi memuji berbagai kebijakan strategis ketika Megawati menjabat sebagai Wakil Presiden maupun Presiden.

"Sebagai Wakil Presiden ke-8 dan Presiden ke-5, terlalu banyak kebijakan yang bisa ditujukan untuk menggambarkan kepemimpinan strategis beliau," ujar Jokowi, dikutip dari siaran langsung pengukuhan melalui YouTube Unhan RI, Jumat (11/6/2021).

Baca juga: Unhan Beri Gelar Profesor Kehormatan ke Megawati, Jokowi: Keputusan Tepat...

"Mulai dari ekonomi kerakyatan, lahirnya UU sistem jaminan sosial nasional, lahirnya Perppu dan UU Antiterorisme, lahirnya UU KPK, dan masih banyak lagi," tutur dia.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) disahkan Megawati pada 27 Desember 2002.

Kemudian pada 4 April 2003, Megawati mengesahkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Menurut Jokowi, hal itu menunjukan kepemimpinan strategis Megawati dalam membela kepentingan rakyat, memperjuangkan demokrasi dan antikorupsi serta kepentingan nasional lainnya.

Ia menegaskan, karakter kepemimpinan seperti itu sangat dibutuhkan oleh setiap pemimpin. Terlebih, ketika negara menghadapi tantangan dan hambatan yang berat.

"Termasuk ketika negara menghadapi hyper kompetisi global dan pandemi seperti sekarang ini. Ketangguhan kita sebagai negara besar akan selalu diuji dari waktu ke waktu," tambah Jokowi.

Baca juga: Megawati Resmi Dikukuhkan Jadi Profesor Kehormatan di Unhan RI

Diberitakan, Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri resmi dikukuhkan sebagai Profesor Kehormatan Universitas Pertahanan melalui sidang senat terbuka.

Pengukuhan itu dipimpin oleh Rektor Universitas Pertahanan Laksamana Madya Amarulla Octavian.

Sidang senat terbuka itu dihadiri oleh para pejabat antara lain, Ketua MPR Bambang Soesatyo, Ketua DPR Puan Maharani, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim, Mensos Tri Rismaharini, Menpan RB Tjahjo Kumolo dan para menteri kabinet Indonesia Maju lainnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Munculnya Partai Mahasiswa Indonesia yang Kini Dipersoalkan Parkindo 1945

Munculnya Partai Mahasiswa Indonesia yang Kini Dipersoalkan Parkindo 1945

Nasional
KPK-Kejaksaan Disarankan Punya Standar Hukuman Berat Bagi Koruptor

KPK-Kejaksaan Disarankan Punya Standar Hukuman Berat Bagi Koruptor

Nasional
Sederet Aturan Baru Penulisan Nama di Dokumen Kependudukan: Tak Boleh Lebihi 60 Huruf-Dilarang Disingkat

Sederet Aturan Baru Penulisan Nama di Dokumen Kependudukan: Tak Boleh Lebihi 60 Huruf-Dilarang Disingkat

Nasional
PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, 171 Daerah Berstatus Level 1

PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, 171 Daerah Berstatus Level 1

Nasional
[POPULER NASIONAL] Aturan Baru Penulisan Nama di E-KTP | 'Basa-basi Politik' Jokowi ke Ganjar

[POPULER NASIONAL] Aturan Baru Penulisan Nama di E-KTP | "Basa-basi Politik" Jokowi ke Ganjar

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, 41 Daerah Berstatus Level 1 Termasuk Jabodetabek

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, 41 Daerah Berstatus Level 1 Termasuk Jabodetabek

Nasional
Ambisi Cak Imin Jadi Capres, Antara Guyon Politik dan Elektabilitas Minim

Ambisi Cak Imin Jadi Capres, Antara Guyon Politik dan Elektabilitas Minim

Nasional
Pemerintah Perpanjang PPKM Luar Jawa-Bali Selama 2 Pekan

Pemerintah Perpanjang PPKM Luar Jawa-Bali Selama 2 Pekan

Nasional
Pemerintah Kembali Perpanjang PPKM Jawa-Bali Selama 2 Minggu

Pemerintah Kembali Perpanjang PPKM Jawa-Bali Selama 2 Minggu

Nasional
Pemerintah Didesak Tegas Copot Aparat yang Loyo dalam Berantas Korupsi

Pemerintah Didesak Tegas Copot Aparat yang Loyo dalam Berantas Korupsi

Nasional
Komnas HAM Harap 10 Prajurit TNI Tersangka Kasus Kerangkeng Manusia Langkat Diproses Transparan

Komnas HAM Harap 10 Prajurit TNI Tersangka Kasus Kerangkeng Manusia Langkat Diproses Transparan

Nasional
'Ojo Kesusu' dan Jokowi yang Terburu-buru

"Ojo Kesusu" dan Jokowi yang Terburu-buru

Nasional
Berharap 3 'Peluru' dari Pemerintah untuk Buat Koruptor Kapok

Berharap 3 "Peluru" dari Pemerintah untuk Buat Koruptor Kapok

Nasional
Semangat Kebangkitan Bersama

Semangat Kebangkitan Bersama

Nasional
Kekayaan Lili Pintauli Rp 2,2 Miliar, Naik Rp 600 Juta Sejak Menjabat Wakil Ketua KPK

Kekayaan Lili Pintauli Rp 2,2 Miliar, Naik Rp 600 Juta Sejak Menjabat Wakil Ketua KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.