Jokowi Puji Pemerintahan Megawati, Sebut UU KPK Kebijakan Strategis

Kompas.com - 11/06/2021, 16:53 WIB
Presiden Joko Widodo, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, dan Panitia Pengarah Rakernas PDI-P Prananda Prabowo (kiri ke kanan) bersama para kader PDI-P lainnya mengacungkan simbol metal dengan ketiga jarinya seusai pembukaan Rakernas III PDI-P di Sanur, Bali, Jumat (23/2/2018). Dalam rakernas tersebut telah diputuskan untuk mencalonkan kembali Joko Widodo sebagai calon presiden 2019-2024. POOL/DOK. PDI-P Presiden Joko Widodo, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, dan Panitia Pengarah Rakernas PDI-P Prananda Prabowo (kiri ke kanan) bersama para kader PDI-P lainnya mengacungkan simbol metal dengan ketiga jarinya seusai pembukaan Rakernas III PDI-P di Sanur, Bali, Jumat (23/2/2018). Dalam rakernas tersebut telah diputuskan untuk mencalonkan kembali Joko Widodo sebagai calon presiden 2019-2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyampaikan selamat atas pengukuhan Megawati Soekarnoputri sebagai Profesor Kehormatan Ilmu Pertahanan untuk Bidang Kepemimpinan Strategis Universitas Pertahanan (Unhan) Republik Indonesia.

Dalam pidato sambutannya secara virtual, Jumat (11/6/2021), Jokowi memuji berbagai kebijakan strategis ketika Megawati menjabat sebagai Wakil Presiden maupun Presiden.

"Sebagai Wakil Presiden ke-8 dan Presiden ke-5, terlalu banyak kebijakan yang bisa ditujukan untuk menggambarkan kepemimpinan strategis beliau," ujar Jokowi, dikutip dari siaran langsung pengukuhan melalui YouTube Unhan RI, Jumat (11/6/2021).

Baca juga: Unhan Beri Gelar Profesor Kehormatan ke Megawati, Jokowi: Keputusan Tepat...

"Mulai dari ekonomi kerakyatan, lahirnya UU sistem jaminan sosial nasional, lahirnya Perppu dan UU Antiterorisme, lahirnya UU KPK, dan masih banyak lagi," tutur dia.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) disahkan Megawati pada 27 Desember 2002.

Kemudian pada 4 April 2003, Megawati mengesahkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut Jokowi, hal itu menunjukan kepemimpinan strategis Megawati dalam membela kepentingan rakyat, memperjuangkan demokrasi dan antikorupsi serta kepentingan nasional lainnya.

Ia menegaskan, karakter kepemimpinan seperti itu sangat dibutuhkan oleh setiap pemimpin. Terlebih, ketika negara menghadapi tantangan dan hambatan yang berat.

"Termasuk ketika negara menghadapi hyper kompetisi global dan pandemi seperti sekarang ini. Ketangguhan kita sebagai negara besar akan selalu diuji dari waktu ke waktu," tambah Jokowi.

Baca juga: Megawati Resmi Dikukuhkan Jadi Profesor Kehormatan di Unhan RI

Diberitakan, Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri resmi dikukuhkan sebagai Profesor Kehormatan Universitas Pertahanan melalui sidang senat terbuka.

Pengukuhan itu dipimpin oleh Rektor Universitas Pertahanan Laksamana Madya Amarulla Octavian.

Sidang senat terbuka itu dihadiri oleh para pejabat antara lain, Ketua MPR Bambang Soesatyo, Ketua DPR Puan Maharani, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim, Mensos Tri Rismaharini, Menpan RB Tjahjo Kumolo dan para menteri kabinet Indonesia Maju lainnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Jebloskan Eks Dirut PT DI Budi Santoso ke Lapas Sukamiskin

KPK Jebloskan Eks Dirut PT DI Budi Santoso ke Lapas Sukamiskin

Nasional
 Pimpinan Komisi IX: Ketegasan dan Kedisiplinan Jadi Kunci Sukses PPKM Mikro

Pimpinan Komisi IX: Ketegasan dan Kedisiplinan Jadi Kunci Sukses PPKM Mikro

Nasional
UPDATE 24 Juni: 12.838.745 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 24 Juni: 12.838.745 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Satgas: Pandemi Covid-19 Hampir Mencapai Puncaknya

Satgas: Pandemi Covid-19 Hampir Mencapai Puncaknya

Nasional
UPDATE 24 Juni: Sebaran 20.574 Kasus Harian Covid-19 di Indonesia, Jakarta Tembus 7.500 Kasus

UPDATE 24 Juni: Sebaran 20.574 Kasus Harian Covid-19 di Indonesia, Jakarta Tembus 7.500 Kasus

Nasional
Kasus Covid-19 di Pulau Jawa Meningkat 2 Kali Lipat Dibanding Minggu Lalu

Kasus Covid-19 di Pulau Jawa Meningkat 2 Kali Lipat Dibanding Minggu Lalu

Nasional
Kasus Covid-19 Kembali Catat Rekor, Ini Respons Istana

Kasus Covid-19 Kembali Catat Rekor, Ini Respons Istana

Nasional
Komnas Perempuan: Tak Ada Satu Pun Pasal dalam RUU PKS yang Legalkan Zina

Komnas Perempuan: Tak Ada Satu Pun Pasal dalam RUU PKS yang Legalkan Zina

Nasional
UPDATE 24 Juni: Ada 171.542 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

UPDATE 24 Juni: Ada 171.542 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

Nasional
UPDATE 24 Juni: Total 136.896 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 24 Juni: Total 136.896 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
Berkas Perkara Dilimpahkan ke Tipikor Palembang, Eks Bupati Muara Enim Juarsah Segera Disidang

Berkas Perkara Dilimpahkan ke Tipikor Palembang, Eks Bupati Muara Enim Juarsah Segera Disidang

Nasional
RSUP Fatmawati, RSUP Persahabatan, dan RSPI Sulianti Saroso Jadi RS Khusus Covid-19

RSUP Fatmawati, RSUP Persahabatan, dan RSPI Sulianti Saroso Jadi RS Khusus Covid-19

Nasional
Selidiki TWK Pegawai KPK, Komnas HAM Dalami Keterangan Pegawai yang Memenuhi Syarat

Selidiki TWK Pegawai KPK, Komnas HAM Dalami Keterangan Pegawai yang Memenuhi Syarat

Nasional
Mayoritas Langgar Imigrasi, 145 WNI Dipulangkan dari Malaysia

Mayoritas Langgar Imigrasi, 145 WNI Dipulangkan dari Malaysia

Nasional
Rekor 20.574 Kasus Baru Covid-19, Pimpinan Komisi IX Minta Pembatasan Diperketat

Rekor 20.574 Kasus Baru Covid-19, Pimpinan Komisi IX Minta Pembatasan Diperketat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X