Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menlu Sebut Vaksinasi Covid-19 di ASEAN 8,91 Persen, Masih Jauh dari Target WHO

Kompas.com - 11/06/2021, 10:01 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, kesenjangan distribusi dan vaksinasi Covid-19 di dunia masih sangat besar yakni antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang.

"Dari sekitar 2,2 miliar dosis vaksin yang telah disuntikkan, 75 persen berada hanya di 10 negara maju dan hanya 0,4 persen yang berada di negara-negara berpenghasilan rendah," kata Retno melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (10/6/2021).

Retno mengatakan, kesenjangan distribusi vaksin tersebut berdampak pada persentase vaksinasi Covid-19 di dunia.

Ia mengatakan, kawasan Amerika Utara dan Eropa paling banyak melakukan vaksinasi dibandingkan kawasan Asia Tenggara dan Afrika.

"Kawasan Amerika Utara telah memvaksinasi 64,33 persen dari total populasi, kawasan Eropa telah memvaksinasi 52,85 persen dan persentase di kawasan Afrika baru mencapai 2,86 persen dan kawasan ASEAN 8,91 persen," ujarnya

"Angka ini masih jauh dari target WHO yang mengharapkan setidaknya 10 persen telah divaksin pada bulan September dan 30 persen pada Desember tahun ini," sambungnya.

Baca juga: Menlu: Indonesia Telah Terima 93.728.400 Dosis Vaksin Covid-19

Retno mengatakan, untuk mengatasi kesenjangan tersebut, Covax facility telah mendorong beberapa negara melakukan mekanisme dose-sharing atau berbagi vaksin.

Beberapa negara seperti Amerika Serikat, Jepang, Belgia dan Spanyol akan menyalurkan ekstra vaksin yang dimiliki melalui Covax facility.

Kemudian, Covax facility menyalurkan vaksin tersebut kepada negara-negara yang membutuhkan.

Lebih lanjut, Retno mengatakan, Indonesia sebagai salah satu co-chairs Covax AMC Angagement Group memiliki tanggung jawab moral yang besar untuk terus memperjuangkan akses setara terhadap vaksin untuk semua negara.

Indonesia, kata dia, sedang mengupayakan penghapusan HAKI untuk produk dan teknologi yang digunakan untuk penanganan pandemi Covid-19.

"Pembahasan awal terhadap tractate proposal ini di World Trade Organization atau WTO kemungkinan akan dimulai pada tanggal 17 Juni 2021," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com