Pembahasan RUU Otsus Papua, Komnas HAM Ingatkan soal Dasar Hukum Pendirian Kantor Perwakilan

Kompas.com - 08/06/2021, 18:17 WIB
Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Amiruddin Al Rahab ketika ditemui di Kantornya, Jakarta, Rabu (9/5/2018). KOMPAS.com/ MOH NADLIRKomisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Amiruddin Al Rahab ketika ditemui di Kantornya, Jakarta, Rabu (9/5/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM Amiruddin mengingatkan kepada pemerintah dan DPR soal pendirian kantor perwakilan Komnas HAM di setiap provinsi, termasuk di Papua Barat.

Amiruddin menuturkan, pendirian kantor perwakilan Komnas HAM diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

"UU Otsus ini memerintahkan adanya Kantor Perwakilan Komnas HAM di provinsi Papua. Sekarang ada dua provinsi, tapi kami belum bisa membuka kantor perwakilan di Papua Barat," kata Amiruddin, dalam rapat kerja dengan Panitia Khusus RUU Otsus Papua, Selasa (8/6/2021).

Baca juga: Soal Prolegnas Prioritas 2021, Puan Minta Partisipasi Masyarakat dalam Pembahasan RUU Otsus Papua

Amiruddin mengatakan, pendirian kantor perwakilan Komnas HAM harus menjadi pertimbangan pemerintah dan DPR dalam membahas Rancangan UU Otsus Papua, khususnya terkait skenario pemekaran provinsi.

Ia kembali mengingatkan, sampai saat ini Komnas HAM belum memiliki kantor perwakilan di Provinsi Papua Barat.

"Kami belum bisa membuka kantor perwakilan di Papua Barat karena harus berkomunikasi lagi dengan pemprov," ujarnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Amiruddin berharap apabila pemekaran provinsi itu dilakukan, maka harus ada dasar hukum pendirian kantor perwakilan Komnas HAM.

Menurut dia, dasar hukum itu diperlukan agar kantor perwakilan Komnas HAM lebih kuat dan berperan maksimal dalam menegakkan HAM di Papua.

"Kalau nanti (provinsi) berkembang, bapak Ketua Pansus yang saya hormati, ini perlu kita di dalam UU ini semacam dasar hukum untuk pendirian kantor perwakilan, agar dia bisa menjadi lebih kuat dan bisa berperan maksimal untuk menjadi counterpart dari pemerintah daerah dalam rangka memajukan perlindungan HAM," jelasnya.

Baca juga: Pimpinan DPR Yakin RUU Otsus Papua Rampung 2021

Selain Kantor Perwakilan Komnas HAM, Amiruddin menambahkan bahwa UU Otsus Papua juga mengamanatkan terbentuknya pengadilan HAM dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Papua.

"Itu perintah sejak UU ini disahkan pada tahun 2001. Itu diamanatkan dalam Pasal 45 UU Otsus Papua," ucapnya.

Ketika sudah terbentuk, Amiruddin menekankan soal proses penegakan hukum yang adil dan transparan.

Untuk itu, ia meminta kepada Pansus memperhatikan hal-hal tersebut ketika membahas RUU Otsus Papua.

"Hal ini tentu perlu mendapat perhatian akan seperti apa amanat ini mesti dibuat hari ini. Sehingga amanat dari 20 tahun yang lalu ini mendapat kejelasan, sehingga kita juga bisa memakainya untuk modal kita menyelesaikan persoalan-persoalan HAM yang hari ini muncul," tutur Amiruddin.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jaksa Agung Instruksikan Jajaran Bentuk Tim Khusus Berantas Mafia Tanah dan Pelabuhan

Jaksa Agung Instruksikan Jajaran Bentuk Tim Khusus Berantas Mafia Tanah dan Pelabuhan

Nasional
Perpanjangan PPKM Jawa-Bali, Bioskop Boleh Buka dengan Ketentuan Khusus

Perpanjangan PPKM Jawa-Bali, Bioskop Boleh Buka dengan Ketentuan Khusus

Nasional
Tak Lagi Diatur di Inmendagri, Ini Aturan Perjalanan Naik Kereta-Pesawat Selama PPKM

Tak Lagi Diatur di Inmendagri, Ini Aturan Perjalanan Naik Kereta-Pesawat Selama PPKM

Nasional
Gubernur Nonaktif Sulsel Nurdin Abdullah Divonis 5 Tahun Penjara, KPK Nyatakan Pikir-pikir

Gubernur Nonaktif Sulsel Nurdin Abdullah Divonis 5 Tahun Penjara, KPK Nyatakan Pikir-pikir

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Bagaimana Aturan Masuk Tempat Wisata?

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Bagaimana Aturan Masuk Tempat Wisata?

Nasional
Kasus Penanganan Perkara di KPK, Azis Syamsuddin Segera Disidang

Kasus Penanganan Perkara di KPK, Azis Syamsuddin Segera Disidang

Nasional
Ketum PBNU: Tanggal Pelaksanaan Muktamar Diputuskan Pekan Ini

Ketum PBNU: Tanggal Pelaksanaan Muktamar Diputuskan Pekan Ini

Nasional
9 Rekomendasi IDAI Terkait Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka

9 Rekomendasi IDAI Terkait Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka

Nasional
Adu Jotos Prajurit Marinir Vs Raider, Mabes TNI: Sedang Diproses Hukum

Adu Jotos Prajurit Marinir Vs Raider, Mabes TNI: Sedang Diproses Hukum

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Warteg-Kafe Masih Berlakukan Waktu Makan

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Warteg-Kafe Masih Berlakukan Waktu Makan

Nasional
Kasus Dugaan Suap di Kolaka Timur, Kepala BPBD Anzarullah Segera Disidang

Kasus Dugaan Suap di Kolaka Timur, Kepala BPBD Anzarullah Segera Disidang

Nasional
Saat Komnas HAM Anggap KPI Pusat Gagal Jamin Keamanan Pekerja dari Perundungan dan Pelecehan Seksual

Saat Komnas HAM Anggap KPI Pusat Gagal Jamin Keamanan Pekerja dari Perundungan dan Pelecehan Seksual

Nasional
PPKM Jawa-Bali hingga 13 Desember, Ini Aturan Terbaru Masuk Mal

PPKM Jawa-Bali hingga 13 Desember, Ini Aturan Terbaru Masuk Mal

Nasional
Aturan Terbaru Tempat Ibadah Selama PPKM Level 1, 2, dan 3 di Jawa-Bali

Aturan Terbaru Tempat Ibadah Selama PPKM Level 1, 2, dan 3 di Jawa-Bali

Nasional
PPKM Level 2 di 10 Daerah Jabodetabek, Ini Rincian Aturan untuk Aktivitas Masyarakat

PPKM Level 2 di 10 Daerah Jabodetabek, Ini Rincian Aturan untuk Aktivitas Masyarakat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.