Tak Penuhi Panggilan Komnas HAM, Firli dkk Dinilai Berupaya Melawan Hukum

Kompas.com - 08/06/2021, 15:31 WIB
Pimpinan KPK periode 2019-2023 menghadiri acara serah terima jabatan pimpinan KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (20/12/2019). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DPimpinan KPK periode 2019-2023 menghadiri acara serah terima jabatan pimpinan KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (20/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari mengkritik sikap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri dkk yang tak memenuhi panggilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Feri menilai tindakan tersebut mengindikasikan upaya perlawanan terhadap hukum.

"Dengan tidak hadirnya Firli terhadap panggilan lembaga negara yang berkaitan dengan dirinya maka sudah ada indikasi dia melakukan perlawanan terhadap hukum," kata Feri kepada Kompas.com, Selasa (8/6/2021).

Pemanggilan yang dilakukan Komnas HAM terkait adanya laporan dugaan pelanggaran HAM dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) yang merupakan bagian dari alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Baca juga: Soal Pimpinan KPK Tolak Panggilan, Ketua Komnas HAM: Kami Juga Pernah Dipanggil Ombudsman

Oleh karenanya, sudah seharusnya Firli dkk memenuhi pemanggilan tersebut, bukan malah mempertanyakan dugaan pelanggaran yang dimaksudkan Komnas HAM.

Tidak hadirnya para pimpinan KPK, kata Feri, bisa disebut sebagai tindakan tercela.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebagaimana bunyi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, pimpinan lembaga antirasuah yang melakukan tindakan tercela sangat mungkin diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 32 Ayat (1) huruf c menyebutkan bahwa pimpinan KPK berhenti atau diberhentikan karena: (c) melakukan perbuatan tercela.

"Proses perlawanan terhadap hukum itu bisa saja dalam konteks lembaga seperti KPK merupakan perbuatan tercela. Di dalam UU KPK melakukan perbuatan tercela karena dia pimpinan dapat menjadi alasan pemberhentiannya," ujar Feri.

Feri menilai, sikap yang ditunjukkan oleh para pimpinan KPK dalam proses alih status pegawai KPK jelas merupakan pelanggaran hukum yang sangat terbuka.

Ia khawatir, proses ini akan melemahkan integritas para pemberantas korupsi.

"Bagi saya ini betul-betul proses pelanggaran hukum yang sudah sangat terbuka dan tidak malu-malu lagi," kata Feri.

"Ini akan menyebabkan penegak hukum, terutama yang ada di KPK, mudah dirusak karena pimpinan tidak memberikan suri tauladan," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, pimpinan KPK tak memenuhi panggilan Komnas HAM yang dijadwalkan Selasa (8/6/2021) hari ini.

Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri menyebutkan bahwa pimpinan dan sekjen KPK telah menerima surat dari Komnas HAM tertanggal 2 Juni 2021 terkait aduan tes wawasan kebangsaan pegawai KPK.

Baca juga: Anggota Komisi III: Sebaiknya Pimpinan KPK Penuhi Panggilan Komnas HAM

"Tindak lanjut surat dimaksud, Senin, 7 Juni 2021 pimpinan KPK telah berkirim surat kepada Komnas HAM untuk meminta penjelasan lebih dahulu mengenai hak asasi apa yang dilanggar pada pelaksanaan alih status pegawai KPK," kata Ali dalam keterangan tertulis, Selasa.

Ali mengeklaim bahwa para pimpinan KPK sangat menghargai dan menghormati apa yang menjadi tugas pokok fungsi Komnas HAM sebagaimana ketentuan yang berlaku saat ini.

Akan tetapi, lanjut dia, proses peralihan status pegawai KPK merupakan perintah undang-undang dan KPK telah melaksanakan undang-undang tersebut.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Novel Baswedan dkk Datang ke Mabes, Sosialisasi Jadi ASN Polri?

Novel Baswedan dkk Datang ke Mabes, Sosialisasi Jadi ASN Polri?

Nasional
Azis Syamsuddin Jalani Sidang Perdana Kasus Suap Hari Ini

Azis Syamsuddin Jalani Sidang Perdana Kasus Suap Hari Ini

Nasional
Tegaskan Urgensi RUU TPKS, Ketua DPP Nasdem: Mau Sampai Kapan Kekerasan Seksual Berulang?

Tegaskan Urgensi RUU TPKS, Ketua DPP Nasdem: Mau Sampai Kapan Kekerasan Seksual Berulang?

Nasional
Kenapa Varian Omicron Belum Terdeteksi di Indonesia? Ini Kata Epidemiolog

Kenapa Varian Omicron Belum Terdeteksi di Indonesia? Ini Kata Epidemiolog

Nasional
UPDATE Covid-19: Tambah 196 Kasus, Sembuh 298, Meninggal 4

UPDATE Covid-19: Tambah 196 Kasus, Sembuh 298, Meninggal 4

Nasional
Ini Nama 9 dari 14 Korban Meninggal Terdampak Erupsi Semeru

Ini Nama 9 dari 14 Korban Meninggal Terdampak Erupsi Semeru

Nasional
PPKM Luar Jawa-Bali Berakhir Hari Ini, Berikut Situasi Covid-19 Terbaru

PPKM Luar Jawa-Bali Berakhir Hari Ini, Berikut Situasi Covid-19 Terbaru

Nasional
Diundang Sosialisasi Alih Status, Eks Pegawai KPK Harap Posisi dan Peran di Polri Diperjelas

Diundang Sosialisasi Alih Status, Eks Pegawai KPK Harap Posisi dan Peran di Polri Diperjelas

Nasional
Erupsi Semeru, Perintah Presiden Jokowi dan Kata Mbah Rono

Erupsi Semeru, Perintah Presiden Jokowi dan Kata Mbah Rono

Nasional
Airlangga Minta Kader Golkar Bantu Warga Terdampak Erupsi Semeru

Airlangga Minta Kader Golkar Bantu Warga Terdampak Erupsi Semeru

Nasional
Bakamla Evakuasi 2 Warga Terjebak di Longboat Mati Mesin di Perairan Maluku

Bakamla Evakuasi 2 Warga Terjebak di Longboat Mati Mesin di Perairan Maluku

Nasional
Survei Indikator: 72 Persen Responden Puas atas Kinerja Jokowi, Tertinggi Selama Pandemi

Survei Indikator: 72 Persen Responden Puas atas Kinerja Jokowi, Tertinggi Selama Pandemi

Nasional
Survei Indikator: Risma dan Sri Mulyani Menteri Berkinerja Terbaik

Survei Indikator: Risma dan Sri Mulyani Menteri Berkinerja Terbaik

Nasional
[POPULER NASIONAL] Erupsi Gunung Semeru Tak Seperti Letusan Merapi di 2010 | 13 Orang Meninggal akibat Erupsi Semeru, Baru 2 Teridentifikasi

[POPULER NASIONAL] Erupsi Gunung Semeru Tak Seperti Letusan Merapi di 2010 | 13 Orang Meninggal akibat Erupsi Semeru, Baru 2 Teridentifikasi

Nasional
Erupsi Semeru, Bupati Lumajang Tetapkan Status Tanggap Darurat 30 Hari

Erupsi Semeru, Bupati Lumajang Tetapkan Status Tanggap Darurat 30 Hari

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.