Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 08/06/2021, 15:11 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR Arsul Sani mengatakan, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semestinya memenuhi panggilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Pemanggilan tersebut terkait laporan dugaan pelanggaran HAM dalam pelaksanaan tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai proses alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN).

"Sebaiknya pimpinan KPK penuhi panggilan Komnas HAM," ujar Arsul, saat dihubungi, Selasa (8/6/2021).

Baca juga: Pimpinan KPK Tolak Panggilan, Komnas HAM: Kami Tetap Beri Kesempatan

Arsul mengatakan, kepatuhan KPK untuk memenuhi panggilan Komnas HAM merupakan bentuk penghormatan terhadap sesama lembaga negara dan pendidikan hukum bagi publik.

"Bahwa menghormati kewenangan lembaga resmi itu juga perlu dilakukan oleh siapa pun, termasuk mereka yang sedang menjadi pejabat negara," kata Arsul.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menuturkan, sebaiknya pimpinan KPK mencontoh sikap perwira tinggi Polri ketika memenuhi panggilan Komnas HAM terkait kasus penembakan anggota Laskar FPI di tol Cikampek.

Arsul pun mempertanyakan alasan KPK mangkir dari panggilan Komnas HAM dengan dalih ingin meminta penjelasan soal tujuan pemanggilan.

Menurut Arsul, penjelasan Komnas HAM dapat diperoleh ketika pimpinan KPK memenuhi pemanggilan tersebut.

"Komnas HAM punya kewajiban untuk menjelaskannya sebelum mereka mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada pimpinan KPK," kata dia.

Baca juga: Tolak Panggilan Komnas HAM, Pimpinan KPK Minta Dijelaskan Apa Pelanggaran Mereka

Arsul khawatir, sikap pimpinan KPK itu nantinya dicontoh oleh orang-orang yang hendak diperiksa KPK tetapi mangkir dengan alasan mempertanyakan tujuan pemanggilan.

"Kalau sudut pandang bahwa lembaga yang memanggil itu harus menjelaskan dulu, maka nanti kalau ada orang yang dipanggil KPK dalam rangka penyelidikan misalnya, bisa-bisa minta agar penyelidik KPK jelaskan dahulu kenapa yang bersangkutan dipanggil," ujar Arsul.

Sebelumnya diberitakan, Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri menyebut pimpinan dan sekjen KPK telah menerima surat dari Komnas HAM tertanggal 2 Juni 2021.

"Tindak lanjut surat dimaksud, Senin, 7 Juni 2021 Pimpinan KPK telah berkirim surat kepada Komnas HAM untuk meminta penjelasan lebih dahulu mengenai hak asasi apa yang dilanggar pada pelaksanaan alih status pegawai KPK," kata Ali dalam keterangan tertulis, Selasa.

Baca juga: Komnas HAM Akan Selidiki Apakah TWK Pegawai KPK Sesuai Standar HAM

Komnas HAM tengah menyelidiki kepatuhan KPK dalam pemenuhan standar dan norma HAM terkait kebijakan TWK.

Hal itu, dilakukan setelah Komnas HAM mendapat laporan dari Wadah Pegawai KPK soal 75 pegawai yang dibebastugaskan setelah tidak lolos TWK.

"Kami ingin memastikan bahwa setiap langkah atau setiap kebijakan dari lembaga negara mana pun di Indonesia ini, tanpa terkecuali, dipastikan bahwa dia harus menuhi standar dan norma hak asasi manusia," kata Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik dalam konferensi pers, Senin (24/5/2021).

Taufan pun meminta pimpinan KPK beserta pihak-pihak terkait untuk kooperatif dalam memberikan informasi perihal polemik TWK yang dibutuhkan oleh Komnas HAM.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Agung Laksono Bilang Golkar Tinggal Cari Cawapres Pendamping Airlangga di Pilpres 2024

Agung Laksono Bilang Golkar Tinggal Cari Cawapres Pendamping Airlangga di Pilpres 2024

Nasional
BPJS Ketenagakerjaan Siap Dukung Pemerintah Sejahterakan Pelaku Olahraga

BPJS Ketenagakerjaan Siap Dukung Pemerintah Sejahterakan Pelaku Olahraga

Nasional
Kaesang Bungkam Saat Ditanya soal Pilihan Parpol

Kaesang Bungkam Saat Ditanya soal Pilihan Parpol

Nasional
Sebut Keputusannya Tepat Tak Lakukan 'Lockdown', Jokowi: Ekonomi Bisa Minus 15-17 Persen

Sebut Keputusannya Tepat Tak Lakukan "Lockdown", Jokowi: Ekonomi Bisa Minus 15-17 Persen

Nasional
Jokowi Sebut Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Peringkat 1 atau 2 di Antara Negara G20

Jokowi Sebut Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Peringkat 1 atau 2 di Antara Negara G20

Nasional
Menpan-RB Beri Klarifikasi soal Anggaran Kemiskinan Rp 500 Triliun Tersedot untuk Rapat

Menpan-RB Beri Klarifikasi soal Anggaran Kemiskinan Rp 500 Triliun Tersedot untuk Rapat

Nasional
Agung Laksono Yakin KIB Segera Deklarasi Capres-Cawapres: Golkar Bulat Dukung Airlangga Capres

Agung Laksono Yakin KIB Segera Deklarasi Capres-Cawapres: Golkar Bulat Dukung Airlangga Capres

Nasional
Menlu Retno Marsudi: Yang Dapat Menolong Myanmar adalah Bangsa Myanmar Sendiri

Menlu Retno Marsudi: Yang Dapat Menolong Myanmar adalah Bangsa Myanmar Sendiri

Nasional
'DPR Periode Ini Paling Hening Sepanjang Sejarah Reformasi, padahal Harusnya Mengkritik Pemerintah...'

"DPR Periode Ini Paling Hening Sepanjang Sejarah Reformasi, padahal Harusnya Mengkritik Pemerintah..."

Nasional
Cerita Jokowi soal Penanganan Covid-19: Hampir 80 Persen Menteri Minta 'Lockdown'

Cerita Jokowi soal Penanganan Covid-19: Hampir 80 Persen Menteri Minta "Lockdown"

Nasional
Erick Thohir Diklaim sebagai Kandidat Cawapres Terkuat PAN

Erick Thohir Diklaim sebagai Kandidat Cawapres Terkuat PAN

Nasional
Kompolnas Pasrah, Keluarga Mahasiswa UI Tewas Ditabrak Dipersilakan Praperadilan

Kompolnas Pasrah, Keluarga Mahasiswa UI Tewas Ditabrak Dipersilakan Praperadilan

Nasional
Kompolnas Sudah Klarifikasi Penyidik Kasus Mahasiswa UI Tewas Ditabrak, Ini Hasilnya

Kompolnas Sudah Klarifikasi Penyidik Kasus Mahasiswa UI Tewas Ditabrak, Ini Hasilnya

Nasional
Ditanya Peluang Erick Thohir Gabung PAN, Zulhas: Setiap Hari Sama Saya Terus

Ditanya Peluang Erick Thohir Gabung PAN, Zulhas: Setiap Hari Sama Saya Terus

Nasional
Selain Jokowi, Megawati Juga Hadiri Perayaan Imlek Nasional di Lapangan Banteng

Selain Jokowi, Megawati Juga Hadiri Perayaan Imlek Nasional di Lapangan Banteng

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.