Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisi X: 30 Persen Sekolah Sudah Gelar Belajar Tatap Muka dalam Sepekan

Kompas.com - 08/06/2021, 13:34 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda menilai, arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal pembelajaran tatap muka (PTM) tidak boleh lebih dari dua hari dalam sepekan tidak akan diterapkan di seluruh sekolah.

Sebab, menurut Huda, saat ini sudah ada 30 persen sekolah yang telah menerapkan belajar tatap muka secara terbatas.

"Usulan Pak Jokowi ini hampir pasti tidak berlaku di seluruh sekolah. Karena apa? Sampai hari ini, sudah 30 persen dari seluruh sekolah di Indonesia memang sudah melaksanakan PTM," kata Huda saat dihubungi Kompas.com, Selasa (8/6/2021).

Baca juga: Jokowi Keluarkan Instruksi Pembelajaran Tatap Muka, Anggota Komisi X: Presiden Ingin PTM Tetap Jalan

Huda menuturkan, PTM secara terbatas di sejumlah sekolah digelar penuh dalam satu pekan.

Sekolah tersebut umumnya berada di daerah zona hijau atau aman dari penularan Covid-19 dan rata-rata berada di luar Pulau Jawa.

"Sudah ada itu 30 persen. Dan itu full semua dalam satu minggu. Terutama di daerah-daerah yang zona hijau," ucapnya.

Kendati demikian, Huda menilai arahan Presiden Jokowi soal dua hari sekolah dalam satu minggu tetap dapat dilakukan.

Arahan itu dapat menjadi opsi bagi sekolah yang belum menggelar PTM. Sementara, bagi sekolah yang sudah terlanjur menjalankan PTM dalam satu pekan dinilai tak perlu menyesuaikan.

"Jadi yang sudah berjalan 30 persen, tidak harus menyesuaikan, tetap saja seperti sebagaimana yang sudah dijalankan. Saran Pak Jokowi bisa menjadi opsi bagi sekolah-sekolah yang baru akan melaksanakan sekolah tatap muka," tegas Huda.

Baca juga: Satgas: Pembelajaran Tatap Muka Hanya Boleh 2 Hari dalam Seminggu

Sebelumnya diberitakan, Presiden Jokowi meminta PTM digelar dengan ekstra hati-hati. Sejumlah arahan disampaikan Jokowi kepada jajaran pemerintahan terkait pembukaan sekolah tatap muka.

Salah satunya, PTM tidak boleh dilakukan lebih dari dua hari dalam sepekan. Kemudian, PTM hanya boleh maksimal 25 persen dari total siswa.

"Ketiga, setiap hari maksimal hanya dua jam (pembelajaran). Keempat, opsi menghadirkan anak ke sekolah tetap ditentukan oleh orangtua. Kelima, semua guru sudah harus selesai divaksinasi sebelum dimulai (pembelajaran tatap muka)," ucap Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin seusai rapat terbatas bersama Presiden Jokowi, di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (7/6/2021).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com