Kompas.com - 08/06/2021, 13:05 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi X DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Syaiful Huda mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkeinginan untuk tetap mendorong pembelajaran tatap muka

Hal tersebut, menurut Huda, tercermin dari instruksi Jokowi mengenai pembelajaran tatap muka.

"Kita apresiasi opsi yang disampaikan oleh Pak Presiden. Opsi itu semakin menguatkan kita bahwa memang PTM tetap harus dilaksanakan, walaupun dalam seminggu hanya dua hari dan dua jam dalam sehari," kata Huda saat dihubungi Kompas.com, Selasa (8/6/2021).

"Kita bisa memaknai, bahwa Presiden tetap menghendaki PTM tetap harus berjalan, seperti itu," kata dia.

Presiden Jokowi meminta pembelajaran tatap muka digelar dengan ekstra hati-hati.

Ada beberapa arahan Presiden Jokowi terkait pembukaan sekolah tatap muka, salah satunya adalah PTM tidak boleh dilakukan lebih dari dua hari dalam sepekan.

Baca juga: Juli, Sekolah Tatap Muka Dimulai: Upaya Cegah Learning Loss dan Instruksi Jokowi

Politisi PKB itu mengatakan, pernyataan Jokowi soal dua hari sekolah tatap muka dalam sepekan dinilai dapat menjadi opsi atau pilihan bagi sekolah.

Sebab, wewenang sepenuhnya terkait mekanisme pelaksanaan PTM ada di tangan sekolah.

"Jadi opsi yang didorong Pak Presiden, itu bisa menjadi opsi yang bisa diakomodir oleh sekolah-sekolah. Karena ini kan sepenuhnya jadi wewenang sekolah," ujar dia. 

Ia mengatakan, hingga kini tidak ada skenario yang bersifat baku dan diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) dalam hal mekanisme terkait pelaksanaan atau jadwal PTM.

Oleh karena itu, menurut Huda, tentu sekolah-sekolah di Indonesia dapat menjadikan pernyataan Presiden Jokowi sebagai opsi ketika kelak melakukan PTM.

Kendati demikian, Huda menilai bahwa opsi dari Jokowi hampir pasti tidak berlaku di seluruh sekolah di Indonesia.

Sebab, kata dia, hingga kini sudah ada 30 persen sekolah yang telah melakukan PTM dan memberlakukan kebijakan masing-masing.

Menurut dia, 30 persen sekolah itu justru melakukan PTM penuh dalam satu pekan.

"30 persen itu full semua dalam satu minggu pembelajaran tatap muka, terutama di daerah-daerah yang zona hijau. Dan rata-rata ada di luar Pulau Jawa," ucap Huda.

Baca juga: Satgas: Pembelajaran Tatap Muka Hanya Boleh 2 Hari dalam Seminggu

Atas hal tersebut, ia berpendapat sebaiknya, sekolah-sekolah yang sudah menjalankan PTM sebaiknya melanjutkan sistem mereka sesuai dengan pertimbangan masing-masing, termasuk wilayah sekolah tersebut, apakah zona hijau, kuning, oranye, atau merah. 

Sementara itu, menurut Huda opsi dua hari dalam satu pekan PTM tetap dapat dilakukan dan dipertimbangkan bagi sekolah-sekolah yang belum atau akan membuka sekolah.

"Jadi yang sudah berjalan 30 persen, tidak harus menyesuaikan, tetap saja seperti sebagaimana yang sudah dijalankan. Saran Pak Jokowi bisa menjadi opsi bagi sekolah-sekolah yang baru akan melaksanakan sekolah tatap muka," ucap dia.

Baca juga: Menkes: Sekolah Tatap Muka Maksimal Diikuti 25 Persen dari Total Siswa

Selain soal jumlah hari masuk, Presiden Jokowi mengarahkan agar pembelajaran tatap muka hanya boleh maksimal 25 persen dari total siswa.

"Ketiga, setiap hari maksimal hanya dua jam (pembelajaran). Keempat, opsi menghadirkan anak ke sekolah tetap ditentukan oleh orangtua. Kelima, semua guru sudah harus selesai divaksinasi sebelum dimulai (pembelajaran tatap muka)," ucap Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin selepas rapat terbatas bersama Presiden Jokowi, Menkoperekonomian, Kapolri, Panglima TNI, dan Kepala BNPB di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (7/6/2021).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PBNU Bakal Berikan Santunan Rp 5 Juta untuk Korban Meninggal Tragedi Stadion Kanjuruhan

PBNU Bakal Berikan Santunan Rp 5 Juta untuk Korban Meninggal Tragedi Stadion Kanjuruhan

Nasional
Jubir: KPK Menyayangkan, Penyelidikan Formula E Diseret-seret untuk Kepentingan Politik

Jubir: KPK Menyayangkan, Penyelidikan Formula E Diseret-seret untuk Kepentingan Politik

Nasional
Anies Baswedan Tiba di Nasdem Tower Jelang Pengumuman Deklarasi Capres 2024

Anies Baswedan Tiba di Nasdem Tower Jelang Pengumuman Deklarasi Capres 2024

Nasional
Jokowi: Mungkin Sebentar Lagi Kita Nyatakan Pandemi Sudah Berakhir

Jokowi: Mungkin Sebentar Lagi Kita Nyatakan Pandemi Sudah Berakhir

Nasional
Tragedi Stadion Kanjuruhan, MUI: Bentuk Tim Khusus Independen

Tragedi Stadion Kanjuruhan, MUI: Bentuk Tim Khusus Independen

Nasional
Empat Arahan Jokowi Usai Tragedi Kanjuruhan Malang, Investigasi Menyeluruh hingga Usut Tuntas

Empat Arahan Jokowi Usai Tragedi Kanjuruhan Malang, Investigasi Menyeluruh hingga Usut Tuntas

Nasional
KPK Bantah Firli Paksakan Anies Jadi Tersangka Kasus Formula E

KPK Bantah Firli Paksakan Anies Jadi Tersangka Kasus Formula E

Nasional
'Prank' KDRT Baim Wong, Dalih Lelucon Dinilai Tak Bisa Jadi Pembenaran

"Prank" KDRT Baim Wong, Dalih Lelucon Dinilai Tak Bisa Jadi Pembenaran

Nasional
KSP: Pemerintah Memastikan Tragedi Kanjuruhan Tidak Terulang

KSP: Pemerintah Memastikan Tragedi Kanjuruhan Tidak Terulang

Nasional
Polemik 'Prank' KDRT Baim Wong, Ini Ancaman Pidana Laporan Palsu

Polemik "Prank" KDRT Baim Wong, Ini Ancaman Pidana Laporan Palsu

Nasional
KPK Tegaskan Kasus Formula E Masih Tahap Penyelidikan

KPK Tegaskan Kasus Formula E Masih Tahap Penyelidikan

Nasional
Komnas Perempuan Kecam Tindakan Baim Wong yang Buat 'Prank' KDRT

Komnas Perempuan Kecam Tindakan Baim Wong yang Buat "Prank" KDRT

Nasional
Nasdem Deklarasi Nama Capres 2024 Hari Ini, Siapa yang Dipilih?

Nasdem Deklarasi Nama Capres 2024 Hari Ini, Siapa yang Dipilih?

Nasional
'Prank' KDRT Baim Wong Dinilai Tetap Melanggar Hukum meski Cuma Lelucon

"Prank" KDRT Baim Wong Dinilai Tetap Melanggar Hukum meski Cuma Lelucon

Nasional
Perkara Gas Air Mata Polisi di Stadion Kanjuruhan dan Larangan Penggunaannya

Perkara Gas Air Mata Polisi di Stadion Kanjuruhan dan Larangan Penggunaannya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.