Ia mengatakan, masalah itu masih ditambah dengan pertumbuhan angkatan kerja baru yang cenderung meningkat setiap tahun.
Ini termasuk minimnya penduduk usia angkatan kerja yang pernah mengikuti pelatihan kerja sehingga menyebabkan terjadinya mismatch skill.
"Tantangan ini semakin berat dengan perkembangan revolusi industri 4.0 dan teknologi digital yang semakin cepat dan mendisrupsi beragam sektor kehidupan termasuk ketenagakerjaan," kata dia.
Oleh karena itu, ujar Ma'ruf, afirmasi kebijakan pemerintah yang melibatkan beragam pemangku kepentingan sangat dibutuhkan.
Utamanya dalam memitigasi beragam persoalan ketenagakerjaan agar tenaga kerja nasional dapat tetap eksis di tengah era persaingan global yang sangat ketat.
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, kementeriannya sudah membangun 1.014 BLK komunitas.
"Sehingga sejak tahun 2017 hingga saat ini, sebanyak 2.127 BLK Komunitas yang tersebar di lembaga keagamaan seperti pesantren, seminari, dhammaseka, pasraman, komunitas serikat pekerja dan serikat buruh di seluruh Indonesia," kata dia.
Dengan asumsi dua paket pelatihan per tahun untuk setiap BLK Komunitas, kata dia, maka kapasitas latih pun bisa ditambah sebanyak kurang lebih 68.000 pencari kerja per tahun.
Hal tersebut, kata dia, merupakan salah satu upaya impelemntasi kebijakan Wakil Presiden untuk menjadikan pembangunan sumber daya manusia sebagai program prioritas pembangunan nasional.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.