Resmikan BLK Komunitas dan Bank Wakaf Mikro, Wapres Harap Tingkatkan Keterampilan Kerja

Keberadaan BLK tersebut diharapkannya dapat meningkatkan keterampilan kerja tidak hanya bagi para santri di ponpes tersebut tetapi juga bagi masyarakat di sekitar ponpes.

Setelah penandatanganan nota kesepahaman, kerja sama antara Kementerian Ketenagakerjaan dengan sejumlah perusahaan pun dilakukan.

"Pemerintah berharap nota kesepahaman ini menjadi langkah awal yang baik bagi terjalinnya kerja sama antara pemerintah dengan dunia usaha dalam mendorong kemandirian BLK Komunitas," kata Ma'ruf dalam sambutannya.

Ia pun berharap agar perusahaan lain dapat melakukan hal serupa demi peningkatan kinerja BLK Komunitas yang dibangun.

Antara lain, agar dapat memberikan bekal keterampilan bagi komunitas pesantren dan masyarakat sekitarnya.

"Supaya memenuhi kualifikasi untuk memasuki lapangan kerja ataupun berwirausaha," kata Ma'ruf.

Selain itu, Ma'ruf juga menyaksikan penyerahan Surat Izin Bank Wakaf Mikro dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kepada Pesantren Cipasung.

Ia berharap, dengan diterbitkannya surat tersebut, BWM di Pesantren Cipasung dapat segera beroperasi.

"Untuk mewujudkan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah di pesantren sekaligus mendorong peran pemberdayaan sosial ekonomi Pesantren Cipasung bagi masyarakat sekitar," ujar dia.

Lebih lanjut Ma'ruf mengatakan, saat ini ketenagakerjaan dan kesempatan berusaha bagi masyarakat kecil utamanya terkait akses permodalan masih menjadi persoalan.

Terlebih, kata dia, dalam upaya pemulihan berbagai sektor yang terdampak pandemi Covid-19.

"Persoalan tersebut juga semakin mengemuka dan menjadi perhatian serius pemerintah yang terus mengupayakan jalan keluarnya," kata dia.

Ma'ruf menjelaskan, masalah ketenagakerjaan yang masih menjadi masalah krusial juga ditunjukkan dengan tingginya angka pengangguran dan rendahnya daya saing atau produktivitas tenaga kerja.

Apalagi di tengah situasi pandemi Covid-19 sekarang ini, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Februari 2021 menunjukkan ada sebanyak 19,1 juta tenaga kerja terdampak pandemi.

Ia mengatakan, masalah itu masih ditambah dengan pertumbuhan angkatan kerja baru yang cenderung meningkat setiap tahun.

Ini termasuk minimnya penduduk usia angkatan kerja yang pernah mengikuti pelatihan kerja sehingga menyebabkan terjadinya mismatch skill.

"Tantangan ini semakin berat dengan perkembangan revolusi industri 4.0 dan teknologi digital yang semakin cepat dan mendisrupsi beragam sektor kehidupan termasuk ketenagakerjaan," kata dia.

Oleh karena itu, ujar Ma'ruf, afirmasi kebijakan pemerintah yang melibatkan beragam pemangku kepentingan sangat dibutuhkan.

Utamanya dalam memitigasi beragam persoalan ketenagakerjaan agar tenaga kerja nasional dapat tetap eksis di tengah era persaingan global yang sangat ketat.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, kementeriannya sudah membangun 1.014 BLK komunitas.

"Sehingga sejak tahun 2017 hingga saat ini, sebanyak 2.127 BLK Komunitas yang tersebar di lembaga keagamaan seperti pesantren, seminari, dhammaseka, pasraman, komunitas serikat pekerja dan serikat buruh di seluruh Indonesia," kata dia.

Dengan asumsi dua paket pelatihan per tahun untuk setiap BLK Komunitas, kata dia, maka kapasitas latih pun bisa ditambah sebanyak kurang lebih 68.000 pencari kerja per tahun.

Hal tersebut, kata dia, merupakan salah satu upaya impelemntasi kebijakan Wakil Presiden untuk menjadikan pembangunan sumber daya manusia sebagai program prioritas pembangunan nasional.