KILAS

Pengamat Pertahanan Sebut Kontroversi Raperpres Alutsista Sarat dengan Upaya Politisasi

Kompas.com - 08/06/2021, 11:16 WIB
Prajurit TNI AL mengikuti Apel Gelar Pasukan Kesiapsiagaan TNI Angkatan Laut Tahun 2020 di dermaga JICT II, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (23/11/2020). Apel pasukan tersebut digelar untuk memeriksa kesiapansiagaan prajurit maupun alutsista TNI Angkatan Laut guna menyambut tugas-tugas ke depan. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGPrajurit TNI AL mengikuti Apel Gelar Pasukan Kesiapsiagaan TNI Angkatan Laut Tahun 2020 di dermaga JICT II, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (23/11/2020). Apel pasukan tersebut digelar untuk memeriksa kesiapansiagaan prajurit maupun alutsista TNI Angkatan Laut guna menyambut tugas-tugas ke depan.

KOMPAS.com - Pengamat Pertahanan Curie Maharani Savitri mengatakan, kontroversi seputar rancangan peraturan presiden (raperpres) dalam pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) senilai Rp 1,7 kuadriliun sarat dengan upaya politisasi.

Padahal, sebut dia, sifat rancangan perpres sendiri masih pada tahap rencana.

“Kami concern ya ada upaya politisasi. Politisasi ini dalam artian ada kepentingan nonpertahanan dan membuat isu tersebut menjadi kontroversi publik," ujar Curie dalam serial diskusi Tanya Jawab Cak Ulung dengan tema "Membaca Anggaran Alutsista Rp 1,7 Kuadriliun" dari channel YouTube Republik Merdeka TV, Kamis (3/6/2021).

Baca juga: Bahas Anggaran Alutsista, Rapat Komisi I DPR dengan Prabowo Digelar Tertutup

Sebelumnya, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto telah mengungkapkan rencana pemerintah memperkuat alutsista lewat rancangan Perpres tentang pemenuhan kebutuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam) Kemhan dan TNI pada 2020-2024.

Mendengar penjelasan Prabowo, para anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) memberikan respons positif terkait rencana perpres.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Namun, rancangan perpres yang tengah disusun Kemenhan tersebut bocor ke publik dan menjadi kontroversi lantaran dibuka oleh beberapa pihak.

Kebocoran informasi itu menjadi perdebatan, meski Kemenhan menyatakan masih dalam proses menggodok regulasi tersebut.

Baca juga: Kemenhan Akui Prabowo Kenal Beberapa Orang PT TMI

Curie menjelaskan, perencanaan regulasi memang harus dilakukan Kemenhan atas instruksi Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi).

"Misalnya raperpres ini berbicara rencana strategis (renstra) jamak, maka terhitung 25 tahun ke depan merupakan instruksi presiden (inpres). Hal ini memang harus dilakukan Kemenhan sebagai perencana," imbuhnya.

Curie menyebut, perencanaan tersebut memang berbeda dari biasanya. Soal pendekatan, umumnya perencanaan pertahanan dimulai dari kapabilitas alat yang diinginkan, baru kemudian berbicara soal anggaran.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mengenal Agama Baha'i yang Dilindungi Konstitusi RI...

Mengenal Agama Baha'i yang Dilindungi Konstitusi RI...

Nasional
Wapres: Tingkatkan  Kualitas Hidup Masyarakat Melalui Smart City

Wapres: Tingkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Melalui Smart City

Nasional
Mengevaluasi Kinerja Menteri Kesehatan

Mengevaluasi Kinerja Menteri Kesehatan

Nasional
Vaksin Dosis Ketiga Khusus Nakes, Masyarakat Diminta Tak Memaksakan Kehendak

Vaksin Dosis Ketiga Khusus Nakes, Masyarakat Diminta Tak Memaksakan Kehendak

Nasional
Kejaksaan Berdalih Pinangki Belum Dieksekusi ke Lapas karena Urusan Teknis

Kejaksaan Berdalih Pinangki Belum Dieksekusi ke Lapas karena Urusan Teknis

Nasional
DKI Catat 372 Kasus Covid-19 dengan Variant of Concern, Delta Masih Mendominasi

DKI Catat 372 Kasus Covid-19 dengan Variant of Concern, Delta Masih Mendominasi

Nasional
8 Hari PPKM, Angka Kematian Pasien Covid-19 Selalu Lewati 1.000 Tiap Hari

8 Hari PPKM, Angka Kematian Pasien Covid-19 Selalu Lewati 1.000 Tiap Hari

Nasional
Bantah Epidemiolog UI, Ngabalin Klaim RI Tak Menuju Jebakan Pandemi

Bantah Epidemiolog UI, Ngabalin Klaim RI Tak Menuju Jebakan Pandemi

Nasional
Seleksi Hakim Agung, KY Tak Loloskan Hakim yang Vonis Banding Pinangki dan Djoko Tjandra

Seleksi Hakim Agung, KY Tak Loloskan Hakim yang Vonis Banding Pinangki dan Djoko Tjandra

Nasional
Kemenkes Temukan 1.066 Kasus Covid-19 Akibat Varian Delta, DKI Catat 323

Kemenkes Temukan 1.066 Kasus Covid-19 Akibat Varian Delta, DKI Catat 323

Nasional
Kampus Negeri Juga Diminta Dengar Lagu Indonesia Raya Setiap Selasa dan Kamis

Kampus Negeri Juga Diminta Dengar Lagu Indonesia Raya Setiap Selasa dan Kamis

Nasional
Panglima TNI Minta Petugas Tracer Jangan Kalah Cepat dengan Penyebaran Covid-19

Panglima TNI Minta Petugas Tracer Jangan Kalah Cepat dengan Penyebaran Covid-19

Nasional
Kemendikbud Ristek Minta PTN Baca Teks Pancasila Tiap Rabu dan Jumat

Kemendikbud Ristek Minta PTN Baca Teks Pancasila Tiap Rabu dan Jumat

Nasional
Hari Terakhir PPKM Level 4, Keterisian Tempat Tidur Pasien Covid-19 di 3 Wilayah Ini Masih Tinggi

Hari Terakhir PPKM Level 4, Keterisian Tempat Tidur Pasien Covid-19 di 3 Wilayah Ini Masih Tinggi

Nasional
UPDATE: Total 5.532 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, 4 Pasien di 2 Negara Sembuh

UPDATE: Total 5.532 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, 4 Pasien di 2 Negara Sembuh

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X