Menilik Kembali 10 Kota di Indonesia yang Punya Nilai Toleransi Tertinggi

KOMPAS.com - Satu hal yang perlu direnungkan dalam peringatan hari lahir Pancasila yang baru beberapa hari berlalu adalah mengenai tolerasi.

Ya, toleransi sangat perlu direnungkan karena Indonesia memiliki suku, agama, ras, dan bahasa yang begitu beragam.

Dengan adanya toleransi, tak hanya saling menghargai atau menghormati perbedaan. Akan tetapi, kita juga bisa merawat kehidupan yang damai di negeri ini.

Baca juga: 10 Kota dengan Skor Toleransi Tertinggi Menurut Setara Institute

Dalam dua tahun terakhir, wajah toleransi di kota-kota besar diklaim mengalami perbaikan.

Berdasarkan laporan Indeks Kota Toleran (IKT) yang dibuat oleh Setara Institute menunjukkan, skor kota di peringkat pertama lebih tinggi dibandingkan dengan skor pada 2018.

Pada 2020, kota peringkat teratas mencapai skor 6,717. Sementara pada 2018, peringkat satu dengan skor 6,513.

Ada delapan hal yang digunakan Setara sebagai indikator untuk meniliti kota paling toleran, yaitu:

Pertama, rencana pembangunan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan produk hukum pendukung lainnya.

Kedua, kebijakan diskriminatif.

Ketiga, pernyataan pejabat kunci tentang peristiwa intoleransi.

Keempat, tindakan nyata terkait peristiwa.

Kelima, peristiwa intoleransi.

Keenam, dinamika masyarakat sipil terkait peristiwa intoleransi.

Ketujuh, heterogenitas keagamaan penduduk.

Kedelapan, inklusi sosial keagamaan.

Baca juga: Jokowi: Saya Tak Toleransi Penyelewengan Anggaran, apalagi Saat Pandemi

Selain itu, Setara Institute juga menggunakan empat variabel dalam menentukan skor akhir dari kota yang memiliki tingkat toleran tinggi meliputi:

Satu, pemerintah kota tersebut memiliki regulasi yang kondusif bagi praktik dan promosi toleransi.

Dua, pernyataan dan tindakan aparatur pemerintah kota tersebut kondusif bagi praktik dan promosi toleransi

Tiga, tingkat peristiwa dan tindakan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan rendah atau tidak ada sama sekali

Empat, menunjukkan upaya yang cukup dalam tata kelola keberagaman identitas keagamaan warganya.

Baca juga: Ketua Komnas HAM Nilai Sikap Tak Hargai Keberagaman Jadi Tantangan Demokrasi