Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Perjalanan Ganjar Pranowo di PDI-P, dari Anggota DPR hingga Berpolemik dengan Puan soal Pencapresan

Kompas.com - 31/05/2021, 16:42 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Tengah sekaligus kader PDI-P Ganjar Pranowo belakangan menjadi perbincangan publik lantaran berpolemik dengan putri sangketua umum Megawati Soekarnoputri, yakni Puan Maharani.

Polemik tersebut ditandai dengan tidak diundangnya Ganjar dalam acara PDI-P yang dihadiri Puan di Semarang, Jawa Tengah.

Berdasarkan pernyataan Ketua DPP PDI-P Bambang Wuryanto, Ganjar sengaja tak diundang karena sikapnya yang sudah kelewatan lantaran terlalu berambisi pada Pilpres 2024.

Baca juga: Megawati Minta Kader Out jika Enggan Jadi Petugas Partai, Sindir Ganjar?

"Tidak diundang! (Ganjar) wis kemajon (kelewatan). Yen kowe pinter, ojo keminter (Kalau kamu pintar, jangan sok merasa pintar)," kata Ketua DPP PDI-P Bidang Pemenangan Pemilu Bambang Wuryanto kepada wartawan usai acara pembukaan Pameran Foto Esai Marhaen dan Foto Bangunan Cagar Budaya di kantor DPD PDIP Jawa Tengah, Panti Marhen, Semarang, Sabtu (22/5/2021) malam.

Bambang menyebut, memang Ganjar tidak secara terang-terangan menyatakan keinginannya maju Pilpres. Namun aktivitas Ganjar di medsos yang semakin intens ditengarai sebagai upaya menaikkan elektabilitas.

"Kalau dia menjawab, saya kan tidak mengatakan mau nyapres. Ya kalau bicaranya pada tingkat ranting partai, ya silakan. Tapi kalau dengan orang politik, ya pasti sudah paham arahnya ke mana," jelasnya.

Berdasarkan survei Indikator Politik Indonesia pada 21 Maret, elektabilitas sebesar 13,7 persen dan berada di posisi kedua dari sejumlah tokoh yang disurvei.

Dalam survei tersebut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menempati posisi pertama dengan elektabilitas sebesar 15,2 persen. Berikut perjalanan Ganjar selama menjadi kader PDI-P.

Baca juga: Survei Indikator Politik: Anies Ungguli Ahok, Risma, hingga Ganjar jika Pilkada DKI Digelar Hari Ini

Anggota DPR Periode 2004-2009

Ganjar merupakan alumunus Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Usai menamatkan studi sarjananya ia melanjutkan S2 di Universitas Indonesia. Ia memulai karir politiknya sebagai anggota DPR periode 2004-2009 lewat PDI-P.

Saat duduk sebagai anggota legislatif pada periode 2004-2009, ia adalah anggota Komisi IV DPR yang membidangi pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan, dan pangan.
Pada periode pertamanya, Ganjar sempat menjadi Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu.

Anggota DPR Periode 2009-2014

Di periode berikutnya, Ganjar kembali terpilih sebagai wail rakyat di Senayan. Di periode keduanya sebagai anggota DPR, Ganjar tak lagi berada di Komisi IV.

Di periode keduanya itu ia bertugas di Komisi II DPR yang membidangi pemerintahan dalam negeri. Ia menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR.

Di periode keduanya sebagai anggota DPR, Ganjar juga pernah terlibat sebagai anggota Panitia Khusus (Pansus) Century.

Baca juga: Ganjar Mengaku Tak Berkonflik dengan Puan, Bambang Pacul: Biarkan Mengalir, Saya Ungkapkan Fakta

Pansus Century merupakan satuan kerja yang dibentuk DPR dalam rangka mengawal kasus Bank Century yang merugikan negara hingga Rp 6,7 triliun.

Gubernur Jawa Tengah

Sebelum menyelesaikan masa baktinya di DPR, pada 2013 Ganjar mencoba peruntungannya di daerah dengan mencalonkan diri sebagai calon gubernur Jawa Tengah.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com