PGI Minta KPK dan BKN Transparan soal Hasil Tes Wawasan Kebangsaan

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Jacky Manuputty, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) membuka hasil tes wawasan kebangsaan (TWK).

Menurutnya, transparansi tersebut penting untuk menghentikan polemik soal 75 pegawai KPK yang tak lolos TWK dan dinonaktifkan.

"Dengan begitu kita bisa punya parameter yang sama untuk menakar kadar kebangsaan yang dimiliki para petinggi hingga pegawai rendahan di negeri ini," kata Jacky, dalam keterangan tertulis, Minggu (30/5/2021).

Baca juga: Soal Polemik TWK, PGI Minta Jokowi Turun Tangan Selamatkan KPK

Belakangan, pimpinan KPK akan memberhentikan 51 orang di antara pegawai yang tak lolos TWK karena dianggap merah dan tidak mungkin dibina. Sementara, 24 orang lainnya dinilai masih dapat dibina.

Sementara, Presiden Joko Widodo telah meminta agar TWK tidak serta-merta jadi dasar pemberhentian pegawai KPK. Di antara 75 pegawai yang tak lolos itu merupakan penyidik dan penyelidik yang menangani kasus-kasus korupsi besar.

Jacky mengatakan, jika tidak tidak ada keterbukaan dari KPK, TWK terkesan menjadi upaya penyematan stigma tertentu kepada pegawai yang tak lolos tersebut.

Hal ini tidak hanya berdampak terhadap pegawai KPK itu sendiri, tetapi juga keluarganya.

"Status ini akan menyematkan stigma yang secara merata dipikul oleh keluarga masing-masing orang, yang mana sudah terjadi bagi keluarga salah satu staf yang dalam pertemuan dengan PGI mengisahkan bagaimana keluarganya terdampak persoalan ini," tuturnya.

Baca juga: Pembangkangan dan Omong Kosong Isu Taliban di Gedung Merah Putih KPK

Ia menegaskan, PGI menolak segala hal yang terkait radikalisme dan sektarianisme. Namun, kata Jacky, perlu diwaspadai dan dikritisi, apabila isu-isu radikalisme dan sektarianisme menjadi alat untuk menyingkirkan individu atau kelompok tertentu.

"PGI selama ini menolak radikalisme dan sektarianisme, dan bila itu ada di KPK harus pula ditolak. Sekalipun demikian, patut pula diwaspadai, dikritisi, dan ditolak, bila radikalisme dan sektarianisme digunakan sebagai tongkat pemukul penguasa, pada level apapun mereka mengelola kekuasaannya," kata Jacky.

Jacky menyatakan, PGI konsisten mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia. Sebab, korupsi dapat merusak kehidupan bangsa.

"Sekalipun demikian, upaya pemberantasan korupsi haruslah meminimalisasi sedapat mungkin potensi terjadinya ketidakadilan," ucapnya.