Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Panglima Perintahkan Jajarannya Koordinasi Soal Penyekatan dan Isolasi Kedatangan WNA-WNI

Kompas.com - 25/05/2021, 20:34 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto memerintahkan jajarannya berkoordinasi dengan Polri dan sejumlah instansi pemerintahan guna menyekat warga negara Indonesia (WNI) serta warga negara asing (WNA) yang datang dari luar negeri.

Hal itu disampaikan Hadi ketika memimpin rapat evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro bersama jajarannya di Gedung Persada Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa (25/5/2021).

"Untuk itu saya perintahkan kepada jajaran TNI agar melaksanakan koordinasi dengan Polri dan instansi samping terkait, khususnya Kemenhub dan Kemenkes, untuk melaksanakan penyekatan serta isolasi WNI maupun WNA yang datang dari luar negeri di titik-titik kedatangan luar negeri, terutama di Dumai dan Cilacap," ujar Panglima TNI dalam keterangan tertulis, Selasa (24/5/2021).

Mantan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) itu mengatakan, hingga kini pelaksanaan PPKM Skala Mikro masih menjadi strategi utama pemerintah untuk mengendalikan Covid-19.

Baca juga: Pengetatan Perjalanan Berakhir, PPKM Mikro Kembali Berlaku 1 Juni

 

Strategi ini diterapkan berdasarkan pertimbangan untuk melaksanakan pembatasan sosial di skala komunitas yang kecil.

Akan tetapi, Hadi menilai tingkat kepatuhan masyarakat di seluruh daerah dalam melaksanakan protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak (3M) masih belum optimal.

Terlebih, mobilitas masyarakat cukup tinggi, baik di dalam maupun antar daerah yang rawan menjadi penyebab penularan.

"Dari data yang ada, kedisiplinan menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan sudah cukup baik, namun bila mobilitas antar daerah masih tinggi, maka kecenderungan kenaikan kasus positif tetap ada," ucapnya.

Menurutnya, hal ini juga yang menjadi perhatian Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas pada Senin 24 Mei 2021.

Baca juga: Aturan PPKM Mikro yang Akan Diterapkan di Semua Provinsi di Indonesia

Saat itu, Jokowi memerintahkan untuk mengoptimalkan PPKM skala mikro dan melakukan langkah 3T secara cepat dan tepat. 

Di samping itu, Hadi juga meminta kepada seluruh jajarannya untuk mengubah strategi dalam pendisiplinan protokol kesehatan.

Menurutnya, selama ini mungkin masyarakat merasa hanya sebagai obyek dan menjadi sasaran operasi pendisiplinan.

"Kita ubah strategi komunikasi dan pendekatan sehingga masyarakat menjadi subyek, merasa disiplin protokol kesehatan itu sebagai kebutuhan perorangan," imbuh dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com