Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

24 Pegawai KPK yang Dibina Masih Berpotensi Tidak Lolos Jadi ASN

Kompas.com - 25/05/2021, 17:40 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan, ada 24 pegawai yang tidak lolos tes wawasan kebangasaan (TWK) masih bisa mengikuti pendidikan dan pelatihan wawasan kebangsaan.

Namun, menurut Wakil Ketua KPK Alexander Mawata, masih ada kemungkinan 24 pegawai yang menngikuti Pendidikan dan pelatihan tersebut tidak diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN) apabila mereka tidak lolos pelatihan tersebut.

"Pada saat setelah selesai pelatihan dan pelatihan wawasana kebangsaan negara, kalau kemudian yang bersangkutan itu tidak lolos, yang bersangkutan itu juga tidak bisa diangkat jadi ASN, yang 24," kata Alexander dalam konferensi pers seperti dikutip dari Kompas TV, Selasa (25/5/2021).

Baca juga: Ini Tiga Aspek yang Jadi Dasar Pemberhentian 51 Pegawai KPK

Hal tersebut, kata Alexander, merupakan hasil rapat koordinasi antara KPK bersama Menteri PAN RB Tjhajo Kumolo, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dan Lembaga Administrasi Negara (LAN).

Dari rapat koordinasi tersebut, ia mengatakan, ada 24 dari total 75 pegawai KPK masih memiliki kesempatan untuk dibina melalui pendidikan dan pelatihan wawasan kebangsaan.

"Dari hasil pemetaan, dari asesor, dan kemudian kita sepakati besama dari 75 itu dihasilkan bahwa ada 24 pegawai, dari 75 tadi yang masih dimungkinkan dilakukan pembinaan, sebelum diangkat jadi ASN," ujar dia.

Baca juga: Pimpinan KPK: 24 Pegawai KPK Dimungkinkan Mendapat Pembinaan Sebelum Diangkat Jadi ASN

Sementara itu, 51 pegawai lainnya, dianggap memiliki penilaian yang kurang atau cenderung berwarna merah.

Hal itu, menurut dia, membuat 51 pegawai tersebut tidak bisa diberi pembinaan lanjutan.

"Kembali lagi dari asesor, ini sudah warnanya dia bilang sudah merah dan ya, tidak memungkinkan untuk dilakukan pembinaan," ucap dia.

Oleh karena itu, ia menegaskan, 51 pegawai tersebut tidak bisa bergabung lagi dengan KPK.

"Yang 51 tentu karena sudah tidak bisa dilakukan pembinaan berdasarkan penilaian asesor, tentu tidak bisa bergabung lagi dengan KPK," tuturnya.

Baca juga: BREAKING NEWS: 51 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Diberhentikan

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com