Kompas.com - 25/05/2021, 16:18 WIB
Selembar kain hitam yang menutupi logo KPK tersibak saat berlangsungnya aksi dukungan untuk komisi anti rasywah itu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (10/9/2019). Berbagai aksi dukungan untuk KPK dilakukan berbagai elemen masyarakat setelah sebelumnya jajaran pimpinan bersama pegawai KPK menggelar aksi berkabung atas pelemahan terhadap KPK melalui revisi UU KPK oleh DPR serta seleksi capim KPK yang dinilai meloloskan orang-orang yang bermasalah. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/aww. ANTARA FOTO/Indrianto Eko SuwarsoSelembar kain hitam yang menutupi logo KPK tersibak saat berlangsungnya aksi dukungan untuk komisi anti rasywah itu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (10/9/2019). Berbagai aksi dukungan untuk KPK dilakukan berbagai elemen masyarakat setelah sebelumnya jajaran pimpinan bersama pegawai KPK menggelar aksi berkabung atas pelemahan terhadap KPK melalui revisi UU KPK oleh DPR serta seleksi capim KPK yang dinilai meloloskan orang-orang yang bermasalah. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/aww.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengatakan terdapat 24 pegawai yang sebelumnya dinyatakan tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) masih bisa diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Alex mengatakan 24 orang itu dipilih oleh tim asesor dari 75 pegawai yang sebelumnya berstatus Tak Memenuhi Syarat (TMS).

"Dari hasil pemetaan dari asesor, dan kemudian kita sepakati bersama dari 75 (pegawai) itu, dihasilkan 24 pegawai yang masih dimungkinkan dilakukan pembinaan sebelum diangkat menjadi ASN," sebut Alex dalam konferensi pers yang ditayangkan di YouTube Kompas TV, Selasa (25/5/2021).

Alex melanjutkan, untuk 51 orang sisanya sudah tidak mungkin dilakukan pembinaan.

"Sedangkan yang 51 orang ini kembali lagi dari asesor warnanya sudah merah, dan tidak memungkinkan dilakukan pembinaan," sambungnya.

Untuk 24 pegawai yang masih dapat dibina, lanjut Alex, KPK akan bekerjasama dengan lembaga lain.

Sebab KPK tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pembinaan terkait dengan wawasan kebangsaan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: BREAKING NEWS: 51 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Diberhentikan

"Jadi tetap nanti pendidikan 24 pegawai KPK akan bekerjasama dengan pihak lain, karena KPK tidak punya kompetensi bagaimana membangun SDM yang memiliki wawasan kebangsaan dan kecintaan dengan Tanah Air," imbuhnya.

Sementara itu untuk 51 orang yang dinyatakan tak bisa mendapatkan pembinaan, Alex menyebut bahwa pegawai tersebut tidak bisa lagi bergabung dengan KPK.

"Yang 51 tentu karena sudah tidak bisa dilakukan pembinaan berdasarkan penilaian asesor tentu tidak bisa lagi bergabung dengan KPK," pungkas Alex.

Adapun pernyataan Alex tersebut merupakan hasil dari rapat koordinasi antara KPK, Kemenpan RB, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dan Kemenkumham.

Rapat diadakan di kantor BKN, Selasa hari ini sejak pukul 09.00 WIB.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cegah Gelombang Ketiga Covid-19, Pemerintah Tekan Pergerakan Masyarakat Akhir Tahun

Cegah Gelombang Ketiga Covid-19, Pemerintah Tekan Pergerakan Masyarakat Akhir Tahun

Nasional
Zulhas Akui Pernah Sodorkan Nama Soetrisno Bachir ke Jokowi

Zulhas Akui Pernah Sodorkan Nama Soetrisno Bachir ke Jokowi

Nasional
Serahkan 2 Kapal Perang Baru, Prabowo Minta TNI AL Jaga Aset Rakyat

Serahkan 2 Kapal Perang Baru, Prabowo Minta TNI AL Jaga Aset Rakyat

Nasional
Polri dan Reformasi Setengah Hati

Polri dan Reformasi Setengah Hati

Nasional
Menlu Sebut Negara Pasifik Jadi Elemen Penting Politik Luar Negeri Indonesia

Menlu Sebut Negara Pasifik Jadi Elemen Penting Politik Luar Negeri Indonesia

Nasional
Kapolri: Saya Ingin Polisi Dicintai sebagai Pelindung dan Pengayom Masyarakat

Kapolri: Saya Ingin Polisi Dicintai sebagai Pelindung dan Pengayom Masyarakat

Nasional
Menekan Sendi Kehidupan, Alasan PAN Tak Setuju PCR Diwajibkan di Semua Transportasi

Menekan Sendi Kehidupan, Alasan PAN Tak Setuju PCR Diwajibkan di Semua Transportasi

Nasional
Pidato di KTT ASEAN-AS, Jokowi: Tak Ada Perdamaian di Asia Tanpa ASEAN

Pidato di KTT ASEAN-AS, Jokowi: Tak Ada Perdamaian di Asia Tanpa ASEAN

Nasional
Spesifikasi dan Asal-usul Nama 2 Kapal Perang yang Diserahkan Prabowo ke TNI AL

Spesifikasi dan Asal-usul Nama 2 Kapal Perang yang Diserahkan Prabowo ke TNI AL

Nasional
Soal Harga Tes PCR, Anggota DPR: Jika Tidak Ada Kepentingan Bisnis, Harusnya Bisa Lebih Murah

Soal Harga Tes PCR, Anggota DPR: Jika Tidak Ada Kepentingan Bisnis, Harusnya Bisa Lebih Murah

Nasional
Antisipasi Lonjakan Covid-19, Menkes Monitor Ketat Varian Corona Delta dan AY.4.2

Antisipasi Lonjakan Covid-19, Menkes Monitor Ketat Varian Corona Delta dan AY.4.2

Nasional
Moeldoko: Setelah Berhasil Kendalikan Covid-19, Indonesia Dipuji Banyak Negara

Moeldoko: Setelah Berhasil Kendalikan Covid-19, Indonesia Dipuji Banyak Negara

Nasional
PAN Lirik Sejumlah Tokoh untuk Capres 2024, Ada Erick Thohir, Anies, Ganjar hingga Puan

PAN Lirik Sejumlah Tokoh untuk Capres 2024, Ada Erick Thohir, Anies, Ganjar hingga Puan

Nasional
Satgas: Jangan Sampai Terjadi Lonjakan Covid-19 seperti Negara Lain

Satgas: Jangan Sampai Terjadi Lonjakan Covid-19 seperti Negara Lain

Nasional
Keterangan Saksi-saksi Kasus Unlawful Killing Laskar FPI: Lihat Mobil Berhenti Mendadak hingga Golok di Kendaraan

Keterangan Saksi-saksi Kasus Unlawful Killing Laskar FPI: Lihat Mobil Berhenti Mendadak hingga Golok di Kendaraan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.