Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dugaan Kebocoran Data 279 Juta WNI, BPJS Kesehatan Tempuh Langkah Hukum

Kompas.com - 25/05/2021, 11:14 WIB
Tsarina Maharani,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan, pihaknya telah membuat laporan ke Bareskim Polri terkait dugaan kebocoran data 279 juta WNI.

Sebab, kata Ali, ada dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan pihak yang tidak bertanggung jawab.

"Dan merugikan BPJS Kesehatan baik secara materil maupun imateriil," kata Ali dalam konferensi pers, Selasa (25/5/2021).

Ia pun menyatakan, BPJS Kesehatan telah melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak terkait, seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Kementerian Pertahanan.

Baca juga: Dirut BPJS Kesehatan Klaim Sistem Keamanan Data Sesuai Standar dan Berlapis

Bertalian dengan itu, saat ini BPJS Kesehatan tengah melakukan investigasi dan penelusuran jejak digital.

Selain itu, lanjut Ali, BPJS Kesehatan melakukan mitigasi terhadap hal-hal yang menganggu keamanan data dalam proses pelayanan dan administrasi.

"Kami juga sedang melakukan penguatan sistem keamanan teknologi informasi terhadap potensi gangguan keamanan data, antara lain meningkatkan proteksi dan ketahanan sistem," tuturnya.

Ali menegaskan, BPJS Kesehatan selalu berupaya melindungi data pribadi peserta melalui penerapan tata kelola teknologi informasi dan tata kelola data sesuai ketentuan, standar, dan undang-undang yang berlaku.

Baca juga: Buka periksadata.com/bpjs untuk Mengecek Kebocoran Data BPJS Kesehatan

Dia mengklaim sistem keamanan data di BPJS Kesehatan telah sesuai standar dengan pengamanan berlapis-lapis.

"Sistem keamanan data sesuai standar ISO 27001 dan sudah tersertifikasi dan impelementasi control objectives for information techonology, serta menjalankan security operation center yang bekerja 24 jam selama tujuh hari untuk melakukan pengamatan jika ada hal-hal mencurigakan," katanya.

Kendati begitu, Ali mengakui, masih ada kemungkinan terjadinya peretasan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Baca juga: Menko PMK Sebut Dugaan Kebocoran Data Tak Pengaruhi Kinerja BPJS Kesehatan

 

Menurut dia, peristiwa peretasan pun banyak terjadi di banyak lembaga baik di dalam maupun luar negeri.

"Walaupun BPJS Kesehatan sudah melakukan sistem keamanan sesuai standar yang berlaku, namun masih dimungkinkan terjadinya peretasan mengingat sangat dinamisnya dunia peretasan," kata Ali.

Ali menyatakan, BPJS Kesehatan akan berupaya maksimal agar data pribadi peserta dan data lainnya tetap terlindungi, serta memastikan pelayanan terhadap peserta baik di fasilitas kesehatan maupun proses administrasi lainnya tetap berjalan optimal.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menteri PAN-RB Enggan Komentari Istrinya yang Diduga Diintimidasi Polisi

Menteri PAN-RB Enggan Komentari Istrinya yang Diduga Diintimidasi Polisi

Nasional
Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal Juga Dilaporkan Korban ke Puspom TNI

Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal Juga Dilaporkan Korban ke Puspom TNI

Nasional
LPSK Berikan Perlindungan Fisik kepada Eks Ajudan dan Sopir Syahrul Yasin Limpo

LPSK Berikan Perlindungan Fisik kepada Eks Ajudan dan Sopir Syahrul Yasin Limpo

Nasional
Menko PMK Sebut Pembangunan 'Buffer Zone' Pelabuhan Merak Terhambat Pembebasan Lahan

Menko PMK Sebut Pembangunan "Buffer Zone" Pelabuhan Merak Terhambat Pembebasan Lahan

Nasional
Pemerintah Bakal Rekrut 200.000 CASN untuk Ditempatkan di IKN

Pemerintah Bakal Rekrut 200.000 CASN untuk Ditempatkan di IKN

Nasional
MK: Amicus Curiae yang Diserahkan Setelah Tanggal 16 April Tak Jadi Pertimbangan dalam RPH

MK: Amicus Curiae yang Diserahkan Setelah Tanggal 16 April Tak Jadi Pertimbangan dalam RPH

Nasional
Ungkit Prabowo-Gibran Selalu Dituding Curang, TKN: Kami Sulit Menahan Pendukung untuk Tidak Reaktif

Ungkit Prabowo-Gibran Selalu Dituding Curang, TKN: Kami Sulit Menahan Pendukung untuk Tidak Reaktif

Nasional
Pemerintah Sebut Sistem 'One Way', 'Contraflow' dan Ganjil-Genap Terus Disempurnakan

Pemerintah Sebut Sistem "One Way", "Contraflow" dan Ganjil-Genap Terus Disempurnakan

Nasional
2 Pegawai Maskapai Swasta Ditangkap, Selundupkan Narkoba ke Kabin Pesawat

2 Pegawai Maskapai Swasta Ditangkap, Selundupkan Narkoba ke Kabin Pesawat

Nasional
Momen Emosional SYL Tanggapi Keterangan Eks Ajudannya

Momen Emosional SYL Tanggapi Keterangan Eks Ajudannya

Nasional
Pemerintah Ingin Ada Aplikasi yang Intergrasikan Program Mudik Gratis

Pemerintah Ingin Ada Aplikasi yang Intergrasikan Program Mudik Gratis

Nasional
Pemerintah Klaim Macet Panjang ke Pelabuhan Merak Bakal Hilang Setelah Ada 'Buffer Zone'

Pemerintah Klaim Macet Panjang ke Pelabuhan Merak Bakal Hilang Setelah Ada "Buffer Zone"

Nasional
Anwar Usman Boleh Tangani Sengketa Pileg di MK, kecuali yang Libatkan PSI

Anwar Usman Boleh Tangani Sengketa Pileg di MK, kecuali yang Libatkan PSI

Nasional
Matangkan Pemindahan ASN ke IKN, Menpan-RB: Ini Bukan Hanya Pindah Tempat Kerja

Matangkan Pemindahan ASN ke IKN, Menpan-RB: Ini Bukan Hanya Pindah Tempat Kerja

Nasional
Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal Dilaporkan Korban ke Bareskrim

Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal Dilaporkan Korban ke Bareskrim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com