Sekjen PDI-P Tegaskan Tiket Capres 2024 dari PDI-P Hak Prerogatif Megawati

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan, keputusan mengusung calon presiden dan wakil presiden pada Pemilihan Presiden 2024 mendatang merupakan hak prerogatif Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Oleh karena itu, Hasto meminta kader-kader PDI-P untuk melakukan konsolidasi agar siap ketika keputusan pencalonan presiden telah diambil oleh Mega.

"Terus bergerak ke bawah bersama rakyat, sehingga ketika tiba momentum politik bagi Ibu Megawati untuk mengambil keputusan, seluruh kader Partai telah mengakar dalam semangat kolektivitas untuk kejayaan bangsa dan negara Indonesia," kata Hasto dalam keterangan tertulis, Senin (24/5/2021).

Baca juga: Polemik PDI-P, Pengamat: Seperti Drama Turki, Ujungnya ke Bu Mega

Hasto mengingatkan, semua kader PDI-P nantinya juga mesti bersikap proaktif terhadap keputusan yang akan diambil.

"Struktural partai, kepala daerah, dan wakil kepala daerah, serta pimpinan legislatif bersama-sama berjuang dalam spirit gotong royong untuk rakyat. Semua wajib proaktif sebagai kader partai," ujar Hasto.

Ia mengatakan, konsolidasi yang mesti dilakukan menyangkut aspek ideologi, politik, program, kader, hingga konsolidasi sumber daya.

"Konsolidasi ideologi agar bangsa Indonesia semakin kokoh dengan Pancasila dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa, sehingga Presiden RI yang akan datang tidak akan dibebani oleh persoalan tersebut," kata dia.

Hasto pun menegaskan, hingga saat ini partainya masih berkonsentrasi membantu pemerintahan Presiden Joko Widodo mengatasi pandemi Covid-19, bukan soal capres-cawapres.

Baca juga: Konflik dengan Ganjar Mengemuka, Sekjen PDI-P Sebut Ada yang Ingin Memecah Belah Partai

Menurut Hasto, ada pihak dari luar partai yang sengaja ingin memecah belah PDI-P menjelang kontes Pemilihan Umum 2024 mendatang.

"Terus rapatkan barisan mengingat banyak pihak yang sudah melakukan dansa politik untuk 2024 dan jangan beri peluang siapapun dari luar partai untuk memecah belah kekuatan partai kita," kata Hasto.

Seperti diketahui, Partai Banteng kini tengah didera isu perseteruan antara pengurus partai dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang juga kader PDI-P.

Konflik itu mengemuka setelah Ganjar tidak diundang dalam acara tidak diundang acara pembukaan Pameran Foto Esai Marhaen dan Foto Bangunan Cagar Budaya di Kantor DPD PDI-P Jawa Tengah, Panti Marhen, Semarang, Sabtu (22/5/2021).

Padahal, acara itu turut dihadiri oleh Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P Puan Maharani.

Tidak hanya itu, acara tersebut juga mengundang kader-kader PDI-P yang menjabat sebagai kepala daerah di Jawa Tengah.

Ketua DPD PDI-P Jawa Tengah Bambang Wuryanto membenarkan Ganjar tidak diundang dalam acara itu karena ia menilai Ganjar terlalu berambisi untuk maju sebagai capres.