Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DTKS Tak Pernah Diperbaiki sejak 2015, Risma: Terus Terang Saya Mumet

Kompas.com - 24/05/2021, 15:23 WIB
Ardito Ramadhan,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial Tri Rismaharini mengaku kewalahan dalam memverifikasi dan memvalidasi data penerima bantuan sosial (bansos).

Pasalnya, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tidak pernah diperbaiki sejak 2015 kendati tiap tahun ditemukan adanya persoalan, seperti tumpang tindih data atau tidak sinkron.

"Kalau ada temuan ini harusnya diperbaiki, tahun berikutnya sudah harus perbaiki. Tapi yang terjadi didiamkan saja, Pak. Terus terang saya mumet, saya harus menyelesaikan mulai 2015 ini pemeriksaan," kata Risma, dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR, Senin (24/5/2021).

Baca juga: Penyaluran Bansos Tidak Tepat Sasaran, DPR Minta Risma Verifikasi Data Penerima

Risma mengatakan, selama proses verifikasi dan validasi itu, ia bekerja sama dengan sejumlah instansi, yakni Kejaksaan Agung, Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kemudian, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Bank Indonesia (BI) serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Saya sebetulnya ke BPKP lebih sering pak, karena di BPKP dia punya dashboard lebih lengkap, yang masuk ke tempat kita, ke data kita," ujar dia.

Risma menambahkan, perbaikan data ini juga dimaksudkan untuk mencegah terjadinya tindak pidana karena selalu ada temuan masalah terkait data setiap tahunnya.

"Saya terus terang kemarin itu untuk antisipasi Pak supaya tidak masuk ke ranah pidana. Jadi saya tidak ingin, saya jadi membetulkan, karena sebetulnya tiap tahun itu pemeriksaan, temuan itu ada terus," kata dia.

Baca juga: Risma Sebut Bank Enggan Salurkan Bansos karena Keanehan Data Penerima

Dari hasil perbaikan data, Kementerian Sosial telah menonaktifkan 21 juta data ganda penerima bantuan sosial.

“Alhamdulillah sesuai janji saya, April bisa menyelesaikan perbaikan datanya (penerima bansos). Hasilnya 21.156.000 data itu ganda dan kami tidurkan. Karena itu, kami meminta daerah-daerah melakukan usulan tambahan untuk bisa kita tampung dan beri bantuan,” kata Risma, seusai bertemu Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Jumat (30/4/2021).

Sementara itu, Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto meminta Kemensos untuk memverifikasi dan memvalidasi data penerima bansos.

Sebab, Yandri menemukan penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran akibat data yang tidak valid.

"Karena kami memang betul merasakan, ada orang yang berhak mendapatkan bansos, justru tidak mendapatkan. Tapi ada orang yang tidak berhak, justru mendapatkan," kata Yandri, dalam rapat kerja, Senin.

Baca juga: Penyaluran Bansos Tidak Tepat Sasaran, DPR Minta Risma Verifikasi Data Penerima

Selain itu Yandri meminta penjelasan Risma terkait 21 juta data ganda penerima bansos.

Jika benar hal tersebut terjadi, maka validasi data jumlah penduduk miskin dan penerima bansos perlu dirapikan.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril: Kubu Anies dan Ganjar Gagal Buktikan Kecurangan Pemilu di Sidang MK

Yusril: Kubu Anies dan Ganjar Gagal Buktikan Kecurangan Pemilu di Sidang MK

Nasional
Yusril Serahkan Kesimpulan Sidang Sengketa Pilpres 2024 Besok, Minta MK Tolak Permohonan Anies dan Ganjar

Yusril Serahkan Kesimpulan Sidang Sengketa Pilpres 2024 Besok, Minta MK Tolak Permohonan Anies dan Ganjar

Nasional
OPM Mengaku Bertanggung Jawab atas Kematian Danramil 04 Aradide

OPM Mengaku Bertanggung Jawab atas Kematian Danramil 04 Aradide

Nasional
Momen Kakorlantas Tegur Pemudik yang Istirahat di Bahu Jalan Tol Jakarta Cikampek

Momen Kakorlantas Tegur Pemudik yang Istirahat di Bahu Jalan Tol Jakarta Cikampek

Nasional
Pilkada dan Kultus Popularitas

Pilkada dan Kultus Popularitas

Nasional
Menko PMK Harap Pemudik Tunda Kepulangan, Manfaatkan Diskon Tarif Tol 17-19 April

Menko PMK Harap Pemudik Tunda Kepulangan, Manfaatkan Diskon Tarif Tol 17-19 April

Nasional
Korlantas Catat Ada Sekitar 539.671 yang Belum Balik ke Jakarta

Korlantas Catat Ada Sekitar 539.671 yang Belum Balik ke Jakarta

Nasional
Membutuhkan Oposisi

Membutuhkan Oposisi

Nasional
'One Way' di Km 414 hingga Km 72 Tol Cipali Diperpanjang

"One Way" di Km 414 hingga Km 72 Tol Cipali Diperpanjang

Nasional
Urai Macet di GT Cikatama, Korlantas Buka Opsi 'One Way' di Km 414  hingga Km 47

Urai Macet di GT Cikatama, Korlantas Buka Opsi "One Way" di Km 414 hingga Km 47

Nasional
Tanggal 17 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 17 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kakorlantas Ungkap Penyebab Macet di GT Cikatama: Kendaraan Rusak dan Berhenti di Bahu Jalan

Kakorlantas Ungkap Penyebab Macet di GT Cikatama: Kendaraan Rusak dan Berhenti di Bahu Jalan

Nasional
Kakorlantas: Jangan Berhenti di Bahu Jalan Tol! Sebab Rawan Kecelakaan dan Bikin Macet

Kakorlantas: Jangan Berhenti di Bahu Jalan Tol! Sebab Rawan Kecelakaan dan Bikin Macet

Nasional
Pakar: Jika Israel Sudah Akui Kemerdekaan Palestina, Tak Ada Alasan Indonesia untuk...

Pakar: Jika Israel Sudah Akui Kemerdekaan Palestina, Tak Ada Alasan Indonesia untuk...

Nasional
Kakorlantas Ungkap Titik Rawan Kepadatan Saat Arus Balik Lebaran 2024

Kakorlantas Ungkap Titik Rawan Kepadatan Saat Arus Balik Lebaran 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com