Saut Situmorang: 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Tak Perlu Diragukan Lagi Wawasan Kebangsaannya

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2015-2019 Saut Situmorang mengatakan, dirinya sudah melihat portofolio 75 orang pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).

Saut mengatakan, mereka tak perlu diragukan wawasan kebangsaannya.

"75 orang ini sudah memiliki portofolio yang tidak perlu diragukan lagi wawasan kebangsaannya, profesionalitasnya dan integritasnya," kata Saut dalam diskusi secara virtual bertajuk "Menakar Polemik TWK Pasca Pidato Presiden Jokowi", Minggu (23/5/2021).

Saut mengatakan, pihak yang menentukan lolos atau tidaknya pegawai KPK tersebut harus melihat portofolio para pegawai sehingga dapat menilai integritas dan catatan mereka selama bekerja di KPK.

Baca juga: Soal Nasib 75 Pegawai, KPK Akan Koordinasi dengan Kemenpan RB hingga BKN Selasa Depan

Ia mengatakan, jika hal tersebut sudah dilakukan, maka persoalan terkait 75 pegawai KPK tersebut dapat diselesaikan dengan baik.

"Itu bisa kita selesaikan dengan baik karena kita bicara keadilan di situ. Kita bicara kejujuran di situ. Jadi sekali lagi tolong dilihat portofolio satu persatu orang-orang itu yang tidak lulus itu," ujarnya.

Di samping itu, Saut menyoroti pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebutkan jika ada kekurangan dari pegawai KPK tersebut, maka dapat dilakukan perbaikan.

Saut mempertanyakan siapa pihak yang menilai kekurangan 75 orang pegawai KPK dan bagaimana transparansi dari penilaian TWK tersebut.

"Seperti apa transparansi menilai kekurangan itu? Karena kan kita bicara menakar, kita bisa juga bicara nanti apa yang kita sebut sebagai kecurigaan kita terhadap prosesnya dari awal, karena kalau kita lihat proses yang mulai dari undang-undang KPK, itu keluar sampai hari ini," ucapnya.

Baca juga: ICW Nilai Tindak Lanjut Firli soal Nasib 75 Pegawai KPK Masih Ambigu

Lebih lanjut, Saut mengatakan, jika perintah Presiden Jokowi dilakukan KPK dengan tidak membebastugaskan 75 pegawai tersebut harus dipastikan posisi para pegawai tidak diubah.

"Jangan-jangan diterima tapi jadi ngurus-ngurus ini yang tidak relevan dengan pekerjaannya sehingga mereka tidak perform, dikondisikan untuk kemudian mereka lemah, kemudian mereka keluar," pungkasnya.

Sebelumnya, KPK menerbitkan Surat Keputusan (SK) tertanggal 7 Mei 2021 ditandatangani Ketua KPK Firli Bahuri, yang menyebut 75 pegawai KPK resmi dibebastugaskan.

Akibatnya, banyak pihak memberikan kritik terhadap proses TWK dan kehadiran SK tersebut.

Baca juga: Guru Besar FH UGM: Alih Status Pegawai KPK Tidak Boleh Dikaitkan dengan TWK

Kendati demikian, Presiden Jokowi menyatakan dirinya sependapat dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua UU KPK yang menyatakan bahwa proses pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan hak pegawai.

Jokowi meminta agar hasil TWK tidak serta-merta bisa dijadikan dasar untuk memberhentikan para pegawai yang tidak lolos tes.

Seharusnya, hasil tes seharusnya menjadi masukan untuk memperbaiki KPK.

"Hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK, baik terhadap individu-individu maupun institusi KPK dan tidak serta-merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes," kata Jokowi, Senin (17/5/2021).

Baca juga: Sujanarko Sebut 2 Pimpinan KPK Yakin 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK Bisa Dipecat

Jokowi pun meminta para pihak terkait khususnya pimpinan KPK, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi, dan Birokrasi (Menpan RB), juga Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk merancang tindak lanjut bagi 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus tes.

Menurut Jokowi, jika hasil TWK menunjukkan adanya kekurangan pegawai, masih ada peluang untuk memperbaikinya melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan.