Survei ARSC: 69,5 Persen Responden Tidak Setuju Masa Jabatan Presiden Diubah Bisa 3 Periode

JAKARTA, KOMPAS.com – Lembaga survei Akar Rumput Strategic Consulting (ARSC) merilis hasil survei yang menyebut mayoritas responden tidak setuju apabila masa jabatan Presiden diubah bisa hingga tiga periode.

Para responden diberikan pertanyaan, apakah perlu amandemen UUD 1945 untuk menambah masa jabatan presiden sehingga Presiden Joko Widodo dapat maju menjadi calon presiden 2024?

“Mayoritas responden menjawab tidak setuju, yaitu sebesar 69,50 persen, kemudian yang setuju 28,68 persen, yang tidak tahu 1,49 persen, yang tidak terjawab 0,33 persen,” kata Peneliti ARSC, Bagus Balghi dalam konferensi pers, Sabtu (22/5/2021).

Baca juga: Presiden Jokowi: Pengusul Presiden 3 Periode Ingin Menampar Muka Saya

Selain itu, responden juga diberikan pertanyaan ‘jika tidak ada amandemen UUD 1945, sebaiknya Jokowi maju kembali menjadi calon wakil presiden?’

Ternyata, mayoritas responden juga tidak setuju apabila Jokowi maju menjadi calon wakil presiden 2024.

“Responden mayoritas menjawab tidak setuju sebesar 71, 60 persen, kemudian setuju dengan pernyatan tersebut 25,37 persen,” ucapnya.

Kendati demikian, mayoritas responden setuju apabila Jokowi nantinya menyatakan dukungan kepada salah satu sosok capres untuk meneruskan program kerjanya selama ini.

Hasilnya, sebanyak 74,13 persen responden setuju, 23,99 persen tidak setuju, 1,65 persen tidak tahu, dan 0,33 persen tidak tahu.

“Mayoritas responden menjawab setuju 74,13 persen. Kemudian yang tidak setuju 23,88 persen,” kata dia.

Baca juga: Jokowi: Saya Tegaskan Tak Berminat Jadi Presiden 3 Periode

Adapun survei itu diklaim dilakukan pada akhir April dan awal Mei 2021 dengan 1.200 reponden dari perwakilan 34 provinsi di Indonesia.

Metode survei yang dilakukan adalah multistage random sampling, dengan margin of error 2,9 persen, dan tingkat kepercayaan mencapai 95 persen.

Isu perubahan masa jabatan Presiden bisa hingga tiga periode berkali-kali muncul di era Jokowi.

Isu serupa juga pernah muncul ketika era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Baca juga: Isu Masa Jabatan Presiden 3 Periode, Jokowi: Jangan Buat Kegaduhan Baru

Presiden Jokowi meminta masyarakat tak membuat kegaduhan baru terkait isu perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode.

Menurut dia, saat ini pemerintah fokus pada penanganan pandemi virus corona.